TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Puluhan elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Merebut kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) Yogyakarta memberikan kritik tajam terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Mereka menilai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pada rezim saat ini semakin jauh menyimpang dari cita-cita Proklamasi 1945.

Sebanyak 34 elemen masyarakat yang tergabung dalam gerakan itu, terdiri dari organisasi masyarakat (Ormas), purnawirawan, akademisi, tokoh agama, emak-emak, militan hingga mahasiswa sepakat menyuarakan 9 tuntutan untuk pemerintah.

Tuntutan itu disuarakan melalui Orasi dan Dialog Kebangsaan GMKR di gedung Persaudaraam Djamaah Haji Indonesia (PDHI), Rabu (12/8/2026).

Dalam orasinya, Jenderal TNI (purn) Tyasno Sudarto menilai pemerintahan saat ini telah melenceng jauh pada cita-cita Proklamasi 1945.

Bahkan secara tegas Tyasno menilai rezim Presiden Prabowo Subianto telah banyak melakukan pelanggaran konstitusi sehingga menurutnya syarat untuk menggulingkan Prabowo Subianto dari jabatan kepala negara telah terpenuhi.

"Prabowo melanggar cukup banyak konstitusi, cukup banyak memenuhi syarat untuk diturunkan (dari jabatan)," katanya, disambut teriakan para tamu undangan.

Tetapi menurut Tyasno, kesalahan Prabowo Subianto bisa terampuni jika dirinya melaksanakan Dekrit Presiden kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

"Prabowo punya satu hal yang bisa menyelamatkan anda yaitu melaksanakan dekrit presiden kembali ke UUD 45 kalau itu dilaksanakan, usulan kita dilaksanakan, maka Presidan Prabowo lumayan itu tidak jadi kaki turunkan," terang dia.

Baca juga: Gebyar TJSP Merdeka 2026: 49 Perusahaan di Sleman Salurkan Bantuan Rp6,7 Miliar untuk Masyarakat

Dari dinamika politik saat ini, GMKR Yogyakarta melihat Indonesia hari ini dirasakan tengah menghadapi ancaman Penjajahan Gaya Baru (Neo-Kolonialisme), di mana kedaulatan ekonomi, hukum, dan tanah air tergerus oleh cengkeraman oligarki serta infiltrasi kepentingan asing.

Spirit "Jogja Kembali" diusung untuk memantik kesadaran nasional bahwa koreksi atas arah perjalanan bangsa harus dimulai dari tanah sejarah Yogyakarta.

​Atas dasar pertimbangan konstitusional, ideologis, dan moral di hadapan Tuhan Yang Maha Esa demi membela Rakyat, Negara, dan Tanah Air, GMKR Yogyakarta secara tegas menyampaikan 9 Tuntutan Rakyat (SURA)

• Pertama mendesak penerbitan Dekrit Presiden RI Kembali ke UUD 1945 Asli.
• Adili Joko Widodo atas dugaan pelanggaran konstitusi dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).\
• ​Lengserkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.​
• Copot dan Ganti Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) demi penegakan hukum yang adil dan bersih.
• ​Terapkan Hukuman Mati bagi pelaku tindak pidana korupsi (koruptor).​
• Mendesak Presiden Segera Menerbitkan Perpu Perampasan Aset Koruptor.
• Fungsikan DPR RI Sesuai Konstitusi dan Cabut Tunjangan Istimewanya (Privilese).
• Lakukan Reshuffle dan Rampingkan Kabinet Pemerintahan.
• Bersihkan Paham Komunisme dan Infiltrasi Paham Asing dari Bumi NKRI.

Mereka juga menyuarakan pemberdayaan generasi muda dan landasan spiritual para tokoh sepuh dan senior GMKR Yogyakarta untuk mengambil peran Tut Wuri Handayani, mengayomi dan mengarahkan, serta mendorong kaum muda dan mahasiswa untuk berdiri di garis depan merebut kembali kedaulatan bangsa.

Dalam orasi ini turut hadir tokoh masyarakat M Syukri Fadholi, Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan,.Ustadz Jahdan Humam, Prof Dr Rochmat Wahab, Prof Dr Muhammad Chirzin, Brigjen TNI (Purn) Santoso, Romo Suhud, Heru Nugroho serta tokoh reformasi 1998 Amien Rais. (hda)