FIFPRO melancarkan serangan keras kepada para pejabat FIFA dengan menegaskan bahwa pembatalan proyek privatisasi Piala Dunia sama sekali tidak mengakhiri krisis. Jika ada, hal itu justru membuka cacat mendalam dalam tata kelola.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan di situs resminya, FIFPRO menilai langkah berbalik arah itu memang tak terelakkan. Namun, hal tersebut tidak menghapus kenyataan bahwa badan pengatur sepak bola dunia itu telah menyusun rencana yang akan mengubah secara permanen kepemilikan dan tata kelola Piala Dunia.
Menurut federasi itu, apa yang terjadi bukan sekadar kegagalan tata kelola. Peristiwa ini merupakan penyalahgunaan serius atas kewenangan presiden FIFA.
Pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan FIFA di Rabat juga menuai kritik. FIFPRO menilai pernyataan itu menghindari inti krisis dan justru mereduksinya menjadi soal “prosedur dan cara berkomunikasi” yang perlu diperbaiki, meski FIFA sendiri mengakui telah terjadi kesalahan.
Klaim FIFA bahwa semuanya dilakukan “sesuai dengan kerangka regulasi federasi internasional” tidak bisa dijadikan pembelaan, lanjut pernyataan tersebut. Klaim itu justru terbaca sebagai dakwaan langsung terhadap sistem tata kelola saat ini, sebuah sistem yang memungkinkan proyek sebesar ini dirancang dalam kerahasiaan total dan disembunyikan dari pihak-pihak yang terdampak sampai akhirnya bocor.
FIFPRO menolak peringatan FIFA dan menuntut reformasi
FIFPRO juga menolak peringatan FIFA bahwa mereka “tidak akan menoleransi serangan apa pun terhadap integritasnya”, sambil menegaskan bahwa pengawasan terhadap tata kelola sepak bola bukanlah serangan, melainkan tanggung jawab bersama semua pihak yang ikut menjaga permainan ini.
Badan itu menambahkan bahwa peninjauan internal apa pun, yang hasilnya kembali diserahkan kepada dewan yang justru dilewati dalam kasus ini, tidak dapat dianggap sebagai solusi yang sungguh-sungguh. Karena itu, FIFPRO meminta agar para pemain, perwakilan mereka, dan para pemangku kepentingan dalam sepak bola profesional dilibatkan dalam setiap proses peninjauan di masa depan.
Memorandum of understanding yang ditandatangani dengan FIFA beberapa pekan sebelumnya disebut FIFPRO sebagai langkah positif. Namun, krisis terkait proyek FFE menunjukkan bahwa itu belum cukup untuk melindungi pemain dan permainan dari keputusan sepihak.
FIFPRO menyerukan serangkaian reformasi. Yang paling utama adalah menjadikan platform dialog sosial global sebagai bagian permanen dan mengikat dari sistem tata kelola FIFA, serta mewajibkan FIFA secara hukum untuk berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai keputusan besar seperti kalender pertandingan internasional dan perluasan turnamen.
Perwakilan sepak bola profesional juga seharusnya diberi hak suara di dalam Dewan FIFA, ujar badan tersebut, dengan FIFPRO diakui secara resmi sebagai wakil global para pemain.
Federasi internasional pemain profesional itu mengungkapkan bahwa mereka telah mengirim surat resmi kepada administrasi FIFA yang memuat tuntutan-tuntutan tersebut. Surat itu ditandatangani oleh presiden FIFPRO bersama para presiden seluruh federasi regionalnya di Afrika, Asia, Oseania, Eropa, Amerika Selatan, serta Amerika Tengah dan Amerika Utara.
