TRIBUNKALTIM.CO - Presiden RI Prabowo Subianto menilai kinerja pemerintahannya selama hampir dua tahun berada dalam kondisi yang baik.
Penilaian tersebut disampaikan Prabowo setelah sebelumnya ia sempat memberikan nilai 6 dari 10 terhadap kinerja pemerintah pada awal masa kepemimpinannya.
Kini, Prabowo menyebut rapor pemerintahannya sudah "oke". Pernyataan itu kemudian dijelaskan oleh Partai Gerindra melalui sejumlah indikator yang dianggap menggambarkan kinerja pemerintahan selama hampir dua tahun terakhir.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan penilaian Prabowo tersebut bukan sekadar klaim dari pemerintah. Menurut dia, pernyataan tersebut juga tercermin dari kerja jajaran pemerintahan serta tingkat kepuasan masyarakat.
Baca juga: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Prabowo 63 Persen, Survei IPO Ungkap Faktor Pemicunya
Sugiat merujuk hasil Survei IPO per 8 Agustus 2026 yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan mencapai 63 persen.
"Ini bukti nyata bahwa arah kebijakan pemerintah berada di jalur yang benar (on the right track)," kata Sugiat kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).
Menurut Sugiat, ada sejumlah aspek yang dapat digunakan untuk melihat kinerja pemerintahan Prabowo, mulai dari stabilitas ekonomi, harga energi, investasi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, efisiensi anggaran hingga pembenahan tata kelola negara.
Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 20 Oktober 2024.
Memasuki hampir dua tahun pemerintahan, Prabowo menilai kabinet yang dipimpinnya telah menghasilkan sejumlah capaian. Ia bahkan mengatakan pemerintah kini dapat menghadapi masyarakat dengan kepercayaan diri karena merasa telah menunjukkan hasil secara nyata.
Penilaian tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri peluncuran buku "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia" di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).
"Terus terang saja, saya dua tahun ini kita baru berprestasi, tapi saya kira dua tahun boleh lah kita ya, rapor kita oke ya menurut saya ya," kata Prabowo.
"Kita sekarang berjalan, berdiri, menghadapi rakyat kita, menghadapi konstituen kita, menghadapi bangsa Indonesia, kita penuh dengan kepercayaan diri karena kita telah membuktikan bahwa kita berhasil dengan nyata," lanjut Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi Gerindra untuk menjelaskan sejumlah indikator yang dinilai menunjukkan arah kinerja pemerintah.
Gerindra Soroti Kepuasan Publik 63 Persen
Sugiat mengatakan penilaian positif terhadap pemerintahan Prabowo tidak berdiri sendiri. Ia mengaitkannya dengan hasil survei yang menunjukkan adanya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Berdasarkan Survei IPO per 8 Agustus 2026 yang dirujuk Sugiat, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan mencapai 63 persen.
Menurut Sugiat, angka tersebut menjadi salah satu indikator bahwa berbagai kebijakan pemerintah mendapatkan respons positif dari masyarakat.
Ia menyebut capaian tersebut sebagai gambaran bahwa arah kebijakan pemerintah berada di jalur yang benar atau "on the right track".
Namun, Sugiat juga menegaskan predikat "oke" tidak seharusnya membuat pemerintah berhenti melakukan perbaikan.
Menurutnya, penilaian tersebut justru harus menjadi dorongan agar Presiden Prabowo dan para menteri bekerja lebih cepat dan efektif.
Pemerintah, kata dia, juga perlu terus membuka ruang kritik, masukan dan pengawasan dari masyarakat.
"Pemerintah tetap terbuka terhadap masukan, kritik, serta pengawasan publik demi memastikan seluruh program prorakyat berjalan tepat sasaran hingga akhir periode," ujarnya.
Harga BBM Bersubsidi Dipertahankan
Salah satu indikator yang disoroti Gerindra adalah kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi domestik ketika perekonomian global menghadapi berbagai tekanan.
