TRIBUNNEWS.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Mei 2026.
Berdasarkan data pada Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS pada Mei 2026, jumlah angkatan kerja pada Mei sebesar 155,41 juta, sedangkan 148.19 juta di antaranya merupakan penduduk bekerja.
Dengan demikian, jumlah penduduk yang tidak bekerja sebanyak 7,22 juta orang. Angka tersebut, menurun sekitar 24 ribu orang dibandingkan dengan Februari 2026.
Menurut BPS, pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Mei 2026 menunjukkan angka 4,65 persen.
Hal ini, menunjukkan ada sekitar lima orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja. TPT pun mengalami pun turun 0,03 persen poin dibanding Februari 2026.
Meski demikian, dari total jumlah pengangguran di Indonesia, sekitar 14,31 persen di antaranya adalah lulusan sarjana terapan, S-1, S-2, dan S-3.
Jika dilihat dari angkanya, jumlah pengangguran dari lulusan sarjana berjumlah 1.033.182 orang.
Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Prof. Dr. R. Agus Sartono menilai kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dan daya serap pasar kerja.
Ia menjelaskan tingginya angka pengangguran tersebut dinilai semakin terlihat di tengah ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian nasional.
Menjelang penyampaian Pidato Pengantar Nota Keuangan 2027 oleh Presiden, pemerintah dinilai menghadapi sejumlah tantangan.
Baca juga: BPS Klaim Pengangguran Turun Jadi 7,22 Juta Orang per Mei 2026
Tantangan tersebut, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, korupsi, praktik illegal mining, hingga illegal business.
“Kewaspadaan diperlukan di tengah ancaman gelombang PHK akibat otomatisasi dan disrupsi teknologi,” tuturnya, Selasa (11/8/2026), dikutip dari situs resmi UGM.
Ketidakseimbangan Lulusan & Daya Serap Pasar Kerja
Lebih lanjut, Agus mengatakan bahwa persoalan tersebut, dipicu oleh ketimpangan antara jumlah lulusan dan kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja.
Setiap tahun, sekitar 3,7 juta siswa lulusan SMA, SMK, MA, dan sederajat menyelesaikan pendidikan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,9 juta orang yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sedangkan sekitar 1,6 juta lainnya memilih langsung masuk ke pasar kerja.
Di sisi lain, sekitar 1,8 juta lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan, sehingga total pencari kerja baru mencapai sekitar 3,4 juta orang.
Jika ditambah dengan jumlah pengangguran yang sudah ada, setidaknya 10,62 juta orang harus bersaing untuk mendapatkan peluang kerja yang tersedia.
Agus lantas berpendapat angka-angka ini tidak banyak mengalami perubahan selama sepuluh terakhir, karena luaran pendidikan di jenjang SLTA dan Pendidikan Tinggi tidak bisa dihentikan.
"Di sinilah tantangan riil bagi pemerintah, agar menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga penciptaan kesempatan kerja meningkat," terangnya.
Kemudian, Agus menyinggung soal 10,62 juta pencari kerja yang sama-sama berebut kesempatan dengan kompetensi beragam.
Persaingan di pasar kerja yang kian ketat membuat banyak lulusan perguruan tinggi terpaksa mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi atau latar belakang pendidikan mereka.
“Pada saat bersamaan, perkembangan teknologi mendorong dunia usaha semakin mengandalkan otomatisasi demi meningkatkan efisiensi, sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja manusia menjadi semakin selektif,” ucap profesor bidang keuangan di UGM itu.
Pada kesempatan yang sama, Agus pun mengingatkan bahwa tingginya pengangguran tak hanya berdampak pada pasar tenaga kerja, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional.
Baca juga: Pelatihan Kerja Belum Cukup Atasi Tingginya Pengangguran dari SMK, Tekad Siswa Jadi Kunci Utama
Pendapatan yang minim membuat kemampuan masyarakat untuk menabung semakin terbatas, sementara ketergantungan pada pembiayaan untuk kebutuhan konsumsi justru terus meningkat.
“Saya kira ini menjadi peringatan serius betapa bahayanya jika konsumsi dibiayai dengan utang."
