TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengoptimalkan dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah.

Penandatanganan PKS berlangsung dalam Rapat Koordinasi Khusus antara Kemendagri, BGN, dan seluruh pemerintah daerah (Pemda) secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Prosesi tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Kepala BGN Sudaryono.

Tito mengatakan, kerja sama antara Kemendagri dan BGN, khususnya melalui Dukcapil, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Program MBG secara lebih terukur. 

Ia menilai, pemanfaatan data kependudukan tidak hanya membantu mengetahui jumlah penerima manfaat, tetapi juga dapat memberikan informasi secara lebih spesifik mengenai identitas penerima.

“Dengan adanya kerja sama Dukcapil, kami sangat harapkan nanti akan memberikan kontribusi juga kepada program MBG BGN," ungkap Tito.

"Tidak hanya kuantitatif, jumlah anak atau ibu yang menjadi penerima manfaat, tapi langsung bisa secara kualitatif, yaitu siapa penerimanya. Itu bisa ketahuan,”sambungnya

Dalam arahannya, Tito juga mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki sejumlah indikator kinerja yang harus dicapai.

Beberapa di antaranya ialah menurunkan angka stunting, menekan angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tito menyebutkan ketiga indikator tersebut dapat didukung melalui implementasi Program MBG.

Kehadiran program yang didanai melalui APBN dinilai dapat membantu kepala daerah menangani berbagai persoalan masyarakat tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Nah ini dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu, kepala daerah-kepala daerah akan sangat terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” katanya.

Mendagri pun mengajak seluruh kepala daerah memanfaatkan program tersebut untuk mengatasi berbagai tantangan di wilayah masing-masing.

Pelaksanaan MBG yang berjalan optimal, kata dia, tidak hanya berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja serta meningkatkan produktivitas sektor pangan.

Lebih lanjut, Tito menilai Program MBG dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. 

Implementasinya akan mendorong pergerakan rantai pasok yang melibatkan berbagai pelaku usaha dan produsen pangan, mulai dari petani, nelayan, hingga peternak.

Program tersebut juga dinilai dapat berkontribusi terhadap pengendalian inflasi daerah melalui intervensi BGN dalam menyerap pasokan pangan dari daerah.

“Nah jadi di daerah-daerah tertentu beliau (Kepala BGN) bisa memberikan instruksi. ‘Beli ikan, SPPG … misalnya gitu. Beli telur, [ketika harga] telurnya turun. Nah, jadi memang banyak sekali manfaatnya rekan-rekan pemerintah daerah, ya. Kita harus dukung,” sambung Mendagri.

Sejalan dengan itu, Mendagri meminta pemerintah daerah turut aktif berkolaborasi dalam mendukung pelaksanaan Program MBG.

Pelibatan Pemda dalam program tersebut juga telah memiliki landasan regulasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Kemendagri, lanjut Mendagri, berkomitmen memperkuat koordinasi dengan BGN agar pelaksanaan program di daerah dapat berjalan efektif.

Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola sekaligus memastikan manfaat Program MBG diterima oleh kelompok sasaran secara tepat.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kemendagri.

Hadir pula Kepala BGN Sudaryono, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN Trenggono, serta jajaran pejabat terkait di lingkungan BGN. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh seluruh pejabat pemerintah daerah secara virtual.