WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH - Mahkamah Agung mencatat capaian positif dalam pengelolaan keuangan negara dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP selama 14 tahun berturut-turut.

Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan meminta capaian tersebut tidak berhenti sebagai prestasi administratif. MA didorong memperkuat tata kelola dan mulai mengakselerasi transformasi pemerintahan berbasis teknologi menuju Government 5.0.

Hingga semester II 2025, MA telah menindaklanjuti 1.948 rekomendasi BPK atau mencapai 96,65 persen.

Capaian tersebut berada jauh di atas rata-rata tindak lanjut rekomendasi secara nasional yang mencapai 76 persen.

Baca juga: Jalur Sepeda Jakarta Dievaluasi, Akan Dibenahi Atau Dihapus, Pemprov DKI: Pesepeda pBukan Anak Tiri

Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas AKN IV BPK menyampaikan hal tersebut saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan MA Tahun 2025 di Jakarta.

Menurut Nyoman, pemeriksaan keuangan negara tidak semestinya hanya berujung pada pemberian opini, tetapi harus menghasilkan perbaikan tata kelola yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pemeriksaan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Nyoman.
BPK Dorong MA Menuju Government 5.0
Nyoman mengatakan penguatan tata kelola perlu berjalan beriringan dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG.

Transformasi menuju Government 5.0 juga dinilai membutuhkan pemanfaatan kecerdasan buatan, analisis data, serta kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan.

Namun, transformasi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan.

Di antaranya kematangan transformasi digital yang belum merata, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta AI, integritas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, keamanan siber, serta kebutuhan kolaborasi antarinstansi.

Baca juga: BBS Tigers Menang di Laga Perdana DBL North Jakarta 2026, Athini Soroti Evaluasi Tim

Karena itu, Government 5.0 dinilai membutuhkan pendekatan whole-of-government agar transformasi tidak berjalan sendiri-sendiri di setiap lembaga.

“Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah bagaimana mengombinasikan Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan melalui prinsip ESG,” kata Nyoman.

Meski mencatat capaian tindak lanjut yang tinggi, BPK masih menemukan sejumlah area yang perlu diperkuat di lingkungan MA.

Hal tersebut mencakup sistem pengendalian intern, pengelolaan aset negara, penerimaan negara, pengadaan barang dan jasa, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Pramono Minta Challenge Hafalan Al-Quran Berhadiah Miras di Ancol Diproses Hukum: Tak Ada Kata Maaf

BPK menilai tindak lanjut rekomendasi menjadi bagian penting agar hasil pemeriksaan tidak berhenti sebagai catatan administratif.

Perbaikan tersebut diharapkan dapat mendorong pembenahan sistem sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola di lingkungan MA.

“Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik,” tegas Nyoman.
Penyerahan LHP tersebut dihadiri Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Dwiarso Budi Santiarto, sejumlah Ketua Kamar MA, pejabat BPK dan MA, serta tim pemeriksa BPK.