TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA — Perdebatan hangat mengenai alokasi Bantuan Keuangan (bankeu) DPRD Kaltim ke luar Daerah Pemilihan (Dapil) mendapat respons akademisi.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi memberikan pandangan kritis terkait polemik etika politik anggaran yang melibatkan para wakil rakyat dan kebijakan pemerintah provinsi.
Menurut Purwadi, secara aturan normatif mungkin tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar, namun secara etika politik, langkah tersebut sangat mencederai rasa keadilan masyarakat pemilih di daerah asalnya.
Ia mengibaratkan dinamika pengumpulan suara pemilih layaknya seorang pendulang suara di wilayah tertentu, namun hasilnya justru dialokasikan ke wilayah lain.
Baca juga: Dikritik Andi Harun soal Bankeu, Hasanuddin Mas’ud: DPRD Kaltim Harus Perhatikan Semua Daerah
Bahkan, ia sepakat dengan pernyataan Wali Kota Andi Harun yang menyebut anggota dewan dapil Samarinda yang mengalokasikan sebagian bankeunya ke daerah lain merupakan hal yang keliru dalam etika politik.
“Secara aturan nggak masalah, tapi ini secara etika aja. Jangan anda datang, ketika anda ingin suara politik saja yang mau diambil. Nggak boleh, itu mencederai keadilan," tegas Purwadi, ditemui Senin (10/8/2026) petang.
Purwadi berharap para pemangku kebijakan dan legislatif dapat lebih peka terhadap skala prioritas pembangunan.
Ia juga menjaga integritas perwakilan rakyat sehingga asas keadilan distribusi anggaran di Kalimantan Timur dapat benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kalau Samarinda maju menjadi lebih tinggi daerah-daerah lain, wajar, dia ibu kota provinsi. Jumlah penduduknya paling banyak setelah Balikpapan, wajar. Tapi kepala daerahnya juga harus memastikan, bantuan yang disalurkan bisa membuat pembangunan lebih merata, banjir teratasi, lampu jalan ada, lampu lalu lintas tidak rusak, tidak ada jalan rusak,” bebernya.
Baca juga: Bankeu APBD 2027 Masih Tanda Tanya, DPRD Kaltim Sebut Ruang Geraknya "Dikunci" Pemprov
Purwadi juga menyoroti peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menilai Pemprov seharusnya lebih cermat dalam mendistribusikan alokasi anggaran, terutama untuk menopang janji-janji politik utama seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan di wilayah-wilayah yang membutuhkan.
Ia mendorong agar Pemprov Kaltim melakukan efisiensi ketat di internal kelompok pejabat dan birokrasi, termasuk memangkas pos-pos belanja yang kurang esensial, seperti anggaran fasilitas rumah jabatan hingga tunjangan makan yang dinilai terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kondisi riil sebagian masyarakat.
"Harusnya Pemprov mengendalikan APBD mereka sebagai provinsi, dialokasikan lebih gede ke daerah yang dapilnya kecil-kecil, atau daerah yang membutuhkan. Misi-misi gubernur itu harus ke situ. Jangan ganggu-ganggu dapilnya orang," tandas Dosen Fakultas Ekonomi Unmul Samarinda ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas'ud memberikan tanggapan santai namun tegas terkait kritik yang disampaikan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengenai alokasi bantuan keuangan (bankeu).
Ia secara pribadi menyambut baik kritikan tersebut sebagai bentuk koreksi yang membangun.
Menurutnya, kritik dari kepala daerah dapat menjadi bahan evaluasi agar pengelolaan anggaran menjadi lebih baik ke depannya.
"Secara pribadi ya bagus saja, Pak Andi Harun mengkritisi supaya kita bisa menanggapi bagaimana baiknya," ujar politisi yang akrab disapa Hamas ini, Senin (10/8/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bankeu pada dasarnya bukanlah pos anggaran yang bersifat wajib dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penggunaan APBD secara hierarki memprioritaskan belanja wajib (mandatory spending), program unggulan, program pilihan, baru kemudian disusul oleh bantuan keuangan jika kondisi keuangan memungkinkan.
Baca juga: DPRD Kaltim Desak Kejelasan Bankeu, Wagub Seno Aji Sebut Bantuan Petani Kini Lewat Pemerintah Pusat
Menanggapi anggapan miring seputar penyaluran bankeu, Hamas menegaskan bahwa DPRD Provinsi Kaltim tidak memiliki pos anggaran bankeu khusus perorangan anggota dewan, melainkan menampung aspirasi masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa cakupan kerja anggota DPRD provinsi meliputi seluruh wilayah Benua Etam, mencakup 10 kabupaten dan kota, sehingga orientasi pembangunannya harus merata.
"Anggota DPRD provinsi itu harus untuk seluruh Kaltim dong, bukan hanya misalnya Samarinda. Bagaimana kalau yang di Kutai Barat cuma satu atau dua, Mahulu satu orang? Kan tidak adil juga kalau hanya kita memikirkan wilayah kita, sedangkan di provinsi cakupannya 10 kabupaten/kota," tegasnya.
Hamas memberikan perbandingan, jika alokasi tersebut berada di tingkat DPRD kabupaten/kota, maka pergeseran anggaran keluar wilayah tentu menyalahi aturan karena bersumber dari APBD daerah masing-masing.
Namun, karena lingkup provinsi mencakup 10 kabupaten/kota, wakil rakyat dari daerah pemilihan tertentu sah-sah saja menyalurkan program atau menitipkan aspirasi ke daerah lain demi menciptakan rasa keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.
"Meskipun dapilnya Samarinda ya bantu daerah lain, boleh dong. Tidak adil kita kalau cuman satu anggota DPRD, kapan majunya? Terkadang teman-teman menitipkan ke sana supaya ada berkeadilan," pungkasnya.
Walikota Samarinda Kritik Tajam Alokasi Bankeu
Tak hanya menyoroti kebijakan provinsi, ia secara terbuka mengarahkan telunjuknya kepada para legislator Karang Paci asal daerah pemilihan (Dapil) Samarinda.
Ketegasan itu ditunjukkan Andi Harun menyusul teka-teki realisasi anggaran yang sempat membuatnya bersuara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan para kepala daerah se-Kaltim di Kantor Gubernur, Senin (3/8/2026) lalu.
Dalam forum tersebut, Andi Harun mengaku menjadi salah satu kepala daerah yang paling vokal lantaran mendapati realisasi bankeu untuk Kota Samarinda masih berada di angka nol persen.
"Saya kemarin rakor di Kantor Gubernur. Saya diskusi sama Gubernur bersama sembilan kepala daerah lain. Saya termasuk yang paling kritis. Kenapa? Saya tiba-tiba melihat bankeu masih 0 persen," bebernya. (*)
