Laporan Wartawan TribunGayo.com Alga Mahate Ara | Aceh Tengah
TribunGayo.com, TAKENGON - Memasuki bulan kesembilan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Kabupaten Aceh Tengah pada 26 November 2025 lalu, pemulihan lahan pertanian masyarakat setempat masih sebatas di atas kertas, Selasa (12/8/2026).
Meski pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,28 miliar, pengerjaan fisik di lapangan hingga 8 Agustus 2026 belum juga direalisasikan.
Kondisi ini mencerminkan lambannya eksekusi program pemulihan sektor pertanian di dataran tinggi Gayo tersebut.
Padahal, ribuan petani terpukul berat akibat rusaknya saluran irigasi dan tertutupnya areal persawahan oleh endapan lumpur bencana.
Bagaikan jatuh tertimpa tangga, penderitaan masyarakat kian memuncak seiring melonjaknya harga bahan pokok yang menempatkan Aceh Tengah sebagai daerah dengan tingkat inflasi tertinggi.
Selain itu, lonjakan harga semen yang drastis turut melumpuhkan proses rekonstruksi mandiri serta pemulihan pascabencana di tingkat warga.
Di sisi lain, kepastian mengenai nilai anggaran pemulihan lahan sawah tersebut dibenarkan oleh Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Satuan Tugas Pemulihan dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Satgas PRR), Zam Zam Mubarak.
"Benar, nilai alokasi anggaran dari pemerintah pusat melalui pemulihan lahan pertanian untuk Kabupaten Aceh Tengah dialokasikan sebesar Rp 9.286.250.000," ujar Zam Zam Mubarak.
Namun, data terbaru dari Satgas PRR dan Kementerian Pertanian RI per 8 Agustus 2026 menunjukkan bahwa realisasi pengerjaan lapangan masih menyentuh angka nol.
Dari total target pemulihan lahan seluas 2.369 hektar, penanganan baru tertahan pada tahapan pengusulan dan penyusunan dokumen perencanaan.
Pada tahapan administrasi, target dokumen perencanaan dan kontrak baru dipatok seluas 1.512 hektar (64 persen), sementara target konstruksi fisik lahan disiapkan seluas 1.496 hektar (63 persen).
Ironisnya, untuk indikator pelaksanaan nyata di lapangan mulai realisasi pelaksanaan kontrak, konstruksi fisik jaringan irigasi, pengolahan lahan, hingga penanaman kembali oleh petani seluruhnya masih berada diangka 0 persen (0 hektar).
Hal ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan petani yang telah menanti hampir sembilan bulan tanpa kepastian kapan lahan mereka dapat kembali digarap.
Tertahannya program di tingkat administrasi berisiko memperpanjang krisis ekonomi warga yang menggantungkan hidup sepenuhnya dari sektor pertanian.
Lambatnya transisi dari tahap perencanaan menuju pengerjaan fisik menuntut Komitmen tegas pemerintah Aceh dan Kabupaten, terkait perencanaan teknis yang dikendalikan pemerintah Aceh melalui universitas, Syiah Kuala, Unimal, dan Unsam.
Anggaran miliaran rupiah tersebut diharapkan tidak sekadar mengendap dalam dokumen dan rapat koordinasi, melainkan segera diwujudkan dalam pengerjaan fisik irigasi serta pemulihan tanah sawah warga. (*)
Baca juga: Pemkab Bener Meriah Salurkan 1,5 Ton Bantuan Logistik untuk Korban Kebakaran di Aceh Tengah
Baca juga: Harga Emas di Bener Meriah Naik Lagi, Ini Rincian Terbaru per Gram dan Mayam
