SRIPOKU.COM, PALEMBANG– Menghadapi puncak musim kemarau 2026, kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, diperkuat dengan pengerahan ratusan personel, tujuh helikopter hingga sistem deteksi kebakaran yang beroperasi selama 24 jam.

Kesiapan pengendalian karhutla tersebut ditinjau langsung Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso saat mengunjungi Firebase Sungai Baung, OKI, Senin (10/8/2026).

Firebase Sungai Baung merupakan pusat komando pengendalian karhutla yang dikelola tiga perusahaan anggota APHI sekaligus mitra APP Group, yakni PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT Bumi Andalas Permai (BAP) dan PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries (SBA WI).

Dalam kunjungan tersebut, Soewarso didampingi Ketua APHI Komisariat Daerah Sumatera Selatan Iwan Setiawan.

Mereka meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana, sistem deteksi titik panas, personel, peralatan hingga mekanisme respons cepat terhadap potensi kebakaran.

Soewarso mengatakan pengendalian karhutla membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, aparat keamanan, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

"Pencegahan dan penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi lintas pihak diperlukan agar kebakaran dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin sebelum meluas," kata Soewarso.

Sejak Mei 2026, anggota APHI yang merupakan mitra APP Group di OKI juga turut membantu pemadaman kebakaran di sejumlah wilayah di luar area konsesi.

Pada awal Agustus 2026, tim gabungan kembali dikerahkan untuk menangani kebakaran di areal izin perkebunan PT BHP yang berbatasan dengan wilayah PT BMH.

"Kami sangat mengapresiasi anggota APHI yang peduli dan berpartisipasi aktif dalam pemadaman di luar konsesi," ujarnya.

Untuk mendukung operasi di lapangan, ratusan personel dari PT BMH, PT BAP dan PT SBA WI diterjunkan bersama Manggala Agni, TNI, Polri serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kekuatan tersebut didukung lima helikopter APP Group dan dua helikopter BPBD.

Helikopter disiapkan untuk melakukan pengeboman air atau water bombing guna mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah api meluas.

Selain dukungan udara, sebanyak 20 ekskavator, 10 kendaraan operasional serta berbagai peralatan pemadaman turut disiagakan.

Penanganan karhutla juga diperkuat dengan pemantauan satelit dan sistem pemantauan kebakaran secara real time.

Sekat kanal turut dimanfaatkan untuk menjaga ketersediaan sumber air di kawasan yang rawan kebakaran, khususnya wilayah gambut.

Soewarso juga menyoroti masih berulangnya kebakaran setiap musim kemarau di areal gambut PT BHP.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya tata kelola pengendalian karhutla yang lebih terpadu dan efektif, khususnya di areal penggunaan lain (APL) sekitar konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Penguatan tersebut, kata Soewarso, perlu mencakup kejelasan kewenangan, sistem deteksi dini, pengelolaan tata air gambut, kesiapan personel serta kolaborasi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Ketua APHI Komda Sumatera Selatan Iwan Setiawan mengatakan Firebase Sungai Baung berfungsi sebagai pusat koordinasi terpadu berbasis data.

Sistem tersebut memungkinkan petugas memantau kondisi lapangan sekaligus mempercepat pengambilan keputusan ketika terdapat potensi kebakaran.

"Kunci utama pengendalian karhutla adalah pencegahan sejak dini. Sistem pemantauan harus mampu memberikan informasi yang cepat dan akurat agar tim dapat segera bergerak," ujarnya.

Sementara itu, Fire Operation Management Head PT BAP Panji Bintoro menjelaskan sistem pengendalian karhutla dioperasikan selama 24 jam.

Sistem tersebut didukung citra satelit, Automatic Weather Station (AWS), Fire Danger Rating System (FDRS) dan tim reaksi cepat.

Perusahaan juga mengoperasikan drone patroli yang dilengkapi teknologi termal dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi potensi kebakaran dengan jangkauan hingga tujuh kilometer.

"Informasi dari berbagai sistem pemantauan menjadi dasar bagi tim untuk menentukan tingkat kerawanan dan tindakan yang perlu segera dilakukan di lapangan," kata Panji.

Selain pemantauan berbasis teknologi, upaya pencegahan dilakukan melalui patroli bersama TNI, sosialisasi kepada masyarakat serta penguatan sistem peringatan dini di desa-desa sekitar kawasan operasional.