Oleh: 
Herkulaus Mety, S.Fils., M.Pd
Alumnus STF Seminari Pineleng dan Pascasarjana IAIN Manado

PERINGATAN 81 tahun kemerdekaan Indonesia bukan sekadar rutinitas seremoni pengibaran bendera dan defile kenegaraan, melainkan sebuah panggilan eksistensial untuk melakukan penimbangan ulang atas tapak sejarah bangsa. Ketika tema resmi HUT ke-81 RI memancarkan artikulasi imperatif – "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" – kita berhadapan dengan sebuah bentangan jurang antara idealitas normatif konstitusi dan kenyataan empiris di lapangan. Kemerdekaan sejati tidak boleh dikerdilkan menjadi sekadar angka pertumbuhan ekonomi atau megahnya fisik infrastruktur, melainkan harus diukur dari sejauh mana martabat kemanusiaan setiap warga terlindungi dari cengkeraman oligarki, kebodohan struktural, ketidakadilan hukum, kemiskinan ekologis, serta kemerosotan etika publik yang memprihatinkan.

Ketika Republik Indonesia genap menjejakkan usianya yang ke-81 tahun pada 17 Agustus 2026, bangsa ini berdiri di hadapan cermin sejarah yang menampilkan paradoks mendalam. Di satu sisi, panggung kenegaraan dipenuhi oleh glorifikasi keberhasilan statistik, janji-janji kemajuan, serta retorika manis tentang kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran yang seolah tinggal selangkah lagi dijangkau. Namun di sisi lain, denyut kehidupan rakyat di akar rumput menyuarakan kecemasan yang mendalam. Kualitas demokrasi yang makin tererosi, penegakan hukum yang rapuh dan terpolitisasi, kerentanan ekonomi akibat ketimpangan kekayaan, krisis lingkungan hidup yang kian mengancam kelangsungan hidup, hingga krisis keteladanan kepemimpinan yang melahirkan kebingungan moral merupakan pemandangan yang tak bisa disembunyikan di balik kain umbul-umbul perayaan.

Ontologi Demokrasi, Politisasi Hukum, dan Erosi Etika Publik

Secara filosofis dan politis, demokrasi hakiki bereksistensi sebagai manifes kedaulatan rakyat di mana setiap warga memiliki kedudukan setara dalam menetapkan arah perjalanan negara (Rousseau, 1762/1968). Namun, dalam lanskap politik Indonesia hari ini, realitas demokrasi mengalami regresi prosedural yang mengkhawatirkan. Fenomena yang diidentifikasi oleh Hadiz dan Robison (2004) sebagai reorganisasi kekuasaan oligarki memperlihatkan bagaimana institusi-institusi demokrasi pasca-Reformasi dibajak oleh konspirasi elit politik dan pemilik modal. Biaya politik yang teramat tinggi dalam sistem pemilu melahirkan praktik politik uang (money politics) yang masif. Politik tidak lagi dipahami sebagai seni mengabdi pada kemaslahatan umum (bonum commune), melainkan berubah menjadi investasi modal jangka pendek yang harus menghasilkan deviden kekuasaan dan akses ekonomi eksklusif.

Kondisi ini menjalar secara destruktif ke dalam ranah hukum dan peradilan. Pembentukan hukum dan penegakannya mengalami apa yang disebut Corrales (2015) sebagai autocratic legalism – penggunaan mekanisme legal dan lembaga hukum untuk memperkokoh kekuasaan kekeluargaan serta melumpuhkan kontrol publik. Teori filsafat hukum Gustav Radbruch (1946) menggarisbawahi bahwa hukum harus memadukan tiga nilai dasar: keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtssicherheit), dan kemanfaatan (Zweckmäßigkeit). Ketika hukum dipolitisasi dan diintervensi oleh kepentingan kekuasaan, keadilan terlempar dari tahtanya. Praktik mafia peradilan, jual beli putusan, serta tumpulnya penegakan hukum ke atas namun tajam ke bawah meruntuhkan kepastian hukum dan mencabik-cabik rasa keadilan rakyat.

