Oleh: Ahmad Humam Hamid*)
Ada peristiwa yang mengakhiri perang. Ada pula peristiwa yang mengubah arah sejarah.
MoU Helsinki berada di antara keduanya.
Selama dua puluh satu tahun terakhir, Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki lebih sering dikenang sebagai kesepakatan damai yang mengakhiri konflik bersenjata antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.
Padahal maknanya jauh melampaui penghentian perang. Helsinki adalah sebuah titik balik dalam perjalanan panjang hubungan Aceh dan Republik Indonesia-hubungan yang dibangun oleh kepercayaan, diuji oleh kekecewaan, retak oleh konflik, lalu dipulihkan melalui jalan damai.
Namun, sejarah tidak pernah berhenti pada sebuah perjanjian.
Dua puluh tahun adalah rentang waktu yang cukup panjang untuk berhenti sekadar mengenang dan mulai melakukan penilaian. Perdamaian memang berhasil mengakhiri peperangan.
Tetapi sejarah selalu mengajukan pertanyaan yang lebih besar. Apakah perdamaian telah melahirkan kemajuan? Apakah rekonsiliasi telah berkembang menjadi pembangunan?
Dan apakah hubungan Aceh dengan Republik Indonesia kini benar-benar memasuki babak baru?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi titik berangkat serial ini.
Memahami Helsinki tidak cukup hanya dengan membaca teks perjanjiannya atau mengenang proses perundingannya.
Memahami Helsinki menuntut kita melihatnya dalam keseluruhan perjalanan sejarah: menoleh ke belakang untuk memahami bagaimana fondasi hubungan itu dibangun, membaca dengan jernih posisi kita hari ini, sekaligus memandang jauh ke depan untuk menangkap tantangan dunia yang sedang berubah.
Hubungan antara Aceh dan Republik Indonesia tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia dibentuk oleh sejarah, dipengaruhi oleh dinamika politik nasional, dan pada saat yang sama ikut dibentuk oleh perubahan lingkungan strategis dunia.
Dalam dua puluh tahun terakhir, dunia telah berubah secara mendasar.
Pusat pertumbuhan ekonomi bergeser ke Asia. Indo-Pasifik muncul sebagai episentrum baru geopolitik global.
Transisi energi mempercepat pencarian sumber-sumber energi baru.
Perubahan iklim mengubah cara negara memandang hutan, laut, dan ketahanan pangan. Revolusi teknologi mengubah pola produksi, perdagangan, bahkan hubungan antarnegara.
Dalam dunia seperti ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak lagi hanya ditentukan oleh politik domestik, tetapi juga oleh kemampuan sebuah negara membaca dan merespons perubahan global.
Dalam konteks itulah Aceh memperoleh arti yang semakin strategis.
Posisinya di pintu gerbang Samudra Hindia dan Selat Malaka, potensi energi di Andaman, kekayaan sumber daya kelautan, keberadaan Kawasan Ekosistem Leuser, serta kedekatannya dengan jalur perdagangan internasional menjadikan Aceh bukan sekadar sebuah provinsi di ujung barat Indonesia. Aceh adalah salah satu simpul strategis Indonesia dalam lanskap baru Indo-Pasifik.
Karena itu, masa depan hubungan Aceh dan Republik Indonesia tidak lagi hanya ditentukan oleh dinamika politik nasional.
Ia juga akan dibentuk oleh bagaimana Indonesia merespons perubahan dunia, serta bagaimana respons tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu memberdayakan seluruh daerah, termasuk Aceh.
Serial ini bukan sekadar rangkaian tulisan untuk memperingati dua puluh tahun MoU Helsinki.
Ia adalah sebuah pengembaraan.
Pengembaraan untuk menelusuri kembali perjalanan hubungan Aceh dan Republik Indonesia sejak awal Republik hingga hari ini.
Kita akan kembali kepada masa ketika kepercayaan menjadi fondasi hubungan itu.
Kita akan melihat bagaimana kepercayaan tersebut diterjemahkan ke dalam bangunan ketatanegaraan, bagaimana ia kemudian mengalami keretakan dan berkembang menjadi konflik yang panjang, hingga akhirnya menemukan jalan damai melalui Helsinki.
Tetapi perjalanan ini tidak berhenti pada tahun 2005.
Sesungguhnya, setelah perdamaian tercapai, babak yang lebih menentukan justru dimulai.
Bagaimana membangun institusi yang kuat, menciptakan ekonomi yang produktif, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta memastikan bahwa perdamaian benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Sebab, menghentikan perang adalah sebuah pencapaian. Mengubah perdamaian menjadi kemajuan adalah pekerjaan sejarah yang jauh lebih besar.
Pada bagian akhir serial ini, pengembaraan akan membawa kita menatap cakrawala yang lebih luas. Dunia yang melahirkan MoU Helsinki bukan lagi dunia yang kita hadapi hari ini.
Pergeseran geopolitik menuju Indo-Pasifik, transisi energi, ekonomi hijau, keamanan pangan, dan perubahan rantai pasok global menghadirkan peluang-peluang baru yang bahkan belum terbayangkan dua puluh tahun silam.
Di situlah pertanyaan tentang masa depan Aceh memperoleh makna yang baru. Ia bukan lagi semata-mata persoalan hubungan antara pusat dan daerah.
Ia adalah bagian dari pertanyaan yang lebih besar: bagaimana Indonesia memanfaatkan posisi strategisnya di tengah perubahan dunia, dan bagaimana Aceh mengambil tempat dalam perjalanan besar itu.
Karena itu, serial ini tidak menawarkan jawaban yang final.
Ia mengajak pembaca menempuh sebuah perjalanan yang belum selesai-perjalanan yang dibangun oleh kepercayaan, diuji oleh konflik, dipulihkan melalui perdamaian, dan kini ditantang untuk mengubah perdamaian menjadi kemajuan.
Selamat datang dalam pengembaraan keluarga besar kebangsaan dari ujung barat Sumatera.
*) PENULIS adalah Sosiolog dan Mantan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.
