TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Dampak musim kemarau ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Ketapang semakin mengkhawatirkan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang secara resmi meminta dukungan penuh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat guna memperkuat penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), termasuk pengerahan helikopter water bombing.
Permintaan strategis tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, saat menghadiri Rapat Teknis Penanganan Bencana Asap Akibat Karhutla yang dipusatkan di Posko Satgas Udara Lanud Supadio, Kubu Raya, Kamis 6 Agustus 2026.
Dalam forum koordinasi tersebut, Alexander memaparkan potret krisis lingkungan dan sejumlah hambatan krusial yang dihadapi para petugas di lapangan saat berjuang memadamkan kobaran api.
Bupati Alexander Wilyo mengungkapkan bahwa Kabupaten Ketapang saat ini mencatatkan durasi musim kering paling panjang dibandingkan daerah lain di Kalimantan Barat.
Cuaca panas terik tanpa presipitasi hujan selama lebih dari satu bulan membuat vegetasi dan lahan gambut berada pada kondisi sangat rawan terbakar.
"Ketapang menjadi daerah dengan periode kemarau terlama di Kalimantan Barat. Sudah 38 hari tidak turun hujan sehingga kondisi lahan sangat kering. Apalagi kebakaran banyak terjadi di lahan gambut yang jauh lebih sulit ditangani," tegas Alexander di hadapan peserta rapat teknis.
• DPRD Ketapang Tinjau SPBU, Penyaluran BBM Bersubsidi Kini Dibatasi 3 dan 20 Liter
Karakteristik tanah gambut yang tebal membuat api tidak hanya membakar permukaan, melainkan meresap hingga ke dalam tanah.
Kondisi ini memicu kepulan asap pekat dan membuat proses pemadaman darat membutuhkan waktu ekstra serta volume air yang sangat besar.
Selain faktor cuaca ekstrem, personil pemadam di lapangan juga dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur pendukung.
Menurut Alexander, kendala utama yang kerap memutus rantai pemadaman adalah ketiadaan sumber air dekat lokasi serta akses jalan yang sulit ditembus kendaraan taktis.
"Proses pemadaman darat terkendala oleh jauhnya sumber air dari titik api utama, akses ke lokasi yang sangat terbatas, serta masih minimnya sarana dan prasarana pendukung operasional," jelasnya.
Guna mengatasi persoalan menahun tersebut, Pemkab Ketapang melayangkan sejumlah poin usulan darurat kepada BNPB. Usulan tersebut di antaranya:
Penambahan armada sarana dan prasarana pemadam kebakaran darat.
Bantuan unit mobil tangki air penyuplai.
Pembangunan sumur bor secara masif di kawasan rawan karhutla sebagai cadangan air darurat.
Pengerahan unit helikopter water bombing untuk menjangkau titik api yang tak terakses jalur darat.
Pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan jika kondisi awan memenuhi syarat.
Alexander berharap pemerintah pusat merespons cepat usulan ini mengingat potensi lonjakan titik panas (hotspot) masih sangat tinggi sepanjang puncak musim kemarau.
Di akhir keterangannya, Bupati Ketapang mengimbau seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, serta pihak swasta untuk mengambil peran aktif dalam pencegahan karhutla.
Ia menegaskan agar tidak ada lagi pihak yang membuka lahan dengan cara membakar.
Kecepatan informasi dari warga di tingkat tapak dinilai menjadi kunci utama pencegahan agar api tidak membesar dan meluas ke pemukiman maupun kawasan hutan lindung.
"Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh masyarakat untuk bahu membahu mencegah kebakaran dan bersama-sama gotong royong menanggulangi karhutla. Jika melihat ada titik api sekecil apa pun, segera laporkan ke petugas terdekat agar penanganan bisa dilakukan sedini mungkin," pungkas Alexander. (*)
