Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fatimatuz Zahroh
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Puncak musim kemarau 2026 mulai memberikan tekanan terhadap sektor pertanian Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat sekitar 229 hektare lahan persawahan telah terkonfirmasi terdampak kekeringan, meski angka tersebut masih dalam proses verifikasi.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan lahan terdampak tersebar di sejumlah wilayah dengan tingkat kondisi yang berbeda.
Lamongan menjadi salah satu daerah dengan luasan terdampak cukup besar.
“Totalnya ada sekitar 229 hektar. Sebanyak 99 hektare di antaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, yang kemarin sudah kita lihat, kemudian di Sidoarjo. Jadi, tersebar di 38 kabupaten/kota dengan kondisi yang variatif,” kata Emil usai mengikuti Rakor Rencana Aksi Kekeringan bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Kantor Bappeda Jawa Timur, Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Pemprov Jatim kini mempercepat pemetaan kondisi lahan dan ketersediaan sumber air.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan bisa dilakukan sebelum kekeringan meluas dan mengganggu produktivitas pertanian.
Baca juga: Puncak Musim Kemarau, Ratusan Hektar Lahan Persawahan di Jawa Timur Alami Kekeringan
Emil menegaskan angka 229 hektare belum menjadi angka final. Dalam rapat koordinasi, pemerintah menerima sejumlah versi data terkait lahan yang telah terdampak maupun wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.
Karena itu, kepala dinas di masing-masing kabupaten/kota diminta melakukan pendataan dari lapangan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat.
“Karena yang penting sekarang, semua kepala dinas kabupaten/kota harus berkumpul. Tadi ada angka 200, ada angka 1.000. Ini harus dicek terus karena tadi ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak,” ujarnya.
Selain Lamongan, wilayah yang menjadi perhatian antara lain Gresik, Sidoarjo, Bojonegoro, Tulungagung, dan Trenggalek.
Untuk Lamongan, Emil menyebut terdapat data sekitar 142 hektare ditambah 25 hektare yang masuk dalam wilayah terdampak. Perbedaan data tersebut menjadi alasan pemerintah perlu melakukan verifikasi lebih lanjut.
Menurut Emil, langkah antisipasi harus dilakukan sebelum kondisi sawah semakin parah. Ia mencontohkan kondisi lahan di Gresik yang telah ditinjau pemerintah.
Saat itu, sebagian tanah persawahan mulai mengalami retakan sehingga membutuhkan tambahan pasokan air.
“Makanya kami sepakat dengan arahan Pak Menteri, agar kita bersikap antisipatif. Jangan menunggu sampai lahan benar-benar kering,” katanya.
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, Pemprov Jatim akan mengoptimalkan sumber air permukaan yang masih tersedia.
Salah satunya dilakukan di wilayah Benjeng, Gresik. Di kawasan tersebut masih terdapat embung dengan cadangan air yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah menggunakan pompa.
Selain sumber air permukaan, pemerintah juga memetakan potensi air tanah untuk pembangunan sumur bor. Pemetaan dilakukan menggunakan metode geolistrik guna mengetahui keberadaan dan potensi sumber air di bawah permukaan tanah.
Namun, pembangunan sumur bor juga perlu dilakukan secara terukur karena kemampuan setiap titik dalam menyediakan air berbeda.
“Misalnya, ada potensi 5 liter per detik jika dilakukan pengeboran. Tetapi 5 liter per detik itu kemungkinan hanya bisa mencukupi sekitar 5 hektare hingga maksimal 10 hektare. Jadi, harus dicari banyak titik,” jelas Emil.
Kehadiran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dalam rakor tersebut dinilai penting untuk mempercepat koordinasi. Pemprov Jatim dapat mengusulkan pembangunan sumur bor secara lebih masif berdasarkan hasil pemetaan di lapangan.
Pemprov Jatim tidak ingin pembangunan sumur bor dilakukan tanpa perhitungan. Data hasil survei geolistrik nantinya akan dicocokkan dengan data cekungan air yang dimiliki pemerintah melalui balai terkait.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan titik pengeboran benar-benar memiliki potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan.
“Kita harus melakukan cross-check terhadap dua data, yaitu data cekungan dari balai dan data geolistrik,” katanya.
Dengan pemetaan tersebut, pemerintah berharap sumber air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk menjaga lahan pertanian selama musim kemarau.
Selain penanganan jangka pendek, Pemprov Jatim juga mendorong pembangunan embung dan infrastruktur penyediaan air di sejumlah wilayah.
Menurut Emil, keberadaan embung memiliki manfaat ganda. Selain menjadi cadangan air ketika musim kemarau, embung dapat berfungsi sebagai bagian dari pengendalian banjir saat musim hujan.
Ia mencontohkan embung di Gresik yang juga berfungsi menahan aliran banjir dari Kali Lamong.
Di tengah ancaman kekeringan, Emil menilai kemampuan petani Jawa Timur beradaptasi juga menjadi modal penting. Petani telah melakukan sejumlah penyesuaian, termasuk memilih varietas bibit yang lebih tahan terhadap kondisi kering.
“Namun, petani-petani Jawa Timur selama ini sangat tangguh. Mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau kondisi kering bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal ketika hujan melimpah,” ungkapnya.
Emil menegaskan Pemprov Jatim tidak akan menunggu hingga dampak kekeringan semakin meluas. Pemetaan kondisi lahan sekaligus potensi sumber air harus segera diselesaikan agar intervensi pemerintah dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah.
Langkah tersebut juga menjadi tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar pemerintah daerah memiliki data yang cepat dan akurat dalam menghadapi puncak musim kemarau 2026.
“Ini juga merupakan arahan dari Bu Gubernur bahwa harus ada deadline sesegera mungkin agar kita memiliki pemetaan tersebut,” tegasnya.