Ketimpangan ini makin diperparah oleh korupsi yang terus merayap secara sistemik dan terstruktur di berbagai tingkatan birokrasi dan institusi kenegaraan. Skandal demi skandal rasuah yang melibatkan pejabat publik, aparatur penegak hukum, hingga penyelenggara negara membuktikan bahwa korupsi bukan lagi sekadar kejahatan individu, melainkan telah menjadi patologi kelembagaan. Di saat yang sama, perlindungan terhadap saksi dan pelapor kejahatan (whistleblower) berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan; para pejuang antikorupsi acapkali justru dijerat oleh pasal-pasal karet atau mengalami intimidasi fisik dan psikologis. Lon Fuller (1964) dalam teorinya mengenai moralitas internal hukum mengingatkan bahwa ketika sebuah sistem hukum gagal memberikan keadilan yang jujur dan konsisten, norma tersebut kehilangan legitimasi moralnya dan bertransformasi menjadi sekadar alat pemaksaan kehendak penguasa.

Erosi ini merembet langsung pada ranah etika publik dan moralitas kebangsaan. Krisis keteladanan dari para pemimpin yang dengan woles mempertontonkan konflik kepentingan, nepotisme, dan gaya hidup mewah di tengah kesulitan rakyat melahirkan apa yang disebut Hannah Arendt (1963) sebagai banality of evil – kedangkalan moral di mana kejahatan, kecurangan, dan pelanggaran etika dianggap sebagai hal yang biasa dan dimaklumi (permissive culture). Menurunnya kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga-lembaga negara seperti DPR, partai politik, hingga lembaga peradilan merupakan akibat logis dari krisis moralitas ini. Dalam konteks sosial-politik, kekosongan keteladanan etis ini dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk memelihara polarisasi masyarakat demi kepentingan elektoral pragmatis, memecah belah warga ke dalam kubu-kubu primordial yang saling menaruh rasa benci (Habermas, 1996).

Ekonomi Ekstraktif, Kerentanan Pangan, dan Ketiadaan Keadilan Ekologis

Mengurai dimensi ekonomi dan lingkungan hidup membawa kita pada pertanyaan mendasar mengenai hakikat pembangunan. Selama bertahun-tahun, paradigma pembangunan nasional sangat dituntun oleh orientasi pertumbuhan agregat Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB). Namun, jika ditinjau dari perspektif kapabilitas Amartya Sen (1999), pembangunan yang sejati tidak boleh diukur sekadar dari deretan angka PDB atau megahnya gedung pencakar langit, melainkan dari sejauh mana pembangunan tersebut memperluas kapasitas dan kebebasan substansial warga negara untuk hidup secara bermartabat. Realitas ekonomi Indonesia saat ini justru ditandai oleh ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang tajam, di mana sebagian besar aset nasional dikuasai oleh segelintir kelompok minoritas (Piketty, 2014; World Bank, 2023).

Ketergantungan struktural pada ekspor komoditas mentah seperti kelapa sawit, batubara, dan nikel – melalui kebijakan hilirisasi ekstraktif yang kerap mengabaikan kedaulatan lingkungan – menjebak Indonesia dalam fenomena resource curse (kutukan sumber daya alam). Dari kacamata antropologi sosial, ekspansi industri ekstraktif yang ugal-ugalan kerap merampas ruang hidup masyarakat adat, nelayan tradisional, dan petani lokal. Konflik agraria dan sengketa lahan yang berkepanjangan menjadi bukti betapa hak-hak komunal kerap dikorbankan atas nama investasi. Karl Polanyi (1944) dalam karya klasiknya The Great Transformation memperingatkan bahwa ketika tanah, tenaga kerja, dan alam diperlakukan sekadar sebagai komoditas yang diperjualbelikan di pasar bebas tanpa perlindungan sosial (disembedded market), maka kehancuran tatanan sosial dan kepunahan lingkungan hidup hanyalah tinggal menunggu waktu.

