Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Tasikmalaya Jawa Barat masih fokus dan mempersiapkan internal partai di pemilu 2029 mendatang.

Hal ini menyusul adanya dorongan dari Ketua DPW Provinsi Jabar UU Ruzhanul Ulum yang meminta Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya untuk mencalonkan diri di Pilkada 2029 nanti.

Namun, saat ini di kepengurusan DPC PPP yang dikomandoi Enjang Bilawini cs tengah melakukan penyegaran kepengurusan hingga tingkat ranting.

Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya Enjang Bilawini menjelaskan, memang benar dari DPW PPP Jabar mendorong untuk mencalonkan diri usai menghadiri musancab beberapa waktu lalu.

"Itu kan ada prosesnya, ada mekanismenya, kalau kemarin musancab itu adalah bentuk dari proses internal partai, setelah muktamar, ada muswil, lalu muscab, dan setelahnya ada musancab, dan ada tingkat kelurahan, kalau di PPP sistem formatnya seperti itu," ungkap Enjang dikonfirmasi TribunPriangan.com, Senin (11/8/2026).

Baca juga: Hati-hati! Lewati Jembatan Gunung Huni Kota Tasikmalaya, Tembok Penahannya Terancam Ambruk

Bahkan Musancab untuk regenerasi pengurus sekaligus kembali melakukan penyegaran hingga tingkat kecamatan.

"Kalau kemarin Pak Ketua DPW menyebut hal itu (pencalonan di pilkada 2029), nah ini kan urusan politik, nanti kita liat dulu hasil dari proses ataupun legislatif 2029. Kalau memang suara PPP signifikan, kemarin saya jawab 'why not'," ucap Enjang.

Enjang menyebut, segalanya baik proses dan hal lainnya termasuk ada internal partai, prosedural partai dan ada fakta politik di 2029.

Ditanyai ketika didorong sebagai calon di Pilkada 2029 tetap mengikuti arahan DPW, hanya waktunya masih panjang. 

"Sah-sah saja, karena memang diliat masih dini. Sekarang kita fokus pada pemetaan di internal partai kemarin," ungkapnya.

Namun, pihaknya akan menggerakkan mesin partai untuk raihan di pemilu 2029, setelah pemilu bisa terlihat seperti apa peta politiknya.

"Nanti liat apakah kita memungkinkan untuk bertarung di eksekutif atau pilkada. Tapi kalau suara legislatif signifikan, 'why not'," kata Enjang.(*)