Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan kendaraan over dimension over load (ODOL) di jaringan jalan tol nasional. Guna memaksimalkan pengawasan tersebut, sebanyak 47 unit teknologi Weight In Motion (WIM) resmi dipasang di sejumlah titik strategis.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyampaikan apresiasinya kepada Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) atas langkah responsif ini. Menurutnya, keberadaan teknologi WIM membuat proses pemantauan muatan kendaraan menjadi jauh lebih terukur dan sistematis.
"Terima kasih teman-teman Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) telah memasang 47 unit Weight In Motion. Sekarang pengawasannya jadi lebih konsisten dan tercatat dengan baik," ujar Dody di Jakarta, seperti ditulis Antara, Rabu (12/8/2026).
Langkah tegas ini diambil mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh armada ODOL. Selain mempercepat tingkat kerusakan di jalan tol maupun jalan nasional, operasional kendaraan yang melebihi kapasitas ini terbukti memicu pembengkakan biaya pemeliharaan jalan, mengganggu kelancaran sistem logistik, hingga mengancam keselamatan para pengguna jalan.
Dody menegaskan bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) merupakan hal mutlak dan bukan formalitas belaka. Fasilitas seperti Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area juga terus dipacu kualitasnya sebagai salah satu syarat penyesuaian tarif.
"Jalan yang dijaga juga harus terasa dalam pelayanan. Delapan substansi Standar Pelayanan Minimal bukanlah sekadar formalitas. Masyarakat membayar tarif maka masyarakat berhak atas jalan tol yang aman, nyaman, lancar, dan dapat dipercaya," kata Dody menegaskan.
Sejalan dengan Kementerian PU yang terus mendorong BUJT memperluas jangkauan alat WIM, sinergi penanganan juga datang dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemberantasan truk overkapasitas harus menyasar dari rantai hulu hingga hilir.
Strategi tersebut diwujudkan salah satunya melalui peluncuran sistem Electronic Traffic Law Enforcement Hub (ETLE Hub), sebuah platform modern yang terintegrasi untuk mendukung pengawasan dan penindakan hukum berbasis teknologi terhadap angkutan barang.
Menhub Dudy juga menyerukan kolaborasi lintas sektor demi merealisasikan target besar Zero ODOL pada tahun 2027 mendatang. Ia mengingatkan bahwa masalah beban muatan ini tidak boleh hanya dibebankan kepada sopir di lapangan.
Menurut Dudy, penanganan isu ini memerlukan tanggung jawab kolektif dari seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem angkutan barang nasional, mulai dari perusahaan penyedia jasa angkutan, pemilik armada kendaraan, hingga pemilik barang, agar senantiasa beroperasi sesuai batas dimensi dan muatan yang legal.