Krisis ekologis yang kini mengepung bangsa – meliputi deforestasi hutan tropis yang masif, pencemaran sungai, laut, dan udara, krisis pengelolaan sampah kota yang memprihatinkan, serta terjadilah bencana iklim berupa banjir bandang, kekeringan ekstrem, dan cuaca tidak menentu – adalah bukti manifestasi antroposentrisme regresif. Filsafat ekologi Arne Naess (1989) melalui doktrin deep ecology mengajarkan bahwa alam memiliki nilai intrinsik yang wajib dihormati terlepas dari kegunaannya bagi kepentingan ekonomi manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini merupakan bentuk ketidakadilan antargenerasi, di mana generasi mendatang diwarisi bumi yang rusak dan miskin daya dukung. Lebih mengenaskan lagi, upaya transisi menuju energi terbarukan (EBT) berjalan teramat lambat dan sering kali hanya menjadi retorika hijau (greenwashing) karena kuatnya oligarki bisnis energi fosil yang mencengkeram pembuat kebijakan.

Di ranah ketenagakerjaan dan sektor riil, melemahnya daya beli masyarakat akibat inflasi bahan pokok dan stagnasi upah berpadu dengan dominasi sektor informal yang mencapai lebih dari 59 persen dari total angkatan kerja (BPS, 2024). Pengangguran terbuka di kalangan muda dan lulusan perguruan tinggi terus membengkak, sementara gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda sektor manufaktur dan teknologi. Pada saat yang sama, ketergantungan impor pada berbagai komoditas pangan strategis – seperti beras, gandum, kedelai, dan daging – menunjukkan kerentanan kedaulatan pangan nasional. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri dan perumahan terus berlangsung tanpa kendali yang ketat, seiring dengan lambatnya proses regenerasi petani akibat profesi agraris yang dianggap tidak memberikan jaminan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Fragmentasi Sosial, Ketimpangan Human Capital, dan Disrupsi Digital

Perspektif sosial, budaya, psikologis, kesehatan, dan pendidikan menyingkapkan luka-luka mendalam dalam tubuh kemanusiaan Indonesia. Secara psikologi sosial, kondisi masyarakat yang terus-menerus dihantam oleh ketimpangan ekonomi, ketidakpastian kerja, dan ketidakadilan hukum akan memicu timbulnya anomie – sebuah kondisi keterasingan dan runtuhnya pegangan nilai-nilai bersama (Durkheim, 1893/1984). Erich Fromm (1941) menggambarkan bagaimana rasa cemas dan ketidakberdayaan struktural ini dapat mendorong masyarakat ke dalam patologi sosial: hilangnya empati, menguatnya prasangka rasial dan keagamaan, kecenderungan melarikan diri ke dalam primordialisme sempit, serta meningkatnya tindak kekerasan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

Di ranah sosial-budaya, gejala ini terlihat nyata dari meningkatnya kasus intoleransi, maraknya ujaran kebencian, kemiskinan struktural di perkotaan dan pedesaan, serta maraknya penyalahgunaan narkotika yang merusak masa depan generasi muda. Kondisi ini diperparah oleh disrupsi teknologi dan transformasi digital yang belum diimbangi oleh kesiapan mentalitas dan literasi digital masyarakat. Media sosial yang awalnya digadang-gadang sebagai wahana demokratisasi informasi kini berubah menjadi rawa-rawa disinformasi, hoaks, dan propaganda politik yang terorganisir. Byung-Chul Han (2021) merumuskan kondisi ini sebagai era infocracy, di mana banjir informasi picik berefek memfragmentasi kesadaran umum, mengerosi kapasitas berpikir kritis, serta menghancurkan ruang publik yang rasional.

Ancaman lain yang tak kalah serius di era digital adalah ketimpangan akses internet antara wilayah perkotaan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), maraknya kasus kebocoran data pribadi warga negara tanpa akuntabilitas pengelola data yang jelas, serta tingginya angka kejahatan siber seperti judi online dan penipuan digital yang menyasar masyarakat menengah ke bawah. Kesenjangan teknologi ini menciptakan jurang pemisah baru dalam akses terhadap ilmu pengetahuan dan kesempatan ekonomi, mempertegas marginalisasi sosial bagi masyarakat miskin digital.

