Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pusat Perubahan Iklim Institut Teknologi Bandung (PPI ITB) mengingatkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino 2026–2027 yang diprediksi berada pada kategori kuat hingga sangat kuat. 

Fenomena tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau, menunda datangnya musim hujan, dan meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia.

Peringatan tersebut disampaikan dalam talkshow  PPI ITB bertajuk “El Niño Kuat 2026–2027 dan Dampaknya di Indonesia”. 

Baca juga: Krisis Air Bersih di Pangandaran Makin Parah, 7.973 Warga Terdampak Kekeringan

Kepala Pusat Perubahan Iklim PPI ITB, Prof. Ir. Djoko Santoso Abi Suroso, mengatakan fenomena El Nino bukan merupakan kejadian baru bagi Indonesia. Namun, pengalaman dari sejumlah kejadian El Nino ekstrem di masa lalu menunjukkan pentingnya kesiapan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan.

“Secara historis kita sudah pernah mengalami El Nino ekstrem, tahun 1997 dan tahun 2015 misalnya, cukup besar dan berdampak serius. Harapannya dengan menyampaikan dan membahas ini, kita bisa mempersiapkan penanganannya dengan lebih baik,” ujar Djoko saat ditemui di ITB, Jalan Ganesa No 10, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).

Menurut dia, tingkat keparahan dampak El Nino tidak bisa hanya ditentukan berdasarkan kuat atau tidaknya fenomena tersebut. 

Dalam perspektif kebencanaan, El Nino merupakan salah satu hazard atau bahaya yang dapat memicu kekeringan. Besarnya risiko kemudian sangat ditentukan oleh tingkat kerentanan dan kapasitas masyarakat maupun pemerintah dalam menghadapi bahaya tersebut.

“Risiko adalah fungsi dari hazard dan kerentanan. Kalau kita akan menerima hazard kekeringan tahun ini, maka kita bisa mempersiapkan dengan mengurangi kerentanannya, yaitu meningkatkan kapasitas kita,” katanya.

Djoko mengingatkan bahwa dampak El Nino tidak akan seragam di seluruh Indonesia. Tingkat keparahan sangat bergantung pada karakteristik wilayah dan faktor iklim lainnya.

“Secara spasial, keparahan dampak ini berbeda-beda. Bahkan ada wilayah tertentu di Indonesia, misalnya sebagian wilayah Kalimantan Utara, yang mungkin curah hujannya malah tinggi,” ujarnya.

Ia mencontohkan kondisi pada 2023 ketika terdapat wilayah yang justru mengalami curah hujan tinggi di tengah fenomena El Nino.

Sementara itu Peneliti Senior Bidang Meteorologi dan Klimatologi PPI ITB, Dr. Tri Wahyu Hadi, menjelaskan bahwa kekuatan El Nino salah satunya diukur melalui indeks Nino 3.4, yang menggambarkan anomali suhu muka laut di kawasan Pasifik tengah.

Baca juga: Krisis Air Bersih di Pangandaran Makin Parah, 7.973 Warga Terdampak Kekeringan

Menurut Tri, nilai indeks di atas 2 derajat Celsius masuk kategori sangat kuat. 

Sejumlah kejadian El Nino sebelumnya, seperti 1997, 2015, dan 2023, tercatat berada pada kategori kuat hingga sangat kuat.

“2015 juga sangat kuat, bahkan boleh dikatakan ekstrem, makanya kemudian muncul istilah ‘Godzilla’ pada 2015,” ujar Tri.

Berdasarkan pemantauan saat ini, indeks Nino 3.4 telah mencapai sekitar 1,56 pada akhir Juni 2026 dan diperkirakan terus meningkat hingga mencapai puncak sekitar Desember 2026–Januari 2027. 

Bahkan, terdapat kemungkinan fenomena tersebut kembali masuk kategori sangat kuat setelah Januari.

Namun, Tri menekankan bahwa besarnya indeks El Nino tidak otomatis menentukan seberapa parah dampaknya di Indonesia. Ada faktor iklim lain yang dapat memperkuat dampak tersebut, salah satunya Indian Ocean Dipole (IOD).

Potensi munculnya Dipole Mode positif (DM+) pada September–Desember 2026 menjadi perhatian karena kondisi tersebut juga dapat mengurangi curah hujan, terutama di sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat.

“Dampaknya itu juga ada faktor lain. Kalau dampaknya 1997 termasuk yang paling kuat karena berbarengan dengan Dipole Mode positif. Jadi ada faktor lain yang bisa memperkuat dampak,” kata Tri.

Kombinasi El Nino kuat atau sangat kuat dengan DM+ berpotensi menghasilkan kondisi yang lebih kering. Pola tersebut mengingatkan pada kejadian 1997/1998 yang menyebabkan dampak besar terhadap berbagai sektor di Indonesia.