"Rendahnya kemampuan pembentukan kapital melalui tabungan dan melonjaknya kredit konsumtif melalui pinjol menjadi ancaman jangka panjang bagi perekonomian nasional, terlebih saat penduduk usia produktif bergeser menjadi lansia," kata Agus lagi.
Revitalisasi Pendidikan Vokasi
Oleh karena itu, Agus menilai pemerintah perlu melanjutkan agenda revitalisasi pendidikan vokasi yang telah dimulai melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan industri.
Selain itu, penguatan program magang serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan dinilai menjadi strategi penting untuk memperkecil kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Agus menambahkan, pembangunan politeknik di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas sekaligus memperkuat keterkaitan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri.
Selain membuka akses magang bagi mahasiswa, keberadaan politeknik di kawasan tersebut juga mempermudah keterlibatan tenaga ahli teknis dari kalangan industri.
Model ini sekaligus menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri.
Menurut Agus, strategi pengembangan politeknik tersebut perlu terus dilanjutkan guna mengurangi jumlah pencari kerja lulusan SLTA yang masih memiliki keterbatasan kompetensi.
Namun, revitalisasi pendidikan vokasi saja dinilai belum memadai. Pemerintah juga perlu mempercepat industrialisasi agar lebih banyak lapangan pekerjaan tercipta.
Baca juga: Kemenpar Buka Magang Nasional 2026, Khusus Fresh Graduate Diploma, Sarjana, dan Profesi
Sementara itu, pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan sejumlah upaya guna membuka peluang kerja bagi para lulusan sarjana.
Satu di antaranya mengadakan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) yang koutanya mencapai 150.000 peserta di tahun ini.
"Kami juga memiliki program pelatihan vokasi yang tahun ini kuotanya mencapai 340.000," ucap Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker RI, Darmawansyah dalam acara Kick Off MagangHub di kantornya, Selasa (11/8/2026), dilansir Kompas.com.
Darmawansyah mengatakan Kemenaker menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk mempermudah penyaluran tenaga kerja.
Dengan demikian, ketika perusahaan membutuhkan pekerja, baik lulusan sarjana, SMA, maupun SMK, mereka dapat langsung disalurkan sesuai kebutuhan.
Di samping jumlah pengangguran di Indonesia pada Mei 2026 yang mencapai 7,22 juta orang, rupanya kondisi ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan perbaikan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja.
Hal tersebut, disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud saat Rilis BPS, Rabu (5/8/2026).
"Per Mei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta penduduk usia kerja. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 689.000 orang jika dibandingkan dengan Februari tahun 2026," katanya.
Dari total penduduk usia kerja tersebut, jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang, atau bertambah sekitar 497 ribu orang dibandingkan Februari 2026.
Sementara itu, bukan angkatan kerja tercatat sebanyak 64,82 juta orang, meningkat sekitar 191 ribu orang.
BPS mencatat, jumlah penduduk yang bekerja pada Mei 2026 mencapai 148,19 juta orang. Angka ini bertambah 522 ribu orang dibandingkan tiga bulan sebelumnya.
Bila dirinci, sebanyak 98,98 juta orang bekerja penuh, naik 391 ribu orang dibandingkan Februari 2026.
Kemudian, jumlah pekerja paruh waktu mencapai 38,42 juta orang, bertambah 72 ribu orang. Sedangkan, setengah pengangguran tercatat sebanyak 10,79 juta orang, meningkat 59 ribu orang.
Di sisi lain, jumlah angkatan kerja yang belum terserap pasar kerja atau menganggur turun menjadi 7,22 juta orang, atau berkurang sekitar 24 ribu orang dibandingkan Februari 2026.
"Angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja menjadi pengangguran yaitu sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24.000 orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026," ungkap dia.
BPS mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Mei 2026 mencapai 70,57 persen, sedikit meningkat dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 70,56 persen.
Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki masih jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan.
TPAK laki-laki tercatat 85,14 persen dan mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2026, sedangkan TPAK perempuan berada di angka 55,84 persen, atau sedikit menurun dibandingkan periode sebelumnya.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Nitis Hawaroh, Kompas.com)
