TRIBUNTRENDS.COM - Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) bersama organisasi profesi mengambil langkah tegas menyusul ramainya dugaan komentar tidak berempati yang dilakukan sejumlah tenaga kesehatan di media sosial.
Tindakan tersebut merupakan respons atas gelombang kecaman publik terhadap komentar yang ditujukan kepada mendiang Yurizal Tri Chaerawan, pasien pengguna layanan BPJS Kesehatan.
Kasus ini menjadi sorotan luas karena dinilai mencederai etika profesi tenaga medis dalam berinteraksi di ruang digital.
KKI mengungkapkan bahwa hingga kini telah mengidentifikasi 10 oknum yang diduga terlibat dalam perundungan atau kekerasan virtual tersebut.
Mereka berasal dari berbagai profesi di bidang kesehatan, mulai dari dokter, dokter gigi, hingga perawat.
Tidak hanya itu, latar belakang tempat bekerja dan status kepegawaian mereka juga beragam, baik dari instansi pemerintah maupun swasta.
Sejumlah oknum diketahui berstatus aparatur sipil negara (ASN), sementara lainnya merupakan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), dokter umum, serta tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan swasta.
KKI memastikan proses penelusuran dan pemeriksaan terhadap para terduga pelaku terus berjalan bersama organisasi profesi terkait.
Langkah ini diharapkan dapat menegakkan etika profesi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia.
Baca juga: Nasib Dokter Herdiana yang Tulis Komentar Nirempati pada Yurizal, Dinonaktifkan Pelayanan Klinik
"Nah untuk itu kami tadi sepakat hadir, dan yang diundang ini adalah ada 10 ya yang sudah terdeteksi. Dokter lebih banyak. Ada dokter, ada dokter gigi, ada perawat. Nah ini, yang lain belum masuk. Mudah-mudahan tidak ada lagi," kata Syahril saat memberikan penjelasan di Kantor KKI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026), dilansir dari Kompas.com
Syahril membeberkan bahwa para oknum yang terlibat dalam perundungan atau kekerasan secara digital (virtual) tersebut berasal dari latar belakang instansi dan status kepegawaian yang beragam, mulai dari aparatur sipil negara hingga dokter spesialis dalam masa pendidikan.
"Yang jelas, rumah sakit yang melakukan kekerasan virtual sudah (diidentifikasi). Ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PPDS ya, ada yang dokter umum, yang swasta, perawat juga di swasta, dokter gigi juga swasta. Gitu ya," ungkapnya.
Guna menuntaskan persoalan ini, KKI menekankan pentingnya peran aktif dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) tempat para oknum bertugas serta Organisasi Profesi (OP) terkait untuk melangsungkan proses penelusuran.
"Nah dalam kasus ini, maka termasuk ini kita minta untuk proaktif, ya. Jadi nanti yang proaktif untuk menelusuri ini adalah OP (Organisasi Profesi), kalau perawat ya perawat, sama tempat dia bekerja, rumah sakitnya," tegas Syahril.
Baca juga: Pegawai RSUD di Tasikmalaya Ikut Nyinyiri Yurizal, Kini Resign Alasan Kesehatan, Jalani Pengobatan
Mengenai konsekuensi hukum dan etik yang menanti para pelaku, KKI memaparkan bahwa proses investigasi awal akan menentukan klasifikasi pelanggaran, apakah masuk dalam kategori etika, disiplin profesi, atau ranah pidana/hukum.
"Nah, hukumannya apa, sanksinya? Itu sebagaimana yang diatur dalam aturan. Ada yang teguran, ya kan? Kemudian dilanjutkan dengan pembinaan. Nah, kalau dia masuk disiplin profesi, maka itu pun ada ringan, sedang, berat," jelas Syahril.
Untuk tingkat pembinaan, oknum nakes dapat diwajibkan mengikuti pelatihan etika profesi ulang atau menerima teguran tertulis.
Namun, apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin profesi tingkat sedang maupun berat, sanksi tegas berupa pembekuan Surat Tanda Registrasi (STR) akan diberlakukan oleh Majelis Disiplin Profesi.
Dampak dari pembekuan STR tersebut secara otomatis akan menghentikan legalitas praktik sang tenaga medis sementara waktu.
"Nah apabila ada penonaktifan STR, maka diikuti dengan penonaktifan SIP (Surat Izin Praktik). Artinya dokter itu tidak boleh praktik dulu, sesuai dengan hukumannya. Kalau 3 bulan ya 3 bulan, kalau 6 bulan 6 bulan," pungkas Syahril.
Baca juga: Kelakuan Miris 10 Nakes, Tulis Komentar Nirempati ke Yurizal Pasien BPJS, Ada Dokter hingga Perawat
Kasus ini menjadi sorotan nasional usai keluhan almarhum Yurizal Tri Chaerawan di platform Threads pada 22 Juli 2026 lalu viral di media sosial.
Saat itu, Yurizal menceritakan pengalamannya menunggu ruangan perawatan yang tak kunjung didapat.
"8 jam belum dapat ruangan, tidak mau spill rumah sakitnya, soalnya gue pake BPJS," tulis Yurizal kala itu.
Namun, unggahan tersebut justru direspons dengan komentar cemoohan dan nada sinis dari sejumlah akun yang disinyalir milik oknum dokter dan perawat.
Tepat sepekan setelah unggahan tersebut ramai diperbincangkan, Yurizal dilaporkan menghembuskan napas terakhirnya pada 31 Juli 2026.Kabar duka yang disampaikan pihak keluarga sontak memicu kemarahan publik, sekaligus memantik evaluasi besar-besaran terhadap nilai empati dan etika komunikasi para tenaga kesehatan di ruang digital.
Manajemen RS Pusri resmi mengakhiri kerja sama dengan dokter Tamara, pemilik akun Threads @tamdjs, menyusul polemik komentar di media sosial yang menuai kecaman publik karena dinilai tidak berempati terhadap pasien.
Keputusan tersebut disampaikan melalui press release kedua yang diterbitkan Manajemen RS Pusri pada Kamis (6/8/2026) melalui akun media sosial Instagram @rspusriplg.
Hal tersebut merupakan tindak lanjut atas klarifikasi dan proses pembinaan internal yang sebelumnya telah dilakukan.
Dalam pernyataan resminya, Manajemen RS Pusri menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan rumah sakit.
"Sebagai bagian dari mekanisme pembinaan dan penegakan tata kelola organisasi, manajemen RS Pusri telah melakukan pemanggilan kepada dokter yang bersangkutan. Manajemen kemudian memutuskan mengakhiri kerja sama dengan dr. @tamdjs sebagai dokter mitra RS Pusri," demikian pernyataan resmi Manajemen RS Pusri.
Manajemen menegaskan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen rumah sakit dalam menegakkan profesionalisme, tata kelola yang baik, serta memastikan seluruh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di RS Pusri mematuhi standar etika profesi dan ketentuan yang berlaku.
RS Pusri juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, aman, bermutu, dan berkeadilan kepada seluruh pasien tanpa membedakan latar belakang, status, maupun kondisi apa pun.
"Prinsip pelayanan yang setara merupakan nilai yang terus dijunjung tinggi dalam setiap aspek pelayanan di RS Pusri," tulis manajemen dalam keterangan resminya.
(TribunTrends.com/TribunSumsel.com)