PPI ITB juga menyoroti durasi El Nino yang diperkirakan berlangsung cukup panjang, yakni sekitar delapan hingga sembilan bulan, mulai pertengahan 2026 hingga kuartal pertama 2027.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena bertepatan dengan periode musim kemarau dan berpotensi menyebabkan awal musim hujan datang lebih lambat.

Tri mengatakan, di Pulau Jawa, awal musim hujan umumnya terjadi sekitar November–Desember. Namun, pengaruh El Nino kuat berpotensi membuat kedatangannya mundur hingga awal bahkan pertengahan Januari.

“Awal musim hujan di Indonesia itu bervariasi, tetapi di Jawa umumnya Desember. Dengan adanya El Nino kuat, itu bisa mundur sampai awal Januari atau bahkan pertengahan,” ujarnya.

Baca juga: Ancaman El Nino di Jawa Barat: Produksi Gabah Terancam Turun, Irigasi Mulai Menyusut

Keterlambatan tersebut dinilai sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian, khususnya tanaman padi. Pasalnya, jadwal tanam petani sangat bergantung pada ketersediaan air.

“Biasanya petani menanam di Desember atau November bahkan, tetapi harus mundur ke Januari dan itu akan menurunkan produktivitas cukup signifikan,” kata Tri.

Ia menyebutkan, sektor pertanian, khususnya pertanian padi sebagai komoditas pangan utama, menjadi salah satu sektor yang paling sensitif terhadap fenomena El Nino.

Selain pertanian, sektor lain yang perlu mendapat perhatian adalah ketersediaan air bersih serta kebencanaan, termasuk potensi kebakaran hutan dan lahan sebagai dampak ikutan dari kekeringan.

PPI ITB mencatat, hingga akhir Juli 2026, BMKG telah mendeteksi ribuan titik panas yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa dampak kekeringan mulai terlihat di lapangan.

Tri mengatakan pemerintah perlu memperkuat kapasitas menghadapi kekeringan, terutama di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses air bersih.

“Misalkan tangki air yang tadinya disediakan cuma tiga, mungkin perlu ditambah menjadi lima. Peningkatan kapasitas seperti itu,” ujarnya.

Pernyataan tersebut juga berkaitan dengan kondisi di Jawa Barat. Menanggapi data BPBD Jabar mengenai sekitar 450.000 warga yang terdampak kekeringan dan kesulitan memperoleh akses air bersih, Tri mengatakan dampak kekeringan tidak hanya ditentukan oleh kondisi iklim, tetapi juga oleh kerentanan masyarakat dan kapasitas sistem penyediaan air.

Menurut dia, wilayah dengan sistem saluran air bersih yang terbatas dan kapasitas penyedia air yang tidak sebanding dengan kebutuhan akan lebih rentan ketika kekeringan meningkat.

Meski membawa risiko kekeringan, El Nino juga dapat memberikan dampak positif pada sektor tertentu. PPI ITB menilai fenomena ini tidak hanya perlu dipandang sebagai ancaman, tetapi juga sebagai kondisi yang dapat dimanfaatkan pada sektor-sektor tertentu dengan persiapan yang tepat.

Tri menyebut sektor perikanan tangkap di wilayah selatan Indonesia, khususnya Samudra Hindia, sebagai salah satu sektor yang berpotensi memperoleh keuntungan.

Saat El Nino dapat terjadi fenomena upwelling, yakni naiknya massa air laut yang lebih dingin dari lapisan dalam ke permukaan. Kondisi tersebut membawa nutrien yang dapat meningkatkan produktivitas perairan dan mendukung ketersediaan ikan.

“Di sektor perikanan tangkap, terutama di selatan Indonesia, biasanya meningkat karena ada fenomena upwelling. Naiknya air dingin dari laut dalam ke permukaan meningkatkan nutrisi untuk ikan,” jelasnya.

Sektor produksi garam juga berpotensi memperoleh keuntungan karena periode hari cerah yang lebih panjang dapat meningkatkan produktivitas ladang garam.

Di sektor pertanian, lahan rawa lebak yang biasanya tergenang juga berpotensi menjadi lebih kering sehingga dapat dimanfaatkan untuk penanaman.

Sementara di sektor energi, produksi pembangkit listrik tenaga air berpotensi mengalami penurunan karena berkurangnya debit air. Sebaliknya, kondisi langit yang lebih cerah dapat meningkatkan produktivitas pembangkit listrik tenaga surya.

Menurut Tri, peluang lain juga masih terbuka karena Indonesia memiliki keragaman sumber pangan yang dapat menjadi bagian dari strategi menghadapi kekeringan.

Baca juga: El Nino Mengancam, 17 Kecamatan di Purwakarta Kini dalam Status Siaga Darurat Bencana

“Kita diberkahi dengan keberagaman pangan. Kalau padi tidak ada, masih ada sagu. Di Sunda ada kawung atau aren, batangnya juga masih bisa dimakan dan dibuat tepung. Banyak hal yang masih bisa kita gunakan untuk menangani kondisi kekeringan,” katanya.