Ahmad Humam Hamid*)
MENJELANG akhir 2004, Aceh berada di sebuah titik yang hampir tidak menyisakan banyak pilihan.
Darurat Militer sejak 2003 memang telah menghantam keras infrastruktur bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Operasi militer membuat kemampuan tempur GAM menyusut dan ruang geraknya semakin sempit. Tetapi perang, betapapun kuatnya tekanan militer, ternyata tidak mampu menghapus akar politik konflik.
Di satu sisi, negara tidak mungkin menyerah pada tuntutan kemerdekaan. Di sisi lain, kekuatan militer juga tidak mampu mengubah kesadaran politik masyarakat Aceh menjadi kepatuhan permanen. Konflik telah berubah menjadi perang yang mahal: mahal bagi negara, mahal bagi GAM, dan terutama mahal bagi rakyat Aceh.
Pada titik tertentu, sejarah perang selalu menghadapkan para pihak pada sebuah pertanyaan sederhana tetapi menyakitkan: sampai kapan?
Perdamaian Aceh pada akhirnya lahir dari jawaban atas pertanyaan itu.
Tetapi jawaban tersebut tidak muncul pada 26 Desember 2004, ketika tsunami menghantam Aceh. Jauh sebelum gelombang raksasa itu datang, sejumlah perubahan politik sebenarnya telah mulai berlangsung di Jakarta dan di lingkungan GAM.
Tsunami kemudian datang sebagai akselerator. Ia tidak menciptakan perdamaian dari nol. Ia mempercepat sebuah proses yang embrionya sudah mulai terbentuk.
Baca juga: Di Pojok Warung Kopi, Damai Aceh Sedang Diuji
Perubahan penting pertama terjadi di Jakarta.
Pemilu 2004 melahirkan pemerintahan baru: Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden dan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Keduanya datang dengan latar belakang yang berbeda, tetapi justru perbedaan itulah yang kemudian menjadi salah satu kekuatan utama dalam menangani Aceh.
SBY adalah seorang jenderal berbintang empat, mantan Menko Polkam dan figur yang memahami betul cara berpikir institusi keamanan. JK adalah seorang pengusaha dan politisi yang dikenal dengan gaya praktis, cepat, dan langsung pada persoalan.
Dalam penyelesaian Aceh, keduanya memainkan peran yang tidak sepenuhnya sama.
SBY menyediakan payung politik dan legitimasi negara.
JK bekerja lebih dekat dengan ruang negosiasi dan eksekusi politik.
Pembagian kerja semacam ini penting karena persoalan Aceh bukan sekadar bagaimana berbicara dengan GAM. Jakarta sendiri harus diyakinkan bahwa berbicara dengan GAM tidak sama dengan menyerah kepada GAM.
Presiden harus mengelola DPR, partai politik, TNI, birokrasi, dan opini publik nasional. Ia harus memastikan bahwa setiap kompromi dengan GAM masih dapat ditempatkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di sinilah latar belakang SBY sebagai mantan jenderal justru memberikan keuntungan politik.
Ia mempunyai kredibelitas di lingkungan keamanan yang tidak mudah dimiliki oleh seorang presiden sipil tanpa latar belakang militer. Jika Jakarta hendak mengubah pendekatan dari perang menuju negosiasi, perubahan itu harus terlebih dahulu diyakini oleh mereka yang selama bertahun-tahun melihat Aceh terutama sebagai persoalan keamanan.
JK mengambil sisi yang berbeda.
Ia tidak terlalu tertarik pada simbol kemenangan atau kekalahan. Baginya, negosiasi adalah seni mencari titik temu ketika kedua pihak menyadari bahwa melanjutkan pertarungan tidak lagi menghasilkan keuntungan yang sepadan dengan biayanya.
Dalam pendekatan JK, pimpinan GAM harus diperlakukan sebagai manusia dan mitra bicara. Mereka tidak perlu terlebih dahulu dipaksa mengakui kekalahan untuk bisa duduk di meja perundingan.
Pendekatan ini tampak sederhana. Tetapi setelah puluhan tahun konflik, ia merupakan perubahan psikologis yang besar.
Perdamaian membutuhkan bahasa baru.
Bukan bahasa “menang atau kalah”, melainkan bahasa tentang bagaimana kedua pihak keluar dari perang tanpa kehilangan seluruh martabatnya.
Di balik diplomasi tersebut terdapat persoalan yang jauh lebih sensitif: militer.
Pada awal Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri telah mengirimkan surat kepada DPR mengenai pergantian Panglima TNI. Nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu diajukan untuk menggantikan Jenderal TNI Endriartono Sutarto.
Namun setelah SBY menjadi presiden, arah kebijakan tersebut berubah.
Pada 28 Oktober 2004, SBY menarik kembali surat Megawati dan mempertahankan Endriartono Sutarto sebagai Panglima TNI.
Keputusan itu penting bukan semata-mata karena nama Ryamizard.
