WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mendorong adanya model baru pembiayaan pembangunan jalan tol untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperbesar peran investasi swasta.

Gagasan tersebut akan menjadi salah satu pembahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar ATI di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Forum tersebut mengangkat tema penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol untuk mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

FGD tersebut diharapkan menjadi ruang dialog antara pemerintah, pelaku usaha, investor, akademisi hingga pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi terhadap tantangan pembangunan dan pengelolaan jalan tol.

Plt Sekretaris Jenderal ATI Kristianto mengatakan, diperlukan penyelarasan kebijakan dan regulasi agar iklim investasi jalan tol tetap menarik sekaligus mampu menjaga keberlanjutan industri.

Menurut dia, kapasitas pembiayaan pemerintah memiliki keterbatasan sehingga dibutuhkan terobosan melalui skema pembiayaan yang dapat meningkatkan partisipasi swasta.

"ATI berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan jalan, serta modernisasi ekosistem transportasi nasional," kata Kristianto dalam keterangan tertulis, Minggu (9/8/2026).

Kristianto menegaskan, pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama Pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik," ujarnya.

Saat ini, jaringan jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia mencapai 3.115,98 kilometer yang tersebar di 76 ruas.

Jaringan tersebut dikelola 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dengan akumulasi nilai investasi mencapai sekitar Rp668 triliun untuk ruas yang telah beroperasi.

Jika ruas yang masih dalam tahap konstruksi dan persiapan turut diperhitungkan, nilai investasi jalan tol diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun.

Namun, besarnya kebutuhan investasi tersebut berhadapan dengan keterbatasan kapasitas pembiayaan pemerintah.

Karena itu, ATI menilai diperlukan struktur pembiayaan yang lebih sehat dan berkelanjutan agar pembangunan infrastruktur jalan tol dapat terus berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.

ATI juga menyoroti kondisi sebagian besar ruas tol yang masih berada dalam fase awal hingga menengah siklus pengembalian investasi.

Kondisi tersebut membutuhkan keselarasan struktur keuangan agar pengusahaan jalan tol dapat berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain persoalan pembiayaan, keberadaan kendaraan dengan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) juga menjadi perhatian.

Kendaraan ODOL dinilai mempercepat kerusakan fisik jalan sekaligus meningkatkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan.

Karena itu, persoalan pembiayaan, kualitas pelayanan, keselamatan hingga pengendalian kendaraan ODOL dinilai perlu dibahas secara terintegrasi.

Libatkan Pemerintah, DPR hingga Investor

FGD ATI akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait pembangunan dan pengelolaan jalan tol nasional.

Acara tersebut direncanakan dibuka Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Diskusi akan dipandu pakar manajemen Rhenald Kasali dengan menghadirkan Muhammad Chatib Basri dan Bambang Brodjonegoro sebagai narasumber utama.

Forum juga akan melibatkan perwakilan Komisi V DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait.

Di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum beserta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Selain itu, sejumlah lembaga negara dan pengawas juga dijadwalkan terlibat, seperti Korps Lalu Lintas Polri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Kalangan akademisi dan pakar turut dilibatkan, termasuk LPEM FEB UI, guru besar Fakultas Hukum UI, guru besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti serta pengamat kebijakan publik.

Dari unsur masyarakat dan dunia usaha, forum tersebut juga akan menghadirkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), ATI, perbankan hingga investor.

Kristianto mengatakan, keterlibatan banyak pihak diperlukan agar kebijakan jalan tol ke depan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemerintah, investor, badan usaha dan masyarakat.

Menurut dia, berbagai masukan dari FGD nantinya akan dihimpun dan dirumuskan menjadi dokumen rekomendasi kebijakan atau White Paper.

"Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai gagasan solutif yang akan dirumuskan ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper)," ujarnya.

Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan jalan tol nasional.

ATI berharap kebijakan yang dihasilkan nantinya mampu menciptakan ekosistem jalan tol yang adil, berkelanjutan dan tetap menarik bagi investor.

Pada saat yang sama, masyarakat diharapkan memperoleh layanan jalan tol yang semakin aman, nyaman dan berkualitas.

Dengan penguatan peran swasta dan model pembiayaan yang lebih berkelanjutan, pembangunan jalan tol diharapkan dapat terus mendukung konektivitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.