Perkuat Tata Kelola Rumah Sakit, Wabup Tanahlaut Dorong Pengawasan Publik
Hari Widodo August 10, 2026 11:51 AM

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan, tidak hanya bertumpu pada pembenahan internal rumah sakit. 

Pemerintah Kabupaten Tanahlaut juga mendorong masyarakat mengambil bagian dalam mengawasi sekaligus memberikan masukan terhadap tata kelola pelayanan publik.

Semangat itu juga telah mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) RSUD Hadji Boejasin Tahun 2026 yang digelar Jumat kemarin di Aula Lantai III Gedung Manajemen RSUD Hadji Boejasin Pelaihari.

Wakil Bupati Tanah Laut HM Zazuli, Senin (10/8/2026), mengatakan forum tersebut menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola rumah sakit yang lebih terbuka, terukur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Kecelakaan Kembali Terjadi di Tanahlaut, Kali Ini Pengendara Motor Alami Patah Kaki

"Intinya kemarin itu pada FKP tersebut saya menekankan penguatan pengawasan terhadap tata kelola manajemen rumah sakit," ucapnya.

Orang nomor dua di Bumi Tuntung Pandang yang akrab disapa H Uli ini mengatakan tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik sekaligus menuju kemandirian rumah sakit.

Dlkatakannya, pesan penting yang ia tekankan pada forum itu bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. 

Karena itu, peningkatan kualitasnya membutuhkan pengawasan yang tidak hanya dilakukan dari dalam organisasi, tetapi juga melalui partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan.

Forum konsultasi publik menjadi ruang untuk mempertemukan penyelenggara layanan dengan masyarakat. 

Melalui forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, pengalaman, kritik maupun saran terkait kualitas pelayanan yang diterima.

Bagi pemerintah daerah, masukan tersebut penting sebagai bahan evaluasi untuk melihat apakah kebijakan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

H Uli menegaskan, penguatan pengawasan harus berjalan beriringan dengan pembenahan manajemen. 

Menurutnya, rumah sakit yang memiliki tata kelola baik akan lebih mudah membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengembangkan berbagai inovasi.

"Kita ingin perbaikan dilakukan secara menyeluruh. Komunikasi harus dibangun dengan baik dan pengawasan diperkuat, baik secara internal maupun eksternal," katanya.

Ia berharap mekanisme konsultasi publik tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tapi menjadi bagian dari siklus perbaikan pelayanan RSUD Hadji Boejasin secara berkelanjutan.

Masukan masyarakat, lanjutnya, harus dapat diidentifikasi, ditindaklanjuti, dan dievaluasi sehingga menghasilkan perubahan nyata pada kualitas pelayanan.

Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat kemandirian RSUD Hadji Boejasin. 

Sebagai rumah sakit daerah yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rumah sakit memiliki ruang pengelolaan yang lebih fleksibel untuk mengembangkan pelayanan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Namun, fleksibilitas tersebut harus dibarengi dengan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan yang kuat. 

Kemandirian rumah sakit bukan semata-mata diukur dari kemampuan menghasilkan pendapatan, tetapi juga dari kemampuannya memberikan pelayanan yang efektif, efisien, bermutu dan mudah diakses masyarakat.

Dalam konteks itu, Forum Konsultasi Publik menjadi salah satu instrumen untuk memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi orientasi utama dalam setiap pengembangan RSUD.

Penyelenggaraan FKP RSUD Hadji Boejasin mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Melalui forum tersebut, penyelenggara pelayanan dan masyarakat diharapkan memiliki ruang dialog yang konstruktif. 

Pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kebutuhan dan ekspektasi pengguna layanan, sementara masyarakat mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam proses peningkatan kualitas pelayanan.

H Uli berharap pola komunikasi dan pengawasan semacam itu terus diperkuat di lingkungan RSUD Hadji Boejasin.

"Kita ingin rumah sakit semakin dipercaya masyarakat, pelayanannya semakin baik, manajemennya semakin kuat dan ke depan mampu semakin mandiri," pungkasnya.

Baca juga: Pasutri Korban Kecelakaan Tragis Muara Kintap Tanahlaut, Meninggal Saat Dievakuasi ke Rumah Sakit

Sementara itu Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dr Sigit Prasetya Kurniawan beberapa waktu lalu menegaskan peningkatan kualitas pelayanan menjadi fokus utama kepemimpinannya.

Sebagai informasi, Sigit baru beberapa bulan mendapat amanah memimpin rumah sakit umum milik Pemkab Tanahlaut tersebut.

(banjarmasinpost.co.id/banyu langit roynalendra nareswara)

 

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.