TRIBUNWOW.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih senilai Rp240 triliun. Anggaran tersebut akan dicicil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama enam tahun.

Purbaya menjelaskan, beban pembayaran diperkirakan mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun.

Penjelasan itu disampaikan usai acara Tanggapi Data BPS soal Pertumbuhan Ekonomi RI, Rabu (5/8/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah telah memperhitungkan mekanisme pembiayaan program tersebut sehingga tidak akan membebani desa sebagai pemilik koperasi.

"Pembayarannya sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun melalui APBN," kata Purbaya.

Meski pembiayaannya ditopang APBN, Purbaya menegaskan seluruh keuntungan yang dihasilkan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi hak desa.

Begitu pula dengan aset yang dibangun melalui program tersebut, tetap akan tercatat sebagai milik desa.

"Keuntungan koperasi menjadi milik desa dan asetnya juga tetap menjadi aset desa," ujarnya.

Baca juga: Viral Motor Roda Tiga KDMP Nyungsep ke Sawah di Klaten, Ternyata Dipinjam Ambil Konsumsi

Purbaya juga memastikan cicilan pertama yang dijadwalkan pada September 2026 akan dibayarkan sesuai rencana.

Ia optimistis proses pembayaran tidak akan mengalami keterlambatan karena mekanisme pendanaannya telah disiapkan.

"Saya pastikan pembayaran pertama pada September tidak akan terlambat," tegasnya.

Skema pembiayaan ini menjadi perhatian publik mengingat nilai investasinya mencapai Rp240 triliun.

Pemerintah berharap Program Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa melalui penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan aktivitas usaha masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja.

Melalui skema tersebut, pemerintah berupaya memastikan pembangunan ekonomi desa tetap berjalan tanpa mengurangi kepemilikan desa atas aset maupun manfaat ekonomi yang dihasilkan.