TRIBUNPEKANBARU.COM, KUANSING - Kabar gembira bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Penantian panjang terhadap sejumlah hak pegawai mulai menemukan titik terang setelah dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI untuk kebutuhan belanja pegawai akhirnya masuk ke kas daerah.

Tak tanggung-tanggung, dana yang telah ditransfer ke rekening kas daerah Pemkab Kuansing itu mencapai Rp70 miliar.

Dana tersebut berasal dari tambahan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuansing, Jafrinaldi, memastikan dana tersebut mulai digunakan untuk menuntaskan sejumlah kewajiban pemerintah daerah kepada penerima belanja pegawai.

Namun, ia menegaskan penggunaan dana Rp70 miliar itu tidak semata-mata untuk membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN maupun gaji PPPK.

Ada sejumlah hak lainnya yang juga menjadi prioritas pembayaran.

"Kita sudah mulai membayarkan untuk keperluan belanja pegawai dan TPP," ujar Jafrinaldi, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, anggaran tersebut juga diperuntukkan bagi pembayaran honor guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), gharim, serta penerima belanja lainnya yang masuk dalam komponen belanja pegawai.

Baca juga: Toko Emas di Kampar Digeledah Polda Riau, Diduga Tampung Emas dari Tambang Ilegal

Baca juga: Raja Juli Berlari ke Mobilnya,Tak Mau Jawab Soal Hilangnya Sebagian Uang dari Amplop Bupati Kuansing

Artinya, masuknya dana Rp70 miliar tersebut menjadi angin segar di tengah tekanan keuangan daerah yang sebelumnya membuat sejumlah pembayaran hak pegawai harus dilakukan secara bertahap.

Untuk gaji PPPK Paruh Waktu, BPKAD Kuansing sebelumnya telah menyelesaikan pembayaran untuk dua bulan sekaligus, yaitu Mei dan Juni 2026.

Dengan pembayaran tersebut, tunggakan gaji PPPK Paruh Waktu kini tersisa untuk Juli 2026.

"Sementara pembayaran gaji untuk Agustus 2026 masih dalam proses berjalan," ujarnya.