Sugiat mengatakan pemerintah memilih mempertahankan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi ketika sejumlah negara menghadapi tekanan ekonomi dan menaikkan harga energi.
BBM bersubsidi merupakan bahan bakar yang sebagian harganya ditanggung melalui mekanisme subsidi pemerintah sehingga harga yang dibayar masyarakat dapat lebih rendah dibandingkan harga keekonomian.
Menurut Sugiat, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus menekan potensi kenaikan inflasi.
Daya beli mengacu pada kemampuan masyarakat membeli barang dan jasa, sedangkan inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu.
"Kami melihat di tengah gejolak perekonomian global yang membuat banyak negara menaikkan harga energi, pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi domestik. BBM bersubsidi tidak dinaikkan demi menjaga daya beli rakyat dan mencegah inflasi," ucap Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini.
"Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat kecil dan dunia usaha," lanjut Sugiat.
Kinerja Danantara Disebut Meningkat 300-400 Persen
Selain kebijakan ekonomi, Gerindra juga menyoroti kinerja Badan Pengelola Investasi Danantara selama satu tahun terakhir.
Sugiat menyebut lembaga tersebut menunjukkan peningkatan kinerja finansial yang signifikan. Ia menyatakan peningkatan tersebut mencapai 300-400 persen.
"Kehadiran Badan Pengelola Investasi Danantara dalam satu tahun terakhir menunjukkan lompatan kinerja finansial yang sangat signifikan yaitu meningkat hingga 300–400 persen," katanya.
Menurut Sugiat, capaian tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sekaligus menutup berbagai potensi kebocoran anggaran.
Danantara sendiri merupakan badan yang dibentuk untuk mengelola dan mengoptimalkan aset serta investasi negara. Dalam penjelasan Sugiat, peningkatan kinerja lembaga tersebut dikaitkan dengan upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset negara.
Hampir 2.500 Jembatan Desa Dibangun
Indikator berikutnya yang disoroti Gerindra adalah pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sugiat menyebut pemerintah telah membangun hampir 2.500 jembatan desa di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut dia, pembangunan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap konektivitas wilayah. Jembatan desa dapat membantu memperlancar distribusi hasil pertanian dan memudahkan mobilitas masyarakat.
Akses tersebut juga disebut penting bagi anak-anak sekolah yang tinggal di wilayah pelosok.
"Pemerintah tidak hanya fokus pada proyek megastruktur, tetapi juga pada infrastruktur mikro yang berdampak langsung pada kehidupan harian warga. Pembangunan mendekati 2.500 jembatan desa di seluruh Indonesia adalah respons cepat pemerintah terhadap konektivitas wilayah, distribusi hasil tani, dan mobilitas anak-anak sekolah di daerah pelosok," ujarnya.
Istilah infrastruktur mikro dalam konteks tersebut merujuk pada pembangunan berskala lebih kecil yang langsung digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, berbeda dengan proyek megastruktur yang umumnya berukuran besar dan memiliki cakupan pembangunan luas.
Ketahanan Pangan Jadi Perhatian Pemerintah
Sugiat juga memasukkan ketahanan pangan sebagai salah satu ukuran kinerja pemerintahan Prabowo.
Ketahanan pangan pada dasarnya menggambarkan kemampuan suatu negara memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman dan terjangkau.
Menurut Sugiat, Indonesia mampu menjaga ketersediaan bahan pokok ketika sejumlah negara menghadapi ancaman gangguan rantai pasok global dan dampak perubahan iklim.
"Di saat berbagai negara menghadapi ancaman ketahanan pangan akibat disrupsi rantai pasok global dan perubahan iklim, Indonesia mampu menjaga pasokan bahan pokok tetap aman dan stabil," kata Sugiat.
Ia menilai penguatan sektor pertanian dan modernisasi rantai distribusi turut membantu menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga pangan.
