TRIBUNGORONTALO.COM - Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu menghadiri rapat penyampaian hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan provinsi Gorontalo.
Kegiatan penyampaian hasil evaluasi yang dihadiri Wakil Bupati Nurjanah Yusuf, Sekretaris Daerah Suleman Lakoro, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), para pimpinan OPD ini dilakukan pada Rabu (05/08/2026)
Tim BPKP menjelaskan bahwa evaluasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah telah disusun secara memadai, sesuai regulasi, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah maupun program prioritas nasional.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah mendukung pencapaian sasaran strategis daerah.
BPKP juga memberikan sejumlah catatan perbaikan, khususnya terkait penyelarasan indikator kinerja, efektivitas program, efisiensi anggaran, serta penguatan keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran.
Bupati Thariq Modanggu mengapresiasi BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, atas pendampingan dan masukan yang diberikan.
Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi cermin sekaligus instrumen penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
"Bagi saya, ini bukan sekadar evaluasi, tetapi menjadi alat ukur untuk memperbaiki sistem. Semua catatan yang disampaikan harus menjadi perhatian bersama agar kualitas perencanaan dan penganggaran kita semakin baik," ujar Bupati.
Ketua DPD II Partai Golkar Gorut ini menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan BPKP.
Ia meminta seluruh perangkat daerah, khususnya TAPD, Bappeda, Inspektorat, Badan Keuangan, serta para perencana OPD untuk memperkuat pengendalian kualitas dokumen perencanaan sebelum ditetapkan.
Menurut Bupati, pemerintah daerah juga tengah membangun sistem pengendalian perencanaan yang lebih terstruktur yakni Kebijakan Strategi Kecepatan dan Ketepatan (KSKK) agar setiap program, kegiatan, indikator, dan target yang disusun benar-benar selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah serta mampu diukur secara jelas capaian kinerjanya.
"Kita ingin membangun sebuah sistem yang kuat, sehingga siapapun pejabatnya nanti, proses perencanaan tetap berjalan dengan standar yang sama. Dengan sistem yang baik, kualitas pembangunan akan semakin terjamin," tegasnya.
Alumnus S2 UIN Makassar ini menginstruksikan seluruh pimpinan OPD agar segera melakukan evaluasi internal terhadap dokumen perencanaan masing-masing, terutama terhadap indikator kinerja, target pembangunan, serta kesesuaian antara dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Dia berharap seluruh rekomendasi BPKP dapat segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (***/Pemkab)
