TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Berdasarkan riset Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), rata-rata nominal simpanan masyarakat terus mengalami penurunan.
Rata-rata simpanan dengan saldo di bawah Rp 100 juta tercatat sekitar Rp 3,1 juta per rekening pada tahun 2018. Angka tersebut menurun menjadi Rp 1,8 juta per rekening pada 2024.
Menurut Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y Sri Susilo, kondisi tersebut mencerminkan simpanan masyarakat mulai tergerus untuk kebutuhan pokok.
Hal ini pun semakin menguatkan adanya fenomena “makan tabungan” di kalangan masyarakat.
“Jadi kondisinya masyarakat nomboki, mengambil tabungannya untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Jadi fenomena “makan tabungan” ini kan kondisi masyarakat yang terpaksa ya, karena memang pendapatan tidak cukup lagi untuk membiayai (kebutuhan sehari-hari),” katanya, Rabu (12/8/2026).
Ia menerangkan fenomena “makan tabungan” terjadi karena kebutuhan pokok semakin meningkat.
Kendati inflasi relatif terkendali, namun kebutuhan masyarakat tidak berhenti pada bahan pangan saja.
Selain bahan pangan, masyarakat masih mengeluarkan biaya untuk pendidikan, les, perumahan, hingga kebutuhan tak terduga lainnya.
Sementara dari sisi pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran. Praktis, masyarakat akan mengambil opsi untuk menggunakan tabungan guna mencukupi pengeluaran.
“Meskipun inflasi tidak tinggi, tapi kan kebutuhan, biaya juga naik, dan kebutuhannya bervariasi. Kebutuhan untuk aktualisasi diri, misalnya, kemudian untuk paket data, anak-anak butuh les, macam-macam, biayanya semakin tinggi. Maka akhirnya ya masyarakat buka celengan,” terangnya.
Baca juga: Harga Telur Ayam di Kulon Progo Anjlok, Sedangkan Harga Daging Ayam dan Sapi Justru Melambung Tinggi
Selain biaya hidup yang semakin meningkat, fenomena “makan tabungan” bisa dipicu oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ia mencontohkan badai PHK yang terjadi pada industri tekstil sejak tahun lalu.
“Kalau kena PHK, kemudian belum dapat pekerjaan lagi, kan pesangonnya juga habis untuk kebutuhan hidup,” ujarnya.
Masyarakat yang memiliki simpanan masih diuntungkan, karena tidak perlu berhutang. Namun, masyarakat yang tidak memiliki tabungan, terpaksa harus berhutang termasuk melalui pinjaman daring.
Dalam kondisi saat ini, pinjaman daring menjadi alternatif pendanaan yang membantu masyarakat.
Kendati demikian, bunga pinjaman daring lebih tinggi. Jika tidak diiringi literasi keuangan yang baik, masyarakat bisa terjerumus pada pinjaman online ilegal.
“Kalau masyarakat yang tidak punya tabungan, ya bisa ke pinjaman daring, kalau sudah kepepet sekali. Misal anak sakit, mau mencari dari sumber pinjaman yang lain tidak ada, ya terpaksa pindar. Memang mudah dan cepat, tetapi bunganya tinggi,” lanjutnya.
Agar fenomena “makan tabungan” tak berlanjut, ia mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Meskipun upaya Tim Pengendalian Inflasi Pusat maupun Daerah sudah baik, namun masih ada tantangan pelemahan rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah berdampak pada kebutuhan masyarakat.
Selain itu, kebijakan pengupahan mestinya harus sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Pasalnya fenomena “makan tabungan” terjadi lantaran kenaikan gaji tidak sebanding dengan inflasi maupun biaya hidup masyarakat.
“Sementara untuk jangka panjang, pemerintah perlu membuka investasi baik asing maupun dalam negeri. Karena mereka yang kena PHK bisa bekerja jika ada investasi padat karya,” terangnya.
Pemerintah juga didorong untuk memperkuat jaring pengaman sosial, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan masyarakat untuk menahan belanja yang tidak produktif. Dengan begitu, masyarakat bisa menabung sedikit demi sedikit.
“Memang dalam praktiknya menabung itu tidak mudah. Tetapi dalam teori ekonomi, menyimpan uang itu ada tiga, untuk transaksi, untuk jaga-jaga jika ada keperluan mendesak, dan spekulasi kalau memang ada lebihan. Spekulasi ini untuk investasi,” imbuhnya. (maw)