Ia menunjukkan bahwa presiden baru ingin menegaskan bahwa keputusan mengenai konfigurasi tertinggi komando militer berada di tangan pemerintahan baru.
Kita tidak perlu menyimpulkan secara gegabah bahwa SBY menarik pencalonan Ryamizard semata-mata demi membuka jalan menuju Helsinki. Bukti yang tersedia tidak cukup untuk membuat hubungan kausal sesederhana itu.
Namun secara politik, keputusan tersebut dapat dibaca sebagai salah satu tanda awal bahwa SBY sedang membangun ruang kendali politiknya sendiri terhadap institusi keamanan.
Dan bagi Aceh, hal itu penting.
Karena negosiasi dengan GAM hanya mungkin dipercaya apabila Jakarta sendiri mampu menjamin bahwa pintu dialog tidak akan dibuka di satu sisi sementara pintu operasi militer ditinggalkan terbuka di sisi lain.
Dengan kata lain, sebelum meyakinkan GAM bahwa Jakarta siap berdamai, SBY harus terlebih dahulu memastikan bahwa Jakarta mampu mengendalikan dirinya sendiri.
Ini mungkin salah satu bagian paling penting dari kisah perdamaian Aceh yang sering luput dari perhatian.
Tetapi keputusan politik di Jakarta belum cukup.
Dibutuhkan seseorang yang bersedia masuk ke wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh protokol negara.
Di sinilah muncul Dr. Farid Husain.
Atas arahan Jusuf Kalla, Farid memainkan peran penting dalam membuka komunikasi informal dengan pimpinan GAM di luar negeri. Bersama Juha Christensen, ia bergerak melalui jalur yang jauh dari sorotan publik.
Metodenya bukan diplomasi resmi.
Tidak ada konferensi pers. Tidak ada meja panjang dengan bendera kedua belah pihak. Tidak ada dokumen yang dibacakan di depan kamera.
Yang ada adalah percakapan.
Farid mendengarkan. Ia membangun hubungan personal. Ia mencoba memahami bagaimana pimpinan GAM melihat Jakarta, perang, dan kemungkinan masa depan Aceh.
Dalam konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun, hubungan personal sering kali menjadi jembatan pertama ketika institusi sudah kehilangan kepercayaan.
Karena itu, Farid tidak sekadar membawa pesan dari Jakarta.
Ia membantu mengubah persepsi tentang Jakarta.
Bagi pimpinan GAM di luar negeri, pertanyaan terbesarnya bukan hanya “apa yang ditawarkan pemerintah Indonesia?”
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
Apakah Jakarta kali ini sungguh-sungguh berbeda?
Jawaban atas pertanyaan itulah yang perlahan dibangun melalui diplomasi senyap.
Dan ini penting untuk dicatat: ketika tsunami menghantam Aceh pada 26 Desember 2004, jalur komunikasi itu sudah mulai tersedia.
Baca juga: Serial MoU Helsinki VIII - Era Megawati: Ketegasan Negara, Otonomi Khusus, dan Misteri Cot Trieng
Minggu pagi, 26 Desember 2004, mengubah seluruh kalkulasi.
Gempa bumi dahsyat dan tsunami menghantam Aceh. Lebih dari 170.000 orang di Aceh meninggal atau hilang. Kota-kota hancur. Infrastruktur negara dan masyarakat runtuh. Keluarga-keluarga lenyap dalam hitungan menit.
Aceh yang selama bertahun-tahun tertutup oleh logika keamanan mendadak menjadi pusat perhatian dunia.
Ribuan pekerja kemanusiaan, relawan, organisasi internasional, dan personel militer asing masuk ke Aceh untuk membantu proses penyelamatan dan pemulihan.
Ruang yang sebelumnya hampir sepenuhnya dikendalikan oleh logika keamanan tiba-tiba terbuka.
Dan di dalam ruang baru itulah kalkulasi politik berubah.
Pemerintah Indonesia membutuhkan stabilitas untuk menjalankan rekonstruksi.
Masyarakat Aceh membutuhkan bantuan dalam skala yang tidak mungkin ditangani oleh negara sendirian.
GAM menghadapi kenyataan baru: basis sosial dan wilayah yang selama bertahun-tahun menjadi medan perjuangan mereka telah dihantam bencana yang luar biasa.
Melanjutkan perang di tengah kehancuran semacam itu menjadi semakin sulit dibenarkan.
Tsunami dengan demikian bukan sekadar tragedi kemanusiaan.
Ia menjadi “critical juncture”- sebuah titik ketika struktur lama tiba-tiba kehilangan sebagian daya kerjanya dan aktor-aktor politik dipaksa menghitung ulang pilihan mereka.
Bahkan pemerintah Finlandia kemudian mencatat bahwa tsunami 26 Desember telah membuka peluang baru bagi pembicaraan damai Aceh.
Tetapi di sinilah kita perlu berhati-hati.
Tsunami tidak membuat kedua pihak tiba-tiba menjadi damai.
Ia membuat biaya untuk meneruskan perang menjadi semakin tidak masuk akal.
