Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mulai memetakan kebutuhan air permukaan yang digunakan dunia usaha sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang.

Baca juga: BMKG: El Nino Berpotensi Menguat, Lampung Hadapi Puncak Musim Kemarau

Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Mitigasi Dampak Perubahan Iklim bersama perusahaan swasta di Gedung Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (6/8/2026).

Rapat dibuka Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Yanyan Ruchyansyah, didampingi Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, Hermawan.

Yanyan mengatakan perubahan iklim kini menjadi tantangan nyata yang berdampak langsung terhadap berbagai sektor di Lampung, mulai dari pertanian hingga industri.

Menurutnya, fenomena El Nino menyebabkan debit sungai menurun, volume air embung menyusut lebih cepat, sementara kebutuhan air baku terus meningkat.

"Debit sungai mulai menurun, embung mengalami penyusutan volume air lebih cepat, kebutuhan air baku meningkat sehingga aktivitas pertanian, industri, perkebunan, peternakan, pertambangan, pembangkit tenaga listrik hingga sektor usaha lainnya ikut terdampak. Karena itu pengelolaan sumber daya air harus menjadi perhatian bersama," kata Yanyan.

Ia menjelaskan, pendataan kebutuhan air permukaan dari berbagai sektor usaha akan menjadi dasar penyusunan peta kebutuhan air di Provinsi Lampung.

Data tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dan sektor yang berpotensi mengalami defisit air saat musim kemarau, sekaligus menjadi acuan penyusunan kebijakan mitigasi perubahan iklim dan pembangunan infrastruktur sumber daya air.

"Dengan kerja sama yang baik, kita dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif, menjaga keberlanjutan pembangunan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PSDA Lampung, Hermawan, mengatakan berdasarkan data BMKG, fenomena El Nino diperkirakan menyebabkan curah hujan berada di bawah normal sehingga meningkatkan potensi musim kemarau yang lebih panjang.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga terhadap ketersediaan air bersih dan keberlangsungan berbagai sektor usaha.

"Tujuan utama pertemuan ini adalah memberikan informasi yang komprehensif sekaligus memperoleh data riil mengenai pemanfaatan air, khususnya air permukaan, oleh berbagai sektor usaha di Provinsi Lampung," kata Hermawan.

Ia menambahkan, data penggunaan air yang akurat diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air, pembangunan embung, jaringan air, hingga penyusunan kebijakan yang tetap menjaga iklim investasi.

Hermawan mengajak seluruh pelaku usaha menyampaikan data penggunaan air secara riil agar kebijakan yang disusun pemerintah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

OPD Mulai Bergerak Antisipasi El Nino

Menghadapi potensi El Nino, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung juga mulai menjalankan langkah mitigasi sesuai sektor masing-masing.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, misalnya, memperkuat cadangan pakan ternak melalui teknologi fermentasi dan silase.

Kepala Bidang Usaha dan Pascapanen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung, Anwar Puadi, mengatakan langkah tersebut penting mengingat populasi sapi di Lampung mencapai 905.322 ekor berdasarkan data akhir 2025.

"El Nino ini musim kemarau berkepanjangan. Sektor peternakan menjadi salah satu sektor yang kita khawatirkan terdampak. Yang pertama tentu dari sisi pakan ternak," ujarnya.

Selain mendorong pembuatan pakan fermentasi, pemerintah juga mengimbau peternak memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan alternatif, menjaga kecukupan air minum ternak, serta memberikan vitamin untuk mengurangi dampak stres akibat suhu tinggi.

Di sektor pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung juga mempercepat pembangunan infrastruktur air sebagai antisipasi musim kemarau.

Kepala Dinas KPTPH Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan penguatan sistem pengairan menjadi arahan langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal guna menjaga ketahanan pangan.

"El Nino menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian, sehingga penguatan sistem pengairan dan infrastruktur air menjadi prioritas utama," kata Elvira.

Pemprov Lampung bersama Kementerian Pertanian menargetkan pembangunan lebih dari 1.200 unit irigasi perpompaan pada 2026, disertai pembangunan irigasi perpipaan, bangunan konservasi air, serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian, meningkatkan indeks pertanaman, sekaligus menekan risiko gagal panen akibat musim kemarau panjang.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)