TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, mempercepat pemutakhiran data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui penerapan Sistem Informasi Gerak Cepat Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (SIGAP RTLH) di tingkat desa.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan data RTLH yang dihimpun pemerintah lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Mamuju Tengah menggelar pelatihan SIGAP RTLH gelombang kedua yang diikuti 33 desa.
Baca juga: Kemarau Panjang di Mamuju, Permintaan Jasa Sumur Bor Meningkat Drastis
Baca juga: Punya 97 Ribu Rumah Tak Layak Huni Pemprov Sulbar Didesak Tuntaskan Verifikasi BSPS 2026
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Perkimtan Mamuju Tengah, Jalan Poros Tobadak, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak.
Melalui sistem ini, petugas desa tidak lagi mengandalkan pendataan secara manual.
Data rumah, titik koordinat, dokumentasi kondisi bangunan, hingga laporan terkait RTLH dapat dihimpun dan dikirim secara digital kepada Dinas Perkimtan.
Kepala Dinas Perkimtan Mamuju Tengah, Paisal Anwar, mengatakan akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kebijakan serta sasaran program bantuan perumahan.
"Dengan keterlibatan pemerintah desa, kami berharap proses pemutakhiran data dapat dilakukan secara berkelanjutan," ujar Paisal saat dikonfirmasi, Jumat (14/8/2026).
Menurut Paisal, kualitas data RTLH juga berpotensi memengaruhi kuota bantuan bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026 dan 2027.
Karena itu, data yang dihimpun melalui SIGAP RTLH akan diarahkan menjadi basis data yang lebih aktual dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam perencanaan program penanganan RTLH sekaligus menentukan calon penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.
Paisal menegaskan, keberhasilan penerapan SIGAP RTLH sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah desa.
"Desa menjadi ujung tombak karena pemerintah desa yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi rumah di wilayahnya," tuturnya.
"Data yang baik dari desa akan menjadi dasar bagi kami untuk memperjuangkan program bantuan yang lebih tepat sasaran," pungkasnya. (*)
Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com, Sandi Anugrah