Sektor pendidikan dan kesehatan – sebagai dua pilar utama pembangunan sumber daya manusia – masih menunjukkan kesenjangan mutu yang tajam. Di bidang pendidikan, kesenjangan kualitas fasilitas dan tenaga pengajar antara Pulau Jawa dan luar Jawa masih sangat memprihatinkan. Hasil asesmen nasional dan internasional menunjukkan rendahnya tingkat literasi dan numerasi anak-anak Indonesia, sementara pendidikan tinggi kerap terjebak pada komersialisasi dan pencetakan lulusan yang tidak sesuai (mismatch) dengan kebutuhan dunia kerja yang berkeadilan. Paulo Freire (1970) menegaskan bahwa pendidikan sepatutnya menjadi proses penyadaran kritis (conscientization) yang membebaskan manusia dari kungkungan ketertindasan, bukan sekadar instrumen teknokratis untuk memenuhi pasar kerja murah.

Di ranah kesehatan publik, Indonesia masih dibayang-bayangi oleh tingginya angka stunting dan gizi buruk pada anak-anak, ketimpangan distribusi tenaga medis dan dokter spesialis di daerah pelosok, serta lonjakan beban penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes dan hipertensi. Stunting bukan sekadar masalah fisik dan ukuran tubuh anak; secara psikologis dan antropologis, stunting adalah pengkerderilan potensi kognitif manusia dan bentuk perampasan masa depan generasi penerus bangsa secara perlahan-lahan.

Keamanan Teritorial, Kedaulatan Siber, dan Rekonstruksi Geopolitik

Menelaah dimensi keamanan, pertahanan, dan tata kelola pemerintahan membawa kita pada pemahaman bahwa kedaulatan sebuah negara tidak pernah berdiri di ruang hampa. Kedaulatan nasional memiliki dua dimensi yang saling bertaut: kedaulatan ke dalam (internal sovereignty) berupa kemampuan negara menegakkan hukum dan memberikan pelayanan publik yang berkeadilan, serta kedaulatan ke luar (external sovereignty) berupa kemampuan mempertahankan integritas teritorial dan keselamatan bangsa dari ancaman asing (Hobbes, 1651/1996; Buzan, 1991).

Di bidang pertahanan dan kedaulatan laut, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia masih menghadapi tantangan serius berupa pencurian ikan (illegal, unreported, and unregulated fishing), pelanggaran wilayah laut oleh kapal-kapal asing di kawasan Laut Natuna Utara, serta kerentanan pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan darat dan laut. Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peningkatan kapasitas industri pertahanan dalam negeri menjadi kebutuhan yang sangat mendesak demi menjaga daya tangkal (deterrence effect) negara di tengah memanasnya rivalitas geopolitik kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.

Di sisi keamanan dalam negeri, dinamika kejahatan berkembang kian kompleks dan lintas negara. Kejahatan siber yang menyerang infrastruktur kritis nasional, maraknya jaringan perdagangan orang (human trafficking) yang mengeksploitasi pekerja migran Indonesia yang rentan, ancaman radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, serta konflik agraria yang kerap memicu bentrokan fisik antara aparat negara, korporasi, dan warga lokal menggambarkan betapa dalamnya kerentanan keamanan domestik kita. Konflik agraria yang tidak diselesaikan secara adil bukan hanya menciptakan penderitaan kemanusiaan, melainkan juga menggerogoti stabilitas sosial dan legitimasi moral pemerintah di mata rakyatnya sendiri.

Tantangan keamanan dan kedaulatan ini berkelindan erat dengan masalah birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi yang digulirkan sejak awal era Reformasi hingga kini belum menunjukkan hasil yang merata. Pelayanan publik di berbagai daerah masih diwarnai oleh kelembanan, pungutan liar, tumpang tindih regulasi yang membingungkan pelaku usaha dan masyarakat, serta praktik nepotisme dan konflik kepentingan dalam rekrutmen jabatan publik. Birokrasi yang patologis dan koruptif tidak hanya menghambat efisiensi ekonomi, tetapi juga menurunkan daya tahan nasional dalam menghadapi krisis global.

Urgensi dan Relevansi: Menagih Janji Republik di Usia 81 Tahun

Melalui penjelajahan menyeluruh terhadap berbagai problematika bangsa di atas, menjadi sangat benderang bahwa tantangan terbesar Indonesia di usia 81 tahun bukanlah sekadar bagaimana mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau memamerkan pembangunan fisik berskala megah. Tantangan hakiki bangsa ini adalah bagaimana memastikan penegakan hukum yang adil dan non-diskriminatif, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta penguatan demokrasi dan persatuan nasional agar pembangunan berlangsung secara inklusif dan bermartabat.

