TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah daftar Provinsi dengan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terbanyak dan terendah sepanjang 2026.
Gelombang PHK masih menghantui sejumlah daerah di Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2026.
Data terbaru menunjukkan 43.805 pekerja kehilangan pekerjaan dalam periode tujuh bulan tersebut.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, sementara Gorontalo mencatat angka terendah.
Berdasarkan laporan Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jawa Barat menempati posisi pertama dengan 8.830 pekerja ter-PHK, meski tren menurun dalam tiga bulan terakhir.
Disusul Jawa Timur dengan 4.781 orang dan Banten 4.767 orang.
Sebaliknya, Gorontalo hanya mencatat 40 kasus, Maluku 45 kasus, dan Maluku Utara 61 kasus.
Secara nasional, puncak PHK terjadi pada Mei 2026 dengan 8.079 kasus, sedangkan Juli 2026 menjadi bulan terendah dengan 552 kasus.
• PHK Massal di Kalbar Belum Terjadi, DPR Soroti Rendahnya Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Jawa Barat: 8.830 orang
Jawa Timur: 4.781 orang
Banten: 4.767 orang
DKI Jakarta: 3.190 orang
Jawa Tengah: 3.074 orang
Kalimantan Selatan: 2.961 orang
Kalimantan Timur: 2.751 orang
Sumatra Utara: 2.535 orang
Sulawesi Selatan: 1.678 orang
Sumatra Selatan: 1.664 orang
Gorontalo: 40 orang
Maluku: 45 orang
Maluku Utara: 61 orang
Sulawesi Barat: 57 orang
Nusa Tenggara Timur: 82 orang
Papua: 87 orang
Papua Barat: 96 orang
Kepulauan Bangka Belitung: 131 orang
Nusa Tenggara Barat: 167 orang
Kalimantan Utara: 180 orang
Kalimantan Barat mencatatkan sejumlah kasus PHK sepanjang 2026.
Kasus PHK ini ditemukan di Kabupaten Sekadau, Sanggau dan Sambas
Berikut datanya:
1. Sekadau
a. Jumlah kasus: 18 (Januari–Juli 2026)
b. Penyebab utama:
-Pengunduran diri sukarela
-Pensiun
-Meninggal dunia
-Berakhirnya kontrak kerja berdasarkan kesepakatan
c. Catatan: Tidak ada gelombang PHK massal akibat efisiensi perusahaan.
d. Distribusi bulanan:
-Februari: 2 kasus
-Maret: 3 kasus
-April: 6 kasus
-Mei: 1 kasus
-Juni: 6 kasus
-Januari & Juli: 0 kasus
2. Sambas
a. Jumlah kasus: 5 (Januari–Juli 2026)
b. Penyebab utama:
-Dominan di sektor perkebunan kelapa sawit
-1 kasus di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sinam Pemangkat
-Perusahaan terkait: PT MAS, PT BCP, PT SUM, PT PLD, dan SPPG Sinam Pemangkat
c. Catatan: Tidak ada PHK karena penutupan pabrik. Tren PHK menurun dibandingkan tahun 2025
3. Sanggau
a. Jumlah kasus: 101 (Januari–Juni 2026)
b. Penyebab utama: -
• Data Terbaru Kasus PHK di Kalbar 2026: Segini Korban di Sekadau dan Sambas, Sanggau Capai Ratusan
Anggota DPRD Kalbar, Suriansyah meminta pemerintah dan instansi terkait segera memberikan kepastian mengenai isu PHK agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pekerja.
"Perlu ada penjelasan dari pihak terkait apakah ancaman PHK tersebut memang benar-benar akan berdampak terhadap pekerja di Kalbar. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan harus memetakan sektor usaha yang paling rentan agar langkah antisipasi dapat disiapkan sejak dini," tegasnya, Selasa 4 Agustus 2026.
Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah untuk menyiapkan pendampingan pekerja, perlindungan hak, hingga penciptaan lapangan kerja baru.
Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik, Zulkarnaen, menilai kondisi ekonomi nasional saat ini perlu diwaspadai meski dampak PHK di Kalimantan Barat belum sebesar di Pulau Jawa.
Menurutnya, pelemahan daya beli masyarakat yang dibarengi kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi sinyal perlambatan ekonomi yang tidak boleh diabaikan.
Ia menyebut kondisi tersebut berpotensi menjadi "bom waktu" apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah antisipasi melalui penguatan UMKM, kebijakan perpajakan yang lebih adaptif, pengawasan distribusi BBM bersubsidi, serta pemberantasan korupsi.
Meski demikian, Zulkarnaen menilai Kalimantan Barat masih memiliki penyangga ekonomi yang cukup kuat melalui sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.
Namun, pemerintah tetap diminta memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas sektor usaha agar ancaman PHK massal tidak terjadi di masa mendatang.
(*)
