TRIBUNPEKANBARU.COM - Persoalan bonus PON 2024 terus menjadi sorotan.
Pengurus provinsi berbagai cabang olahraga yang berada di bawah naungan KONI Riau telah beberapa kali mendesak Pemerintah Provinsi Riau agar segera melunasi sisa bonus atlet dan pelatih.
Namun sampai saat ini bonus perjuangan para atlet Riau di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 belum juga diterima secara penuh.
Hari ini, Kamis (6/8/2026), ratusan atlet dan pelatih dari berbagai cabang olahraga menggelar aksi demonstrasi di gerbang Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti, Kota Pekanbaru.
Mereka menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera melunasi bonus PON 2024.
Aksi tersebut bertepatan dengan kegiatan senam pagi dan penanaman pohon dalam rangka memeriahkan HUT Ke-69 Provinsi Riau yang digelar di Stadion Utama Riau.
Sejak pukul 06.00 WIB, para atlet dan pelatih telah berkumpul mengenakan seragam PON Aceh-Sumut 2024 sambil membawa medali yang mereka raih.
Sejumlah atlet disabilitas juga ikut dalam aksi tersebut. Ada yang menggunakan kursi roda maupun tongkat.
Selain membentangkan spanduk berisi tuntutan pelunasan bonus, para atlet membawa sebuah kardus bertuliskan "Sumbangan untuk Korban Bencana Olahraga" sebagai bentuk sindiran terhadap nasib atlet yang belum menerima hak mereka secara penuh.
Aksi itu menyita perhatian para pegawai Pemprov Riau yang berdatangan ke stadion untuk mengikuti kegiatan peringatan hari jadi provinsi.
Baca juga: Uangnya Seperti Dipermainkan Pelatih Senior Senam Riau Minta KPK Ikut Telusuri Bonus PON 2024
Salah seorang peserta aksi, Muhammad Luthfi (30), pelatih angkat berat Riau, mengatakan demonstrasi dilakukan karena bonus yang dijanjikan pemerintah belum juga dibayarkan secara penuh setelah hampir dua tahun.
"Yang dibayarkan baru 43 persen. Sisanya belum ada kejelasan," ujar Luthfi kepada Kompas.com.
Menurut dia, aksi damai tersebut merupakan puncak kekecewaan para atlet dan pelatih.
"Kami sudah capek meminta hak kami. Capek bertanding, capek juga minta bonusnya. Kemarin janji awal tahun dibayar, tapi tidak juga dibayar," ungkap Luthfi.
Ia berharap dapat menyampaikan langsung aspirasi tersebut kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto yang dijadwalkan menghadiri acara di stadion.
"Jadi kami ingin menyampaikan aspirasi ini langsung kepada Gubernur Riau yang akan datang ke acara senam di stadion ini," katanya.
Atlet atletik Riau, Budi (30), yang meraih medali emas pada PON Aceh-Sumut 2024 mengaku baru menerima sekitar 45 persen dari bonus yang dijanjikan.
"Saya dapat medali emas, bonusnya Rp 300 juta. Kemarin dibayar 45 persen Rp 129 juta. Tapi yang diterima Rp 123 juta, karena dipotong pajak 5 persen," kata Budi. Budi berharap pemerintah segera melunasi sisa bonus tanpa kembali memberikan janji.
"Harapannya segera dibayarkan semuanya, jangan janji-janji saja, karena sudah dua tahun kami menunggu," ujarnya.
Kritikan tajam datang dari pelatih senior senam Riau, Ahmad Marcos, yang menilai penyelesaian bonus yang tak kunjung tuntas telah melukai perjuangan para insan olahraga di daerah.
Ahmad Marcos mengaku kecewa karena hingga memasuki tahun 2026 masih ada hak atlet dan pelatih yang belum diterima. Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya sudah lama diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Riau.
"Uang bonus ini seperti dipermainkan. Dari 2024, berlanjut ke 2025, hingga sekarang 2026 belum juga tuntas. Kami merasa diremehkan," ujarnya kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (5/8/2026)
Ia mempertanyakan kejelasan anggaran bonus yang sebelumnya telah disiapkan pemerintah. Menurut Ahmad Marcos, pada 2024 telah ada dasar penganggaran melalui Peraturan Gubernur dengan alokasi sekitar Rp40 miliar untuk bonus atlet dan pelatih.
"Kami ingin tahu ke mana anggaran tahun 2024 itu dialihkan. Setahu kami sudah ada rinciannya melalui Pergub 2024 dan telah disetujui dengan anggaran sekitar Rp40 miliar," katanya.
Ahmad Marcos menegaskan bahwa atlet dan pelatih hanya memperjuangkan hak yang telah dijanjikan pemerintah atas prestasi yang mereka raih di ajang nasional. Ia menolak jika perjuangan tersebut dianggap sebagai bentuk meminta belas kasihan.
"Kami memperjuangkan olahraga. Kami bukan pengemis dan bukan ingin menyusahkan Pemerintah Provinsi Riau. Kami hanya meminta hak yang memang menjadi hak kami," tegasnya.
Menurutnya, keterlambatan pembayaran bonus telah mencoreng citra Riau di mata insan olahraga nasional. Ia bahkan menyebut persoalan seperti ini belum pernah ditemuinya di provinsi lain.
"Kalau pemerintah memang tidak membutuhkan lagi perjuangan kami, setidaknya berikan hak kami terlebih dahulu. Baru setelah itu silakan mengambil kebijakan apa pun. Yang kami tuntut adalah hak yang sudah dijanjikan," katanya.
Ahmad Marcos juga meminta pemerintah segera memberikan penjelasan terbuka mengenai penyelesaian bonus tersebut. Ia menilai persoalan ini mendesak karena menyangkut penghargaan terhadap atlet dan pelatih yang telah mengharumkan nama daerah.
Selain itu, ia menyampaikan rencana untuk membawa persoalan ini ke pemerintah pusat.
Menurutnya, pihaknya akan menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Dalam Negeri agar persoalan bonus PON Riau mendapat perhatian.
"Kami akan membawa persoalan ini ke Mendagri. Kami juga berharap KPK ikut mempertanyakan kejelasan bonus atlet PON 2024 tersebut," ujarnya.
( Tribunpekanbaru.com / kompas )
