BOLASPORT.COM - Kabar mengejutkan kembali datang dari Persib Bandung jelang bergulirnya musim 2026/2027.
Setelah bebas dari sanksi FIFA soal larangan transfer pemain (FIFA Registration Bans) pada akhir Juli 2026 lalu, nama Persib kembali muncul.
Per pantauan BolaSport.com pada Senin (10/8/2026), Persib Bandung ada dalam daftar yang terjerat sanksi FIFA terkait larangan registrasi pemain.
Belum diketahui, apa akar permasalahan dari munculnya nama Persib Bandung.
Pihak klub juga belum merilis pernyataan apa pun soal sanksi FIFA untuk Persib Bandung.
Namun, sanksi tersebut punya dampak cukup serius.
Pasalnya, Persib tidak bisa mendaftarkan pemainnya di sisa bursa transfer.
Sanksi baru bisa dicabut andai klub sudah melunasi tanggung jawab finansialnya ke pemain.
Tentu, situasi tersebut patut disesalkan bagi Bobotoh di seluruh dunia.
Pasalnya, tidak lama sebelumnya, Persib Bandung juga pernah terjerat sanksi serupa pada 29 Mei 2026 silam.
Saat itu, Persib Bandung memiliki perkara dengan mantan pemainnya Daisuke Sato.
Bek berdarah Jepang-Filipina tersebut bersengketa soal kompensasi yang harus dibayarkan oleh Persib Bandung.
Masalahnya bermula saat Daisuke Sato sudah tidak bisa memenuhi syarat untuk bermain lagi usai Bojan Hodak mendatangkan Kevin Ray Mendoza.
Daisuke Sato yang hanya berlatih tanpa kejelasan nasib menit bermain membuatnya memilih memutus kontraknya secara sepihak pada Januari 2024.
Daisuke Sato menuntut kompensasi senilai Rp3 miliar ditambah bunga.
Pada Agustus 2024, FIFA memenangkan gugatan Daisuke Sato atas Persib Bandung atas pelanggaran kontrak.
Persib sempat menggugat balik, tetapi ditolak oleh FIFA.
Alhasil Persib harus segera membayar kompensasi dalam waktu 45 hari.
"Masalah ini bukan merupakan hasil dari laporan baru ataupun tindakan terbaru dari pihak saya. Perkara ini berkaitan dengan sengketa kontrak antara Persib Bandung dan saya, Daisuke Caumanday Sato, setelah kontrak saya diakhiri pada tahun 2023," jelasnya.
"Sejak awal, saya berusaha menangani situasi ini secara profesional dan melalui jalur yang semestinya."
"Namun, karena cara situasi kontraktual saya ditangani saat itu serta kondisi yang saya hadapi, saya tidak memiliki pilihan yang wajar selain melindungi hak-hak saya melalui proses hukum," tutur Sato.
