SURYA.co.id, SURABAYA - Kepastian pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Jawa Timur akhirnya terjawab.
Forum yang menjadi tahapan penting dalam penentuan kepemimpinan DPD Demokrat Jatim itu dijadwalkan berlangsung di Surabaya pada 29 Agustus 2026.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat bahkan telah menetapkan susunan kepanitiaan untuk mempersiapkan agenda tersebut.
Nur Muhyidin ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelaksana Musda Demokrat Jatim. Rapat perdana kepanitiaan juga telah digelar untuk mengebut berbagai persiapan.
Baca juga: Punya Peluang Besar di Musda Partai Demokrat Jatim, Emil Dardak Tak Mau Jumawa
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat Jatim M Arbayanto mengatakan penetapan jadwal tersebut menjadi tanda bahwa proses organisasi di tingkat provinsi segera berjalan.
"Insyaallah kami sudah bisa melaksanakan Musda sebagai bagian dari proses keorganisasian Partai Demokrat," kata Arbayanto saat dikonfirmasi, Selasa (11/8/2026).
Menurut Arbayanto, penetapan waktu pelaksanaan Musda merupakan kewenangan DPP Partai Demokrat.
Hal tersebut sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART partai. Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang mendapat giliran melaksanakan Musda tahun ini.
Setelah kepanitiaan terbentuk, persiapan teknis langsung dilakukan agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan partai.
Ketua Panitia Pelaksana Musda Demokrat Jatim Nur Muhyidin mengatakan mekanisme Musda tahun ini pada prinsipnya tidak berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya.
Forum Musda tidak langsung menetapkan Ketua DPD Demokrat Jatim definitif. Musda hanya memilih sejumlah nama untuk diajukan sebagai calon ketua kepada DPP.
"Musda memiliki kewenangan untuk memilih calon ketua. Maksimal ada tiga nama yang diusulkan. Jadi bisa calon tunggal, dua nama, atau maksimal tiga calon," jelas Muhyidin yang akrab disapa Gus Din.
Setelah nama-nama calon ditetapkan melalui Musda, tahapan berikutnya menjadi kewenangan DPP Partai Demokrat.
Para calon akan mengikuti proses fit and proper test di tingkat pusat. Hasil proses tersebut menjadi dasar bagi DPP dalam menentukan Ketua DPD Demokrat Jatim periode berikutnya.
"Musda hanya memiliki kewenangan memilih calon ketua. Selanjutnya, DPP yang menentukan ketua terpilih setelah para calon mengikuti fit and proper test," ujar Gus Din.
Mekanisme tersebut membuat forum Musda tetap menjadi tahapan penting, meski keputusan akhir mengenai Ketua DPD Demokrat Jatim berada di tangan DPP.
Di tengah kepastian jadwal Musda, nama Emil Elestianto Dardak masih menjadi salah satu figur yang paling kuat dikaitkan dengan kursi Ketua DPD Demokrat Jatim.
Emil saat ini merupakan petahana Ketua DPD Demokrat Jatim. Ia pertama kali memimpin Demokrat Jatim pada 2022 melalui mekanisme Musda yang kemudian dilanjutkan dengan proses fit and proper test di DPP.
Peluang Emil untuk kembali memimpin Demokrat Jatim cukup terbuka. Namun, mantan Bupati Trenggalek tersebut memilih tidak menganggap dirinya sebagai kandidat yang sudah pasti terpilih.
"Saya mengapresiasi pihak-pihak yang memberikan pandangan positif kepada saya. Namun, kewenangan untuk menilai dan memutuskan tetap berada di DPP," kata Emil saat ditemui awak media di Surabaya beberapa waktu lalu.
Wakil Gubernur Jawa Timur itu juga menyatakan siap apabila kembali mendapatkan kepercayaan dari partai.
Menurut Emil, kader Demokrat harus siap menjalankan tugas di posisi mana pun yang diberikan partai.
"Sebagai kader partai, saya harus selalu siap ditempatkan di mana pun. Namun, itu bukan karena ambisi pribadi, melainkan karena pertimbangan apa yang terbaik bagi partai," ujarnya.
Dengan jadwal Musda yang telah ditetapkan, dinamika bursa Ketua DPD Demokrat Jatim kini memasuki tahap baru.
Nama-nama yang akan diusulkan melalui forum 29 Agustus nantinya masih harus melewati proses penilaian di DPP sebelum ketua definitif ditetapkan.
