Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ditantang bikin sayembara tangkap koruptor oleh Pengamat Politik Cirebon, Heru Subagia. Tantangan itu muncul usai Dedi Mulyadi menggelar sayembara tangkap begal.

Seperti diketahui, belum lama ini, Dedi Mulyadi memang menggelar sayembara tangkap begal di Jawa Barat. Dedi mengaku akan memberikan hadiah berkisar antara Rp5 juta hingga Rp50 juta bagi warga yang bisa menangkap pelaku begal, pencurian, pencopetan, penjambretan, hingga perampokan, kemudian menyerahkannya kepada polisi.

Dedi menyebut sayembara itu digelar untuk menekan angka kriminalitas di Jawa Barat. Ia juga meminta agar warga tidak takut dengan begal.

"Saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar. Yang bisa melumpuhkan maling, copet, jambret, begal, rampok kami siapkan hadiah dari Rp 5 sampai Rp 50 juta yang mampu melumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup," ujar Dedi dilansir dari TribunBekasi.com.

Tak disangka, sayembara itu langsung menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga sempat terang-terangan menolak ide Dedi tersebut.

Namun siapa sangka, di tengah pro dan kontra sayembara begal itu, baru-baru ini Dedi Mulyadi ditantang bikin sayembara tangkap koruptor.

Tantangan itu datang dari Pengamat Politik Cirebon, Heru Subagia. Heru mengusulkan agar sasaran sayembara tidak hanya mencakup begal, jambret, pencopet, perampok, dan pengedar obat keras, tetapi juga diperluas kepada koruptor kelas kakap.

Ia juga usul agar sosok yang bisa menangkap koruptor itu diganjar dengan hadiah miliaran rupiah dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Barat.

"Hadiah sayembara tangkap koruptor jangan receh. Kalau perlu nilainya mencapai miliaran rupiah dan diambil dari APBD, bukan dari kantong pribadi gubernur. Hadiah besar akan memicu keberanian masyarakat untuk melaporkan koruptor," ujar Heru.

Heru menilai masyarakat saat ini tengah geram dengan banyaknya kasus korupsi di Tanah Air. Sorotan publik juga semakin besar karena sejumlah perkara korupsi juga melibatkan pihak-pihak yang berasal dari lingkungan penegak hukum.

"Di tengah viralnya pemberantasan korupsi dan maraknya penjahat korupsi dari kalangan penegak hukum, masyarakat sedang geram, resah dan menginginkan perubahan tata kelola hukum yang radikal."

"Harapan tersebut layak menjadi tindakan nyata para pengambil kebijakan," ujar Heru saat berbincang dengan media, Rabu (5/8/2026) dilansir Kompas.com.

Heru menyebut kebijakan yang dibuat tidak boleh berhenti pada langkah simbolis, tetapi harus menyentuh perkara yang berdampak besar terhadap masyarakat dan keuangan negara.

Namun, ia menilai sasaran program yang dibuat Dedi Mulyadi masih terbatas karena sebagian besar hanya menyentuh pelaku kriminal kelas bawah. Kendati begitu, ia tetap mengapresiasi apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat tersebut.

"Sayembara dari KDM mengandung pilihan sekaligus tantangan berat. KDM yang suka menjadi gubernur populis ini ditantang untuk menggeser target sayembara tersebut agar lebih berkelas dan menantang," ucapnya.

"Gebrakan KDM pantas diapresiasi dan dihormati sebagai tindakan nyata penegakan hukum skala terbatas," jelas dia.

Namun, kebijakan itu diminta tidak hanya menjadi materi yang ramai dibicarakan atau disebarkan melalui media sosial. Heru ingin sayembara itu benar-benar menunjukkan substansi penegakan hukum.

"Sayembara tangkap begal dan pengedar obat keras serta memviralkannya seharusnya bukan sekadar panggung hiburan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah substansi penegakan hukum, bukan sekadar drama," katanya.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi ditantang bikin sayembara tangkap koruptor oleh Heru. Di mana, program tersebut dapat mencakup pejabat pemerintah, anggota legislatif, kepala daerah, dan pejabat di tingkat pemerintahan desa.

"Ada beban moral dan etika ketika sayembara yang diluncurkan sang gubernur ternyata hanya menyasar maling kelas teri. Mereka kadang mengambil keputusan ekstrem bukan karena rakus, melainkan karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh negara," ujarnya.

"Gubernur Jawa Barat layak memperluas sasaran sayembara antikorupsi dan ditujukan kepada para koruptor kelas kakap, elite politik, ketua dewan provinsi beserta anggotanya, pejabat teras pemprov, hingga pejabat daerah seperti wali kota, bupati, ketua DPRD, camat, dan kepala desa," ucap Heru.