BANGKAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sentilan menohok terkait keberadaan 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung (Babel) dalam Pidato Kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan.
Prabowo secara terbuka mempertanyakan peran serta tanggung jawab aparat keamanan daerah yang dinilai tidak mungkin tidak mengetahui maraknya aktivitas tambang ilegal tersebut.
Di hadapan wakil rakyat, Presiden memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut tuntas serta menindak tegas oknum yang terlibat tanpa pandang bulu demi kepentingan rakyat.
Baca juga: Kabar Gembira, Danantara Siapkan Kredit Motor Listrik Bunga Rendah dan Hapus Uang Muka
Simak pernyataan lengkap Presiden Prabowo, instruksi untuk Bea Cukai dan Bakamla, serta capaian kinerja PT Timah selengkapnya di sini.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung atau Babel yang disebut telah ditutup pemerintah pada akhir 2025.
Prabowo pun meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut persoalan tersebut.
"Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu?" kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengaku telah meminta Panglima TNI dan Kapolri melakukan pengusutan.
Ia juga mempertanyakan tugas dan tanggung jawab pejabat yang diberi pangkat dan jabatan untuk menertibkan aktivitas tersebut.
"Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini?" ujar Prabowo.
Dalam bagian pidato yang sama, Prabowo mengatakan pimpinan harus berani menertibkan bawahannya apabila terdapat pelanggaran.
"Pemimpin yang baik, komandan yang baik, adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri," kata Prabowo.
Ia mengatakan upaya penindakan tersebut tetap harus dilakukan meski menyangkut bawahan yang telah mendapat kepercayaan dan kenaikan pangkat.
"Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan," ujarnya.
Prabowo mengatakan keputusan mengenai penindakan tersebut harus didasarkan pada kepentingan rakyat.
"Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia," kata Prabowo.
Selain Panglima TNI dan Kapolri, Prabowo meminta Menteri Keuangan mengusut Bea Cukai. Ia juga menyinggung tugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam pengawasan penyelundupan.
"Tapi Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga. Iya, kan?" kata Prabowo.
"Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?" ujarnya.
Prabowo kemudian kembali meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut persoalan tersebut. Dalam pidatonya, ia tidak menyebut nama pejabat tertentu yang dinilai terlibat dalam aktivitas tambang ilegal maupun penyelundupan.
Di bagian lain pidatonya, Prabowo menyebut kinerja PT Timah. Ia mengatakan perusahaan itu mencatat keuntungan Rp2,7 triliun pada enam bulan pertama 2026, atau sembilan kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini, PT Timah telah mencapai keuntungan Rp 2,7 triliun, 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Prabowo.
(Kompas/Bangkapos.com)
