Pakaian, tas, jam tangan, hingga sepatu. Barang-barang yang dulu sekadar melengkapi tubuh kini memikul beban lain. Di layar media sosial Indonesia, produk-produk fesyen tidak cuma mengisahkan selera, melainkan rekam jejak pejabat publik.
Lewat akun Instagram Cabinet Couture, merek, seri, hingga kisaran harga ditelusuri menggunakan data terbuka.
Namun, pengelola Cabinet Couture mengatakan bahwa akun tersebut tidak hanya membahas barang-barang mewah. Mereka mengaku mendirikannya sebagai bentuk kritik terhadap ketimpangan sosial yang mereka rasakan semakin nyata di Indonesia.
“Kami membuat akun ini pada September 2025, beberapa hari setelah Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, dilindas kendaraan rantis Brimob,” tulis pengelola Cabinet Couture dalam jawaban tertulis kepada Deutsche Welle (DW) Indonesia.
Menurut mereka, peristiwa itu menjadi titik balik lahirnya akun tersebut.
“Affan bisa kehilangan nyawa begitu mudah, nyawanya begitu murah di mata kekuasaan. Sementara itu, para pejabat dan keluarganya tetap tidak berhenti memamerkan gaya hidup mewah mereka. Tas, jam, hingga pakaian yang mereka tampilkan di media sosial bernilai ratusan juta hingga miliaran. Keadilan yang begitu timpang dan absurd.”
Di balik unggahan tentang barang-barang mewah pejabat, pengelola Cabinet Couture mengatakan akun tersebut sejak awal dibangun sebagai ruang kritik, pengawasan, sekaligus edukasi mengenai akuntabilitas pejabat publik. “Rasanya tujuan kami mencakup semua itu: kritik, pengawasan, dan edukasi sekaligus.”
“Karena berbasis data terbuka, kritik yang kami sampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan diperiksa oleh siapa pun yang meragukannya.”
Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Ferdian “Didi” Yazid, menilai kemunculan Cabinet Couture mencerminkan meningkatnya sensitivitas publik terhadap gaya hidup mewah pejabat di tengah tekanan ekonomi.
“Publik jadi jauh lebih sensitif terhadap simbol-simbol kemewahan dan juga potensi ketidakadilan,” ujarnya.
Menurut Didi, fenomena tersebut menunjukkan krisis kepercayaan terhadap pejabat publik, bukan sekadar tren di media sosial. Ia menegaskan bahwa gaya hidup mewah belum secara otomatis membuktikan adanya korupsi, tetapi dapat memunculkan pertanyaan mengenai kewajaran kekayaan, konflik kepentingan, hingga integritas pejabat.
“Keberadaan akun seperti Cabinet Couture seharusnya dibaca sebagai indikator meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas pejabat, bukan semata-mata sebagai fenomena di media sosial.”
Ia menambahkan, selama menggunakan informasi dari sumber terbuka dan tidak mengandung fitnah, akun semacam itu dapat dipandang sebagai bentuk citizen oversight atau pengawasan warga negara.
Pengelola Cabinet Couture mengatakan bahwa respons publik terhadap akun mereka sejauh ini didominasi oleh dukungan. “Kehadiran kami dianggap membantu membuka mata mereka tentang gaya hidup pejabat selama ini,” tulis mereka.
Mereka juga mengaku tidak terkejut ketika akses akun mereka dibatasi. “Mengingat bagaimana negara semakin bergerak ke arah yang lebih otoriter, jujur, kami tidak kaget dan justru sudah mengantisipasi bahwa hal seperti ini akan terjadi.”
Sementara, Didi menilai pembatasan ruang kritik berisiko mengalihkan perhatian publik dari substansi persoalan. “Kalau publik melihat akun yang mengawasi gaya hidup pejabat dibatasi, sementara pertanyaan mengenai transparansi kekayaan pejabat belum dijawab secara memadai, maka perhatian publik bisa berpindah dari isi kritik menuju dugaan pembungkaman kritik.”
Sementara itu, pengelola Cabinet Couture menilai pejabat publik memiliki standar akuntabilitas yang berbeda dari warga biasa. “Hak privasi pejabat publik otomatis gugur ketika ia menjabat jabatan publik.” Mereka berharap akun tersebut dapat mendorong masyarakat agar semakin aktif menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pejabat publik.
Editor: Rizki Nugraha
