TRIBUNKALTIM.CO - Kabinet Bayangan kembali menjadi perhatian publik setelah mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dipastikan menghadiri agenda bertajuk 'Sidang Kabinet' yang digelar di Jakarta pada Sabtu (8/8/2026).
Kehadiran Tom Lembong memicu rasa penasaran publik di tengah ramainya pembahasan mengenai peran Kabinet Bayangan sebagai kelompok masyarakat sipil yang mengawal kebijakan pemerintah.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Tom Lembong mengumumkan akan menjadi pembicara bersama pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar dan akademisi Feri Amsari.
Forum tersebut dikemas dalam bentuk live podcast dan pertunjukan komedi satir yang mengangkat berbagai isu politik, pemerintahan, serta kondisi terkini Indonesia.
Nama Kabinet Bayangan sendiri mencuat setelah memperkenalkan susunan 15 'menteri' yang menjadi mitra pengawas (counterpart) kementerian di Kabinet Merah Putih.
Baca juga: Asal-usul Kabinet Bayangan, Feri Amsari Sebut Cukup 15 Orang Kompeten untuk Beri Masukan ke Presiden
Penggagasnya menegaskan bahwa Kabinet Bayangan bukan kabinet tandingan, melainkan ruang check and balances, yakni mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sekaligus penyusunan alternatif kebijakan berbasis data dan bukti.
"Halo teman-teman, Sabtu ini saya bersama Pak Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari akan menghadiri Sidang Kabinet dalam Kabinet Bayangan," kata Tom Lembong.
Lewat akun Instagram pribadinya, Tom Lembong menjelaskan bahwa dirinya akan hadir bersama Rocky Gerung, namun ucapan tersebut diedit dan diganti dengan Zainal Arifin Mochtar.
"Sampai bertemu, dan mari kita meriahkan diskusi mengenai kondisi Republik ini dan kedepannya," kata Tom Lembong.
Acara Kabinet Bayangin merupakan sebuah pertunjukan live podcast dan stand-up comedy satir yang siap menguliti isu-isu publik paling hangat di Indonesia dengan cara yang segar, berani, dan jenaka.
Kabinet Bayangan jadi perbincangan
Kabinet Bayangan tengah menjadi sorotan setelah resmi mengumumkan formasinya pada Senin (27/7/2026) pekan lalu.
Berisikan 15 menteri, Kabinet Bayangan akan menjadi counterpart para menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam isu yang sama.
Kabinet Bayangan dibentuk bukan sebagai tandingan pemerintah, melainkan untuk fungsi check and balances serta penyusun alternatif kebijakan berdasarkan bukti atau data (evidence).
Baca juga: Rekam Jejak Pendidikan Menteri Kabinet Bayangan vs Kabinet Merah Putih
Panitia Seleksi Kabinet Bayangan resmi mengumumkan 15 anggota yang mengisi 15 kementerian dalam Kabinet Bayangan.
Inisiatif masyarakat sipil itu disebut bukan kabinet tandingan, melainkan wadah pengawasan kebijakan pemerintah serta penyusun alternatif kebijakan berbasis bukti (evidence based).
Sebanyak 15 orang menjadi 'menteri' Kabinet Bayangan, terdiri dari para pakar dan akademisi.
Berikut ini 'menteri' Kabinet Bayangan beserta counterpart-nya di Kabinet Merah Putih:
1. Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari:
2. Sekretaris Kabinet (Seskab), Ahmad Jilul QF:
3. Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara, Armand Suparman:
4. Menteri Luar Negeri, Showan Al-Banna Choiruzzad:
5. Menteri Pertahanan, Surie Maharani:
6. Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal, Khoirunnisa Nur Agustyati:
7. Menteri Hukum dan Kebijakan Negara, Yance Arizona:
8. Menteri Perekonomian, Media Wahyu Askar:
9. Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran, Bhima Yudhistira Adhinegara:
10. Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Iqbal Damanik:
11. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Iman Zanatil Haeri:
12. Menteri Riset, Teknologi, dan Digital, Nenden Sekar Arum:
13. Menteri Kesehatan, Irma Hidayana:
14. Menteri Sosial dan Layanan Dasar, Nabiyla Risfa Izzati:
15. Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan, Isnawati Hidayah:
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Menyeret Nama Bahlil Lahadalia dan Zulkifli Hasan
Tom Lembong, adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia.
Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016, mengutip iiss.org.
Lembong menerima gelar Bachelor of Arts dalam arsitektur dan desain perkotaan dari Universitas Harvard pada tahun 1994.
Dia memulai karirnya di Divisi Ekuitas Morgan Stanley (Singapura) Pte. Ltd pada tahun 1995.
Ia bekerja sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari tahun 1999 hingga 2000.
Tom juga pernah mengemban amanah sebagai kepala divisi dan wakil presiden senior di Badan Restrukturisasi Bank Indonesia (IBRA) dari tahun 2000 hingga 2002 dan bekerja di Farindo Investments dari 2002 hingga 2005.
Sebelum pengangkatannya ke kabinet, ia adalah salah satu pendiri, Chief Executive Officer, dan managing partner di Quvat Management Pte. Ltd, dana ekuitas swasta yang didirikan pada tahun 2006.
Dirinya menjabat sebagai komisaris presiden PT Graha Layar Prima Tbk (BlitzMegaplex) dari 2012 hingga 2014.
Dirinya juga terpilih sebagai Pemimpin Global Muda oleh World Economic Forum pada tahun 2008.
Tom Lembong pernah menerima penghargaan Asia Society Australia-Victoria Distinguished Fellowship pada tahun 2017.
Perjalanan hukum Tom Lembong bermula ketika Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait kebijakan impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2015–2016.
Penyidik menilai kebijakan pemberian persetujuan impor kepada sejumlah pihak diduga menimbulkan kerugian negara.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Tom Lembong ditahan untuk kepentingan penyidikan dan kemudian menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Dalam persidangan, jaksa memaparkan sejumlah alat bukti dan menghadirkan saksi untuk membuktikan dakwaan.
Sementara itu, tim kuasa hukum Tom Lembong menegaskan bahwa kebijakan impor yang diambil merupakan keputusan administratif yang dilakukan sesuai kewenangan pemerintah saat itu dan tidak bertujuan memperkaya diri sendiri maupun pihak lain secara melawan hukum.
Perkara tersebut menyita perhatian publik karena melibatkan mantan pejabat tinggi negara dan memicu perdebatan mengenai batas antara kebijakan publik dan tindak pidana korupsi.
Perjalanan kasus itu berakhir setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong.
DPR menyetujui permohonan abolisi yang diajukan Presiden, sehingga proses penuntutan terhadap Tom Lembong dihentikan.
Menyusul keputusan tersebut, Tom Lembong dibebaskan dari tahanan dan memperoleh kembali hak kebebasannya, sekaligus mengakhiri proses hukum yang sebelumnya berjalan terhadap dirinya.
Baca juga: Tingkat Kepuasan Publik Turun Drastis, Lampu Kuning Bagi Prabowo untuk Reshuffle Kabinet
Pada tahun 2013, Tom Lembong pernah ditugasi sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo (Jokowi).
Peran ini ia teruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia.
Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi.
Baca juga: Tom Lembong Sebut Kriminalisasi Pelaku Usaha Sebabkan Investor Takut dan Rupiah Jeblok
Salah satunya adalah pidato “Game of Thrones” pada pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pada tahun 2018, dan pidato “Thanos” di Forum Ekonomi Dunia. (*)
