TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aktivitas pendataan warga di sejumlah wilayah Kota Makassar mulai dipacu.

Para agen Perlinsos (Perlindungan  Sosial) Digital turun dari satu rumah ke rumah lainnya untuk memastikan data sosial ekonomi masyarakat tercatat dengan baik.

Perlinsos merupakan program Kementerian Sosial untuk mendata masyarakat penerima bantuan.

Hingga 11 Agustus 2026, sebanyak 50.088 kepala keluarga (KK) telah masuk dalam pendataan Perlinsos.

Angka tersebut setara sekitar 11,41 persen dari total 426.000 KK yang menjadi sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir.
.
"Progres Perlinsos sudah mengalami peningkatan signifikan. Agen turun ke lapangan per kecamatan," ujar Andi Bukti, Rabu (12/8/2026).

Makassar menjadi salah satu dari 48 daerah pilot project nasional dalam penerapan digitalisasi perlindungan sosial. 

Karena itu, percepatan pendataan menjadi perhatian Pemkot Makassar.

Sebelumnya, progres Makassar masih berada di kisaran 0,1 persen pada pekan pertama Agustus. Saat itu, baru sekitar 1.000 KK yang berhasil didata.

Setelah evaluasi dilakukan dan agen dari berbagai perangkat daerah dikerahkan, capaian tersebut melonjak hingga 50.088 KK.

"Data itu per tanggal 11 kemarin, dan ini masih ada pendataan yang berjalan dan datanya belum masuk. Ini sudah menjadi progres yang menggembirakan," jelasnya.

Pemerintah pusat menetapkan target uji coba pendataan sekitar 40 hingga 60 persen. Namun, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi meminta target lebih tinggi.

Pemkot Makassar membidik capaian 70 persen sebelum 31 Agustus 2026. Target tersebut membuat Dinas Sosial terus mengatur pola pengerahan agen di lapangan.

"Target dari pusat sebenarnya 40 persen sampai 50 persen. Tapi Pak Wali Kota minta target kita di Makassar 70 persen," katanya.

Sekitar 5.000 Agen Perlinsos disiapkan dari ASN berbagai SKPD. 

Pengerahan dilakukan bertahap dengan membagi wilayah kerja ke dalam beberapa sesi.

Pada sesi awal, agen menyasar Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Pandang, Mariso, dan Manggala. Sesi berikutnya bergerak ke Mamajang, Bontoala, Wajo, Tamalate, dan Sangkarrang.

Pendataan kemudian dilanjutkan ke kecamatan lain yang belum tersisir.

Setiap sesi berlangsung selama tiga hari agar pengerahan agen dapat dilakukan secara bergantian.

"Jadi ada empat sesi, masing-masing sesi mencakup beberapa kecamatan," kata Andi Bukti.

Dinsos Makassar juga menyiapkan langkah lanjutan jika masih ada warga yang belum terdata. 

Setelah pengerahan agen SKPD selesai, RT dan RW akan dilibatkan untuk menyisir warga di wilayah masing-masing.

"Kalau masih ada warga yang belum terdata, kita akan menjadikan RT/RW sebagai agen. Merekalah yang nanti menyisir warga di wilayahnya," terangnya.

Pelibatan RT/RW diharapkan membuat proses verifikasi lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah juga dapat mengetahui apabila terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi warga.

Meski demikian, percepatan pendataan masih menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan agen dari sejumlah SKPD. Dinsos harus menyesuaikan personel agar proses di lapangan tidak terhenti.

"Kami di Dinsos yang harus turun tangan menutupinya. Itu salah satu kendala di lapangan," tambahnya.

Dengan target 70 persen, Dinsos Makassar akan terus mengoptimalkan pengerahan agen dan koordinasi bersama kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW.

"Harapannya sebelum tanggal 31 Agustus bisa mencapai 70 persen," pungkas Andi Bukti. (*)