Sintesis Kebangsaan: Kemakmuran tanpa keadilan adalah ketimpangan yang menindas; kedaulatan tanpa hukum yang bersih adalah tirani oligarki; dan pertumbuhan ekonomi tanpa pelestarian ekologi adalah kesetujuan atas kepunahan masa depan. Cita-cita "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" hanya dapat diwujudkan jika kita berani melakukan koreksi radikal atas arah perjalanan bangsa hari ini.

Urgensi dan relevansi tema HUT RI ke-81 ini menuntut kita untuk melakukan reorientasi paradigma pembangunan nasional di lima pilar strategis berikut:

Pertama, pemulihan etika publik dan pembersihan institusi hukum. Negara harus mengembalikan hukum sebagai instrumen keadilan (rule of law), bukan alat kekuasaan. Ini memerlukan independensi total lembaga penegak hukum, pembasmian mafia peradilan tanpa pandang bulu, penguatan kembali lembaga antikorupsi, serta jaminan perlindungan mutlak bagi pelapor pelanggaran (whistleblower) dan pejuang hak asasi manusia.

Kedua, transformasi ekonomi berbasis keadilan sosial dan keharmonisan ekologis. Kita harus mengakhiri ketergantungan eksploitatif pada ekonomi ekstraktif dan beralih secara progresif menuju ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan. Kebijakan reformatif dalam distribusi lahan melalui reformasi agraria sejati, perlindungan hak-hak masyarakat adat, perbaikan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan relevan, penguatan sektor pertanian lokal demi kedaulatan pangan, serta percepatan transisi energi terbarukan harus dijadikan prioritas utama (Rawls, 1971; Shiva, 2005).

Ketiga, rekapitalisasi kemanusiaan melalui pendidikan dan kesehatan berkualitas. Negara wajib menjamin pemerataan mutu pendidikan kritis-komprehensif dan layanan kesehatan yang adil hingga ke pelosok pedalaman. Penanganan stunting, perbaikan literasi dan numerasi anak bangsa, pemenuhan gizi seimbang, serta penyediaan ruang pendidikan yang memerdekakan pemikiran adalah investasi terbaik bagi kedaulatan masa depan Indonesia.

Keempat, konsolidasi demokrasi dan kebudayaan kewargaan. Polarisasi politis yang destruktif harus diakhiri dengan membangun kembali kultur kewargaan yang deliberatif, rasional, dan inklusif. Negara harus hadir menjamin kebebasan berpendapat, melindungi keanekaragaman budaya dan kepercayaan dari gempuran intoleransi, serta meningkatkan literasi digital publik agar warga terlindungi dari kejahatan siber, disinformasi, dan manipulasi politik (Habermas, 1996; Honneth, 1995).

Kelima, penataan birokrasi yang berintegritas dan penguatan pertahanan yang mandiri. Birokrasi harus dibebaskan dari intervensi politik kekeluargaan dan praktik nepotisme melalui penegakan sistem meritokrasi yang transparan. Di saat bersamaan, kedaulatan teritorial dan siber harus dijaga melalui modernisasi alutsista, penguatan sistem pertahanan rakyat semesta, serta diplomasi luar negeri yang bebas dan aktif di panggung internasional.

Sebagai penutup, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang diwariskan oleh para pendiri bangsa seperti Sukarno dan Mohammad Hatta bukanlah sebuah jembatan emas yang sudah selesai di seberang sana, melainkan sebuah amanat historis yang harus terus-menerus diperjuangkan dan diisi nilainya oleh setiap generasi (Sukarno, 1965; Hatta, 1953). Pada usia ke-81 tahun ini, Indonesia tidak boleh dibiarkan berjalan dalam ilusi kemakmuran semenjana yang membelakangi keadilan dan kedaulatan rakyat. Hanya dengan keberanian moral untuk mengakui kelemahan, menghentikan dominasi oligarki, serta menempatkan martabat manusia dan kelestarian alam sebagai puncak tertinggi orientasi bernegara, kita dapat sungguh-sungguh menagih dan mewujudkan janji Republik: Indonesia yang Berdaulat, Adil, dan Makmur bagi seluruh tumpah darah Indonesia. (*)