TRIBUNMANADO.CO.ID - Badan Anggaran DPRD Sulawesi Utara memberikan penegasan terkait mekanisme pembahasan anggaran bersama Pemprov Sulut. 

Anggota Banggar DPRD Sulut Vonny Paat meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Sulut selalu melibatkan banggar saat pembahasan maupun penyesuaian anggaran. 

"Kami pertegas, jika nantinya ada tambahan alokasi anggaran tambahan dari pusat, tolong melibatjab banggar dalam penyesuaian. Jangan seperti sebelumnya, tanpa kami tahu, anggaran sudah dialokasikan secara sepihak," kata Paat dalam lanjutan pembahasan KUA PPAS 2027 di ruang rapat paripurna, Senin 10 Agustus 2026.

Paat mengingatkan bahwa salah satu tugas utama DPRD adalah fungsi penganggaran. 

"Sekali lagi, tolong kami dilibatkan sebab yang berhadapan langsung dengan masyarakat ya DPRD," katanya. 

Penyataan Vonny dilatarbelakangi kondisi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang secara garis besar pagunya bersifat asumsi. 

Hal ini disebabkan belum pastinya status dan jumlah dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. 

Terungkap di rapat ini, kepastian soal TKD, gambarannya bakal terlihat di pidato Presiden RI Prabowo Subianto jelang 17 Agustus nanti. 

Vonny Paat, politisi PDIP asal Kota Tomohon mengungkapkan, saat ini TKD diasumsikan Rp 1.7 triliun sebagaimana anggaran tahun ini. 

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Silangen selaku pimpinan banggar. Ia didampingi tiga wakil ketua, Michaela Paruntu; Royke Anter dan Stella Runtuwene. 

Sementara personel banggar, yakni Amir Liputo, Toni Supit, Prycilia Rondo, Vonny Paat, Roy Roring, Nick Lomban, Louis Schramm, Julitje Maringka dan Dea Lumenta.(ndo)