Laporan Wartawan Tribun Gayo Asnawi Luwi | Aceh Tenggara
TribunGayo.com, KUTACANE - Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh mendapat sorotan tajam dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.
Pekerjaan penambalan ( patching ) dan pemeliharaan jalan nasional pada ruas batas Gayo Lues, Aceh Tenggara, hingga batas Sumatera Utara dinilai dikerjakan asal-asalan dan tidak tahan lama.
Ketua Fraksi Silayakh DPRK Aceh Tenggara yang juga Wakil Ketua Komisi C, Rafi Sekedang, Kamis (6/8/2026) menilai kualitas pengerjaan patching sangat buruk.
Tidak lama setelah ditambal, ruas jalan nasional tersebut kembali berlubang dan permukaannya tidak merata.
Kondisi ini membahayakan pengguna jalan dan rawan memicu kecelakaan lalu lintas.
Masalah kian diperparah oleh tumpukan material sisa pembersihan bahu jalan yang tersisa menumpuk di sejumlah titik.
“Saya minta Kepala BPJN Aceh turun langsung ke Aceh Tenggara untuk memeriksa kondisi jalan dan pengerjaannya.
Selama ini pengawasan dari Satker PPK 3.5 BPJN Aceh sangat lemah.
Akibatnya, dari tahun ke tahun perbaikan jalan, saluran parit tersumbat, hingga pembersihan rumput di bahu jalan dan jembatan tidak pernah tuntas,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Ia menambahkan, kerusakan jalan nasional tersebut tersebar di berbagai wilayah yang menjadi kewenangan BPJN Aceh.
Yaitu meliputi Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Babul Makmur, Semadam, Bukit Tusam, Bambel, Babussalam, serta beberapa kecamatan lainnya di Aceh Tenggara.
Kritik senada disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Hanura Perjuangan Bangsa DPRK Aceh Tenggara, Roy Hendra Purnomo SE.
Ia mendesak Kepala BPJN Aceh untuk melihat langsung kondisi riil di lapangan dan tidak hanya bergantung pada laporan formal.
“Turunlah Bapak ke lapangan, jangan hanya menerima laporan atau dokumen foto.
Cek langsung kondisi jalan nasional yang bertaburan lubang, retak buaya, bergelombang, hingga permukaan jalan yang mulai 'keriting',” ujar Roy.
Tidak hanya dari kalangan legislatif, kritik keras juga datang dari masyarakat sipil.
Ketua Lembaga Satuan Gerakan Anti Korupsi dan Advokasi Rakyat (Sangkar) Aceh Tenggara, Rudi Tarigan menilai pengerjaan penambalan jalan tersebut tidak memenuhi standar layak.
Hasil pengerjaan yang bergelombang justru menyebabkan air tergenang saat musim penghujan tiba.
“Saya meminta Gubernur Aceh dan Kementerian PUPR untuk memancarkan operasional PPK 3.5 BPJN Aceh,” tegas Tokoh Muda Aceh Tenggara tersebut.
Menyangga gelombang kritik tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.5 BPJN Aceh, Jaya Yuliadi, menyatakan bahwa pengerjaan patching jalan nasional terus dilakukan secara bertahap.
Dan, dikatakan material pembersihan bahu jalan Nasional itu sudah mulai diangkat anggotanya menggunakan mobil Pikap. (*)
Baca juga: Aceh Tenggara Masih Krisis BBM, Pengamat: Perketat Pengawasan
Baca juga: Harga Kakao dan Pinang di Aceh Tenggara Stabil Pekan Ini
Baca juga: DPRK Aceh Tenggara Diminta Turunkan Tim Pansus Pupuk Bersubsidi
