TRIBUNNEWS.COM - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing memprediksi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026), akan banyak mengulas capaian pemerintahan.
Namun, Emrus mengingatkan pidato Presiden tidak cukup hanya menyajikan keberhasilan pemerintah.
Transparansi mengenai persoalan ekonomi, khususnya utang negara, juga dinilai penting agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi Indonesia.
Emrus mendorong Prabowo menjelaskan secara terbuka untuk apa utang negara dilakukan, bagaimana skema penggunaannya, serta kapan beban tersebut dapat diselesaikan.
"Misalnya, mungkinkah itu disampaikan kenapa kita meminjam ke luar negeri? Lalu kemudian digunakan untuk apa itu utang?" kata Emrus dalam wawancara dengan Tribunnews.com Redaksi Solo.
Pertanyaan tersebut tidak berhenti pada alasan pemerintah mencari pembiayaan dari luar negeri. Beban pembayaran pokok dan bunga juga dinilai perlu dijelaskan kepada masyarakat.
"Bagaimana skema pembayaran tersebut? Berapa lama utang kita itu bisa kita bayar pokok utangnya dan bunganya, dan tentu itu kan menjadi beban," ujar dia.
Emrus menilai utang memang dapat menjadi instrumen pemerintah untuk mengatasi persoalan perekonomian. Namun, konsekuensi fiskalnya tetap harus dibuka kepada publik.
Transparansi tersebut mencakup penggunaan dana, skema pembayaran, jangka waktu pelunasan, hingga beban bunga yang harus ditanggung negara.
Dengan penjelasan itu, masyarakat tidak hanya mengetahui manfaat pembiayaan utang, tetapi juga memahami konsekuensi yang akan menjadi tanggungan negara dalam jangka panjang.
Baca juga: Politikus PKB Harap Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Untuk Guru Dalam Pidato Kenegaraan Besok
Persoalan utang kemudian ditempatkan Emrus sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pemerintahan Prabowo. Pidato kenegaraan dinilai menjadi momentum bagi Presiden untuk menyampaikan kondisi Indonesia secara objektif, termasuk sisi yang belum berhasil ditangani.
“Oke” Harus Dibuktikan dengan Angka
Emrus juga menyoroti penilaian Prabowo terhadap pemerintahannya yang pernah disebut “oke”.
Label tersebut, kata Emrus, semestinya diterjemahkan dalam indikator yang dapat diukur. Keberhasilan kementerian dan lembaga pemerintah perlu ditampilkan dalam bentuk data kuantitatif sehingga publik dapat menilai capaian tersebut secara objektif.
"Sejatinya disampaikan dalam bentuk data kuantitatif dari masing-masing kementerian yang dia pimpin," kata Emrus.
Dengan demikian, pidato Presiden tidak hanya menjadi penyampaian narasi keberhasilan kabinet, tetapi juga laporan kinerja yang dapat diuji melalui angka.
Emrus melihat langkah itu penting karena jumlah pembantu Presiden, termasuk menteri dan kepala badan setingkat menteri, mencapai lebih dari 100 orang. Capaian masing-masing institusi dinilai perlu memiliki ukuran yang jelas.
Data juga diperlukan ketika Presiden menyampaikan capaian lembaga-lembaga negara lainnya. Sebagai kepala negara, Prabowo diharapkan menyampaikan kinerja pemerintahan dan lembaga negara berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kelemahan Pemerintah Harus Dibuka
Selain capaian, Emrus meminta Prabowo membuka kelemahan pemerintah dalam pidato kenegaraan.
Pidato dinilai lebih objektif apabila menyandingkan keberhasilan, kelemahan, dan solusi.
Masyarakat dengan demikian tidak hanya menerima daftar pencapaian, tetapi juga mengetahui persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
"Sejatinya pidato tersebut disampaikan dalam bentuk dua sisi: sisi keberhasilan dan sisi kelemahan. Dan juga perlu juga disampaikan solusi-solusi dari permasalahan atau kelemahan-kelemahan atau kekurangan tersebut," ujar Emrus.
Sejumlah persoalan yang dapat disampaikan secara terbuka antara lain korupsi, penanganan hukum yang masih bermasalah, serta kondisi masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Bagi Emrus, pengakuan terhadap kelemahan tidak mengurangi keberhasilan pemerintah.
Justru, keterbukaan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat menilai kondisi Indonesia secara lebih utuh sekaligus melihat arah penyelesaian yang ditawarkan Presiden.
Pengamanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, diperketat menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI 2026 dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026).
Namun ada yang berbeda dari penyelenggaraan Sidang Tahunan sebelumnya, pada tahun ini pagar pembatas sepanjang kira-kira 20 meter terlihat terpasang di area Gedung Nusantara II.
Pantauan reporter Tribunnews.com Chaerul Umam di lokasi, pagar pembatas berbahan besi berwarna silver tersebut ditempatkan di Gedung Nusantara II DPR, atau tepatnya akses menuju Gedung Nusantara, lokasi Sidang Tahunan.
Barikade digunakan untuk membatasi akses dan mengatur pergerakan orang selama rangkaian kegiatan Sidang Tahunan MPR berlangsung.
Pagar pembatas tersebut berbentuk portabel dan dilengkapi kaki penyangga sehingga dapat dipindahkan sesuai kebutuhan pengamanan.
Barikade disusun berjejer untuk membentuk jalur pembatas agar anggota DPR serta tamu undangan lainnya bisa melintas menuju Gedung Nusantara.
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI akan dihadiri sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam Sidang Tahunan MPR, Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus kesempatan bagi dia untuk menyampaikan sejumlah hal terkait kondisi bangsa serta arah kebijakan pemerintah.
Diketahui, pidato tersebut akan dilakukan Prabowo sebanyak dua kali, yakni pada pagi dan sore hari.
Berdasarkan susunan acara, agenda Sidang Tahunan MPR 2026 digelar mulai pukul 08.30 WIB sampai 10.48 WIB.
Selanjutnya, pada pukul 13.15 WIB, akan digelar Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU APBN TA 2027.
(Tribunnews.com/ Chrysnha, Chaerul Umam)
