TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, tak hanya diwarnai kemeriahan pawai, tetapi juga menjadi momen evaluasi atas sejumlah persoalan mendasar di daerah.

Usai menghadiri Karnaval Budaya Harmoni Kemilau 2026 di Kecamatan Malinau Utara yang diikuti sekitar 5.000 peserta dari belasan desa, Bupati Malinau, Wempi W Mawa,  menanggapi sorotan publik terkait tantangan pembangunan, dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Di balik antusiasme warga yang memadati rute karnaval, daerah masih dihadapkan pada masalah klasik kawasan pedalaman dan perbatasan, seperti antrean BBM hingga tingginya harga komoditas pokok.

Salah satunya harga minyak goreng di wilayah perbatasan, yang dilaporkan warga sempat menembus angka Rp65.000 per liter.

Menanggapi hal tersebut, Wempi W Mawa mengakui masih banyak pekerjaan rumah dan keterbatasan layanan publik, yang belum terselesaikan sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Baca juga: Ribuan Peserta Meriahkan Karnaval Budaya Malinau Utara, 6 Etnis Bersatu Rayakan HUT ke-81 RI

Diperlukan sinergi dari pemerintah provinsi hingga pemerintah RI, menghadapi sejumlah keterbatasan di tapal batas.

"Itulah yang saya katakan, masih ada kekurangan di sana-sini yang belum bisa kita selesaikan.

Kita tidak mengeluh saja, tapi berusaha dengan seluruh daya usaha yang kita miliki," ujar Wempi W Mawa, Kamis (13/8/2026).

Menurut Wempi W Mawa, Pemkab Malinau terus berupaya menekan dampak lonjakan harga di wilayah terpencil, melalui berbagai skema intervensi anggaran daerah.

"Pemerintah Kabupaten Malinau berusaha terus mendistribusikan kebijakan, misalnya melalui subsidi barang maupun subsidi ongkos angkut orang untuk membantu masyarakat," terangnya.

Sementara itu untuk agenda peringatan kemerdekaan, Pemkab Malinau membagi fokus kehadiran pimpinan daerah di dua wilayah.

Wempi dijadwalkan memimpin upacara di ibu kota kabupaten, sedangkan Wakil Bupati Malinau mendampingi utusan Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan upacara bendera di kawasan perbatasan negara, yakni Kecamatan Apau Kayan.

Pembagian ini dilakukan untuk memastikan kehadiran representasi pemerintah di wilayah terluar sekaligus melihat langsung kondisi riil masyarakat di perbatasan.

Wempi menambahkan bahwa proses pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Malinau masih membutuhkan waktu serta perbaikan secara bertahap.

Ia menekankan pentingnya menyiapkan generasi muda agar siap menghadapi tantangan daerah di masa mendatang.

(*)

Penulis: Mohammad Supri