Rantai pasok sendiri merupakan rangkaian proses yang menghubungkan produksi hingga barang sampai kepada konsumen. Gangguan pada salah satu bagian, misalnya produksi, distribusi atau transportasi, dapat memengaruhi ketersediaan dan harga barang.
Efisiensi Anggaran hingga Pemangkasan Perjalanan Dinas
Gerindra juga menilai kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu bagian penting dari kinerja pemerintahan Prabowo.
Sugiat menyoroti instruksi Prabowo kepada para menteri untuk melakukan efisiensi, termasuk memangkas perjalanan dinas luar negeri.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah menggunakan anggaran negara secara lebih hemat dan mengarahkannya kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Setiap anggaran dialokasikan secara efektif dan efisien untuk program yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah, seperti perbaikan gizi anak, fasilitasi desa, dan pemberdayaan ekonomi lokal," katanya.
Efisiensi anggaran dalam konteks ini berarti mengurangi pengeluaran yang dinilai dapat ditekan dan mengarahkan sumber daya negara kepada program yang dianggap lebih prioritas.
Kopdes Merah Putih untuk Perkuat Ekonomi Desa
Selain efisiensi, Sugiat mengatakan pemerintah juga berupaya membangun fondasi ekonomi dari tingkat paling bawah melalui program Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih.
Menurutnya, koperasi tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa sekaligus memperbaiki rantai pasok.
"Pendekatan pembangunan pemerintah difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi dari akar rumput. Melalui peta kerja Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang mengadaptasi semangat kemandirian, pemerintah mendorong efisiensi rantai pasok dan memangkas biaya perantara yang selama ini merugikan petani dan peternak," ujar Sugiat.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah ingin mengurangi biaya perantara dalam distribusi barang sehingga hasil produksi petani dan peternak dapat memiliki akses pasar yang lebih baik.
Gerindra Sebut Pemerintah Berani Benahi Kebocoran
Sugiat kemudian menyoroti aspek tata kelola pemerintahan. Ia mengatakan penilaian positif terhadap kinerja pemerintah juga berkaitan dengan langkah Prabowo membenahi persoalan yang disebutnya bersifat sistemik.
Persoalan sistemik adalah masalah yang tidak hanya muncul pada satu kasus atau individu, tetapi berkaitan dengan mekanisme dan tata kelola dalam suatu sistem.
Menurut Sugiat, pemerintah telah berupaya mengidentifikasi potensi kebocoran anggaran dan melakukan pembenahan di tubuh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari transparansi dan upaya memperbaiki sistem pengelolaan negara.
"Presiden Prabowo juga tidak pernah menutup-nutupi penyakit sistemik negara. Beliau mendiagnosisnya dan langsung mengoperasinya," kata Sugiat.
"Keberanian mengakui potensi kebocoran anggaran dan pembenahan di tubuh BUMN bukanlah kelemahan, melainkan bentuk transparansi," lanjutnya.
Sugiat menegaskan penggunaan uang negara harus diarahkan kepada program yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan.
"Pemerintah tidak lagi membiarkan uang rakyat menguap di tengah jalan, melainkan menguncinya rapat-rapat untuk membiayai program strategis seperti gizi anak dan pendidikan," katanya.
Stabilitas Politik Disebut Mendukung Program Pemerintah
Selain aspek ekonomi dan pembangunan, Sugiat juga menilai stabilitas politik serta soliditas kabinet menjadi faktor yang membantu pelaksanaan program pemerintah selama dua tahun terakhir.
Menurutnya, hubungan yang solid di antara para pemimpin politik dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program.
"Dua tahun ini membuktikan, ketika para pemimpin bangsa bersatu dan membuang ego politik, yang diuntungkan adalah rakyat," kata Sugiat.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari penjelasan Gerindra atas penilaian Prabowo yang menyebut rapor pemerintahannya sudah "oke".
