Oleh: Tholib Mahbub, Ketua Komisariat PMII Unisa Palu

TRIBUNPALU.COM - Warga Dusun Tompu masih menghadapi berbagai keterbatasan fasilitas dasar, mulai dari akses jalan, ketersediaan air, hingga akses pendidikan.

Kondisi tersebut turut berdampak pada aktivitas masyarakat dan anak-anak yang harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju sekolah, terutama ketika musim hujan tiba.

Dusun Tompu berada di kawasan kaki gunung.

Berdasarkan keterangan warga dalam materi yang dihimpun, akses menuju wilayah tersebut masih sulit karena kondisi jalan yang rusak, terjal, dan licin ketika hujan.

Kondisi jalan juga menjadi tantangan bagi anak-anak dari Dusun Kambilo dan Dusun Kalinjo yang bersekolah di Dusun Tompu.

Mereka disebut harus menempuh perjalanan sekitar satu jam dengan kondisi jalan yang sulit dilalui. Ketika musim hujan, perjalanan menjadi semakin berat dan berpotensi menyebabkan siswa terlambat atau tidak masuk sekolah.

Baca juga: DSLNG Goes to Campus Hadir di COMIC 5 Untad, Perkuat Sinergi Industri dan Kampus

Selain siswa, kondisi jalan juga disebut memengaruhi kehadiran tenaga pengajar.

Dalam materi yang disampaikan warga, sejumlah guru terkadang tidak dapat hadir ketika hujan karena kondisi jalan menjadi sangat licin.

Di tengah keterbatasan tersebut, anak-anak di Dusun Tompu tetap berupaya mengikuti pendidikan. Mereka disebut memiliki cita-cita dan terus menjalani aktivitas sekolah meskipun harus menghadapi berbagai kendala dalam perjalanan.

Keterbatasan Air

Persoalan lain yang dirasakan masyarakat adalah keterbatasan akses terhadap air. Warga disebut harus mengantre untuk mendapatkan air sebelum membawanya pulang melewati jalan yang cukup sulit.

Kondisi tersebut juga melibatkan anak-anak. Dalam kesaksian yang disampaikan kepada penulis, terdapat seorang anak perempuan yang disebut harus membawa jeriken berukuran besar untuk membantu memenuhi kebutuhan air keluarganya.

Aktivitas tersebut menggambarkan bagaimana keterbatasan fasilitas dasar dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk anak-anak.

Baca juga: Bawaslu Sulteng Libatkan Pramuka, Saka Adhyasta Pemilu Jadi Wadah Pendidikan Politik

Potensi Budaya dan Bambu yang Belum Optimal

Selain persoalan infrastruktur dan kebutuhan dasar, Dusun Tompu disebut memiliki potensi budaya yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah keberadaan bambu yang melimpah dan pemanfaatannya sebagai bahan pembuatan alat musik tradisional lalove.

Warga mengkhawatirkan sejumlah budaya lokal yang mulai tergerus dan membutuhkan perhatian agar tetap dikenal serta diwariskan kepada generasi berikutnya.

Warga Menilai Janji Politik Belum Terwujud

Persoalan fasilitas dasar juga dikaitkan warga dengan janji politik yang pernah disampaikan sejumlah calon atau pihak yang datang ke Dusun Tompu pada momentum pemilihan kepala daerah (pilkada).

Menurut keterangan warga, sejumlah pihak datang ketika masa kampanye dan menyampaikan berbagai janji terkait kondisi masyarakat. Namun, warga menyatakan janji tersebut hingga kini belum terealisasi.

Kondisi jalan, keterbatasan air, serta hambatan akses pendidikan menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, di tengah berbagai keterbatasan tersebut, warga tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dan mempertahankan aktivitas pendidikan anak-anak.

Baca juga: HUT RI ke-81, Pemkab Buol Canangkan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih 2026

Salah seorang warga, yang dalam materi disebut sebagai ayah dari saudara Arnold, mengatakan masyarakat kini tidak ingin terlalu menggantungkan harapan kepada pemerintah.

“Sekarang kami berharap dengan diri kami sendiri. Tidak akan menaruh harapan yang lebih kepada pemerintah karena pemerintah hadir di tempat kami ketika memiliki kepentingan saja.”

Pernyataan tersebut merupakan pandangan warga dan belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai sikap atau kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Kondisi Dusun Tompu menunjukkan masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap akses infrastruktur, air bersih, pendidikan, dan pelestarian budaya.

Untuk memastikan kondisi tersebut secara menyeluruh, diperlukan verifikasi lapangan serta konfirmasi dari pemerintah dan pihak terkait mengenai kondisi terkini dan program yang telah maupun belum direalisasikan di wilayah tersebut. (*)