Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA -- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belu mencatat pelaksanaan pendataan lapangan Sensus Ekonomi (SE) 2026 telah mencapai hampir 75 persen dari target. 

Meski progresnya tergolong baik, petugas masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama adanya responden yang menolak didata karena khawatir informasi yang diberikan akan berkaitan dengan pajak maupun bantuan sosial.

Baca juga: Petugas BPS Manggarai Timur Diterjunkan ke Masyarakat Lakukan Sensus Ekonomi di Matim

Kepala BPS Kabupaten Belu, Mangiring Situmorang, S.E., M.Si., mengatakan capaian pendataan hingga saat ini berjalan sesuai target. Namun, BPS tetap melakukan berbagai pendekatan persuasif terhadap masyarakat yang belum bersedia memberikan data.

"Kalau capaian lapangan sampai hari ini sudah cukup baik, realisasinya hampir 75 persen. Tetapi pelaksanaan ini bukan berarti tanpa hambatan. Masih ada responden yang menolak sehingga kami melakukan pendekatan secara bertahap, mulai dari petugas pencacah, pengawas, bahkan saya sendiri turun langsung memberikan penjelasan," ujar Mangiring. Kamis (6/8/2026). 

Ia menjelaskan, salah satu penyebab penolakan adalah anggapan bahwa Sensus Ekonomi berkaitan dengan perpajakan. Menurutnya, persepsi tersebut tidak benar dan terus diluruskan oleh petugas di lapangan.

"Pendataan ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Kami juga menjamin kerahasiaan data setiap responden. Data yang diberikan tidak akan dipublikasikan secara individu," tegasnya.

Mangiring menuturkan, kepercayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus. Apabila responden tidak memberikan data secara jujur atau bahkan menolak didata, maka kualitas data yang dihasilkan dapat menjadi bias dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Karena itu, BPS Belu terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan pelaksanaan Sensus Ekonomi sebagai kepentingan nasional dan daerah dalam menyediakan data statistik yang akurat untuk perencanaan pembangunan.

Ia mengungkapkan, pendekatan yang dilakukan sejauh ini membuahkan hasil. Sejumlah responden yang sebelumnya menolak akhirnya bersedia menerima petugas setelah mendapatkan penjelasan secara langsung.

Pendataan juga dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada kawasan khusus seperti asrama dan pos perbatasan. Menurut Mangiring, seluruh penduduk dan pelaku usaha menjadi sasaran pendataan agar tidak ada yang terlewat.

"Kami ingin memastikan tidak ada satu pun yang terlewat dalam pendataan ini karena sensus dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Indonesia," katanya.

BPS Belu menargetkan pendataan lapangan dapat diselesaikan lebih cepat dari jadwal. 

Mangiring berharap seluruh pencacahan selesai sekitar pertengahan Agustus sehingga sisa waktu hingga akhir bulan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki data yang masih kurang lengkap atau memerlukan verifikasi.

"Kami berharap pendataan lapangan bisa selesai sekitar tanggal 17 Agustus. Setelah itu hingga akhir Agustus akan difokuskan pada perbaikan data yang masih kurang atau belum sesuai," jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas resmi BPS yang dilengkapi atribut dan identitas.

"Petugas kami menggunakan rompi dan identitas resmi BPS sesuai prosedur. Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu menerima petugas dan memberikan data yang benar karena hasil sensus ini sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (gus)