SURYAMALANG.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan tanggapannya terkait rilis terbaru angka-angka perekonomian nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Said menyampaikan rasa syukur karena di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
"BPS baru saja merilis angka angka perekonomian nasional, di tengah gejolak geopolitik dan ketidakmenentuan perekonomian global, kita bersyukur perekonomian nasional masih tumbuh 5,29 % (yoy)," ujar Said dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).
Menurut Said, momentum musim libur sekolah pada Juli lalu berkontribusi besar terhadap pertumbuhan sektor akomodasi, makanan, dan minuman yang melonjak hingga 10,6 % .
Baca juga: Said Abdullah: RedTalks Tahun Kedua Hadir di Malang, Serap Idealisme Generasi Digital
Selain itu, masa penerimaan siswa baru, masuk perguruan tinggi, serta kenaikan kelas turut mendorong sektor telekomunikasi, sehingga sektor informasi dan komunikasi (infokom) tumbuh 6,97 % pada triwulan II 2026.
Sementara itu, suhu musim kemarau yang panas meningkatkan permintaan listrik untuk pendingin udara, ditambah eskalasi konflik geopolitik yang mendongkrak harga gas, mendorong sektor listrik dan gas tumbuh sebesar 10,81 % .
Meski secara umum tumbuh positif, Said mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai perlambatan di sektor-sektor krusial.
Pada triwulan I 2026, industri pengolahan mampu tumbuh 5,04 % (yoy), namun melambat menjadi 4,52 % pada triwulan II 2026.
"Kenapa pemerintah penting untuk mewaspadai hal ini, sebab industri pengolahan menyumbangkan 18,5?ri PDB, sekaligus kontributor 13,5 % tenaga kerja nasional, sekaligus cerminan dari sebagain besar tenaga kerja formal," tegasnya.
Perlambatan serupa juga terjadi di sektor pertanian. Kendati sempat terjadi panen padi serentak di berbagai daerah bulan lalu, pertumbuhan sektor pertanian melandai dari 4,97 % (yoy) di triwulan I 2026 menjadi 3,8 % (yoy) di triwulan II 2026.
Said menilai hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah mengingat peran strategis sektor primer tersebut yang menyumbang 13,57 % terhadap PDB dan menyerap 28,75 % tenaga kerja nasional.
Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga sedikit melambat dari 5,52 % pada triwulan I 2026 (yang didorong momentum mudik dan Lebaran) menjadi 5,05 % pada triwulan II 2026.
Kendati demikian, Said menilai pencapaian ini tetap patut disyukuri karena konsumsi rumah tangga merupakan penyangga utama 53,3 % PDB.
Di saat bersamaan, kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi barang modal tumbuh 6,87 % , serta ekspor tumbuh positif 4,13 % , melonjak dibanding triwulan I 2026 yang hanya tumbuh 0,9 % .
Di tengah maraknya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor, Said mencatat potret ketenagakerjaan nasional secara umum masih menunjukkan tren positif, di mana jumlah pekerja sektor formal maupun informal sama-sama mengalami kenaikan.
Pekerja sektor formal meningkat dari 59,93 juta orang pada Februari 2026 menjadi 60,31 juta orang (40,7 % ) pada Mei 2026.
Sementara itu, pekerja informal bertambah dari 87,74 juta orang pada Februari 2026 menjadi 87,88 juta orang (59,3 % ) pada Mei 2026.
Baca juga: Bukan Sekadar Teori, UB Himpun Ratusan Inovasi Demi Dongkrak Pertanian Indonesia di STPI 2026
Meski demikian, daya tampung sektor formal tersebut belum mampu mengubah proporsi ketenagakerjaan secara signifikan jika dibandingkan dengan kondisi akhir tahun lalu.
Pada November 2025, proporsi pekerja formal berada di angka 42,30?n informal 57,7 % .
"Artinya, dalam satu semester ini, proporsi tenaga kerja informal meningkat 1,6 % dibandingkan akhir tahun lalu, dan proporsi pekerja formal menurun 1,6 % ," urai Said.
Guna menjawab tantangan tersebut, Said menekankan pentingnya mendorong peningkatan proporsi tenaga kerja formal agar jauh lebih dominan dibanding informal.
"Tantangan ke depan bagaimana kita meningkatkan proporsi tenaga kerja formal jauh lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja informal. Kuncinya memperbaiki iklim usaha di sektor industri dan perdagangan besar, serta terus mendorong inklusi pendidikan tinggi," lanjutnya.
Lebarnya jurang antara tenaga kerja formal dan informal tersebut disinyalir Said menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kesenjangan sosial (gini ratio).
Berdasarkan data BPS, gini ratio nasional pada Maret 2026 naik menjadi 0,368 jika dibandingkan angka September 2025 yang berada di level 0,363.
Kenaikan tingkat kesenjangan tersebut paling terasa di area perkotaan, yakni bergeser dari 0,383 menjadi 0,387.
Said menjelaskan bahwa kondisi tersebut menggambarkan para pekerja di sektor formal cenderung lebih berdaya tahan, bahkan tumbuh, karena ditopang oleh berbagai jaminan sosial.
Baca juga: Disebut ‘Kota Apel’, Kota Batu Belum Kantongi HAKI Indikasi Geografis, Kalah Cepat dari Pasuruan
Sebaliknya, masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor informal harus berhadapan langsung dengan dampak kenaikan inflasi di sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga bahan makanan.
Menyikapi ketimpangan tersebut, Ketua Banggar DPR RI ini mendesak hadirnya langkah nyata dari pemerintah untuk menopang kelompok pekerja informal melalui serangkaian kebijakan khusus.
"Saya berharap ada program afirmasi dari pemerintah untuk memberikan berbagai program jaminan sosial, terkhusus ditujukan terhadap para pekerja informal, seperti beasiswa, kemudahan akses BPJS, hingga perluasan lapangan kerja," pungkas Said.