Itulah perbedaannya.
Ada kecenderungan dalam narasi perdamaian untuk melihat Jakarta sebagai aktor yang berubah sementara GAM seolah hanya menunggu tawaran.
Padahal tidak demikian.
Perdamaian hanya mungkin karena kedua belah pihak melakukan perubahan kalkulasi.
GAM harus menghadapi kenyataan bahwa kemampuan militernya telah ditekan sejak operasi 2003-2004. Jakarta juga harus menghadapi kenyataan bahwa kemenangan militer tidak otomatis menyelesaikan persoalan politik.
Kedua pihak akhirnya bertemu pada sebuah kesadaran yang sama dari arah yang berbeda: perang tidak lagi menawarkan jalan keluar yang realistis.
Tsunami memperbesar kesadaran itu.
Bagi Jakarta, perdamaian menjadi prasyarat rekonstruksi.
Bagi GAM, terbukanya ruang politik menawarkan kemungkinan untuk mengubah perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik.
Di sinilah masa depan Aceh mulai bergeser.
Bukan lagi pertanyaan:
Apakah Aceh merdeka atau tetap berada dalam Indonesia?
Tetapi:
Bagaimana hubungan baru Aceh dengan Indonesia dapat dibangun?
Pertanyaan kedua inilah yang akhirnya memungkinkan Helsinki.
Setelah tsunami, proses yang sebelumnya bergerak dalam ruang senyap memasuki tahap yang lebih formal.
Jusuf Kalla bersama timnya, termasuk Hamid Awaluddin dan Sofyan Djalil, mendorong pencarian seorang fasilitator internasional yang mempunyai kredibilitas cukup untuk diterima kedua belah pihak.
Nama Martti Ahtisaari kemudian muncul melalui jejaring Juha Christensen.
Ahtisaari bukan sekadar mantan presiden Finlandia. Ia memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi dan manajemen konflik melalui Crisis Management Initiative (CMI).
Yang dibutuhkan Aceh bukan seorang mediator yang sekadar membuat kedua pihak duduk bersama.
Yang dibutuhkan adalah seseorang yang mampu mengatakan kepada kedua pihak:
kalau kalian datang ke meja ini, jangan datang untuk mengulang perang dengan bahasa yang lebih sopan. Datanglah untuk mencari penyelesaian.
Ahtisaari tampaknya memahami kebutuhan itu.
Pada 27-29 Januari 2005, delegasi Pemerintah Indonesia dan GAM bertemu di Königstedt Manor, dekat Helsinki, untuk putaran pertama perundingan. Tujuan awalnya bahkan belum berupa kesepakatan final. Ahtisaari berbicara mengenai pembangunan kepercayaan dan pencarian kerangka untuk perundingan berikutnya.
Artinya, Helsinki tidak dimulai dengan perdamaian. Helsinki dimulai dengan keberanian untuk duduk bersama.
Dan itu sendiri sudah merupakan perubahan sejarah.
Belakangan, MoU Helsinki sering dikenang sebagai sebuah mahakarya diplomasi.
Memang demikian.
Tetapi mahakarya itu tidak muncul dalam satu malam.
Sebelum Ahtisaari duduk sebagai mediator, sudah ada perubahan di Jakarta.
Sebelum delegasi Indonesia dan GAM berjabat tangan, sudah ada diplomasi senyap yang membuka jalur komunikasi.
Sebelum tsunami mengubah Aceh, perang sudah mencapai tingkat kelelahan tertentu.
Dan ketika tsunami datang, ia mengubah seluruh kalkulasi dengan cara yang tidak pernah dapat dirancang oleh seorang diplomat sekalipun.
Karena itu, perdamaian Aceh tidak tepat dijelaskan dengan satu sebab.
SBY bukan satu-satunya pembawa damai. JK bukan satu-satunya arsitek. Farid Husain bukan satu-satunya pembuka jalan. Ahtisaari bukan satu-satunya pembentuk kesepakatan. Dan tsunami bukan pencipta perdamaian.
Mereka berada dalam satu rangkaian sejarah yang saling bertemu.
SBY menyediakan ruang politik.
JK menggerakkan mesin negosiasi.
Farid membuka pintu yang sebelumnya tertutup.
GAM mengubah kalkulasinya sendiri.
Tsunami mempercepat semuanya.
Ahtisaari kemudian mengubah momentum itu menjadi proses perundingan yang terstruktur.
Maka, jika ada satu kalimat yang layak diingat dari episode ini, mungkin bukan bahwa tsunami membawa perdamaian.
Melainkan:
Tsunami membuka pintu. Tetapi pintu itu sudah mulai dicari kuncinya sebelum 26 Desember 2004.
Helsinki bukan awal dari perdamaian Aceh.
Helsinki adalah tempat di mana sebuah proses yang telah tumbuh diam-diam akhirnya memperoleh bentuk sejarahnya.
*) PENULIS adalah Sosiolog dan Mantan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.
