Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat Zaini Shofari, mendorong Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengedepankan penyuluhan dan pendampingan sebelum tes urine terhadap siswa SMA/SMK di Jawa Barat.

Dikatakan Zaini, langkah tersebut penting agar kebijakan tes urine tidak memberikan tekanan secara psikologis kepada para siswa.

Zaini menilai, optimalisasi peran guru, tenaga pendidik, serta siswa harus menjadi langkah awal dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di lingkungan sekolah.

"Jangan kemudian langsung tes urinee, tapi optimalisasi dari peran pengajar dan murid juga itu menjadi penting," ujar Zaini, Rabu (12/8/2026).

Baca juga: LPA Jawa Barat Dukung Tes Urine Siswa SMA-SMK Sebagai Upaya Deteksi Dini dari Narkoba

Zaini mengatakan, sekolah perlu memperkuat penyuluhan, hingga pengayaan materi mengenai bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang.

Menurutnya, guru bimbingan konseling (BK), juga perlu mendapatkan edukasi yang memadai agar mampu memberikan pemahaman kepada siswa.

"Sejauh ini sudah sampai di mana bimbingan-bimbingan model seperti itu? Kalau misalnya ada bimbingan konseling, guru-guru itu harus diedukasi sehingga mentransformasikan ke muridnya jadi lebih fasih, lebih paham," ucapnya.

Tes urine, kata dia, tetap dapat dilakukan apabila penyuluhan dan pendampingan telah berjalan optimal, namun pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi psikologis serta privasi siswa.

Zaini mengusulkan agar pemerintah memberikan tenggang waktu setelah penyuluhan dilakukan, untuk melihat perkembangan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar.

Jika setelah edukasi dan pendampingan kasusnya masih meningkat, kata dia, tes urine dapat menjadi langkah lanjutan.

"Kalau penyuluhan itu terjadi tapi kemudian masih meningkat, baru (tes urine). Sehingga nanti tidak akan berdampak kepada siswa, baik secara psikis, misalnya takutnya menjadi terganggu. Terus juga privasi siswa juga tidak terganggu," katanya.

Selain pencegahan di sekolah, Zaini meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada siswa yang diduga menggunakan obat-obatan terlarang.

Baca juga: FKSS Jabar Respons Rencana Tes Urine Siswa SMA/SMK, Ade: Jangan Hanya Periksa Pelajar

Menurutnya, upaya pemberantasan harus diarahkan pula kepada bandar, pengedar, hingga penjual obat-obatan terlarang yang menyasar kalangan pelajar.

"Yang harus dikejar itu bukan hanya pengguna, tapi juga bandar-bandar, pengedar, pengecer. Jangan-jangan posisi siswa ini hanya jadi korban," ucapnya.

Zaini menilai, apabila pelajar terlibat sebagai pengguna, pendekatan edukasi dan pembinaan tetap harus dikedepankan karena mereka masih berada dalam usia pendidikan.

"Kalau jadi korban berarti proses edukasi masih bisa berlangsung di situ. Karena mereka posisinya masih pelajar," katanya.