TRIBUNWOW.COM - Presiden Prabowo Subianto meminta TNI dan Polri mengusut tuntas praktik tambang ilegal yang masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk dugaan keterlibatan oknum dari kedua institusi tersebut.

Hal itu diungkap Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman seusai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Habiburokhman, Prabowo meminta aparat tidak hanya menindak pihak yang terlibat di lapangan, tetapi juga mengusut apabila ditemukan oknum TNI maupun Polri yang terlibat dalam praktik tambang ilegal.

"Iya tadi Panglima TNI dan Pak Kapolri ya, dua institusi tersebut diminta untuk mengusut tuntas, termasuk terhadap oknum-oknum dari dua institusi tersebut yang mungkin saja ada dalam masalah-masalah tambang ilegal di timah, di apa namanya, Babel (Bangka Belitung) tersebut," kata Habiburokhman.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Prabowo menyinggung persoalan penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal dalam pidato kenegaraannya.

Habiburokhman mengatakan tambang ilegal masih menjadi salah satu perhatian pemerintah, termasuk aktivitas pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung.

Ia menilai apabila ditemukan keterlibatan aparat dalam praktik tersebut, pihak yang bersangkutan juga harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Baca juga: Momen Prabowo dan Jokowi di Sidang MPR, Saling Hormat hingga Beri Jempol

Ketika ditanya apakah kembali disinggungnya persoalan tambang ilegal menunjukkan masalah tersebut belum selesai, Habiburokhman mengatakan terdapat perkembangan dalam penanganannya.

"Justru tadi disampaikan kemajuan-kemajuan tersebut ya, soal konteks program-program strategis, pemberantasan korupsi, semua sudah disampaikan," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga menyoroti capaian aparat penegak hukum dalam melakukan pemulihan aset.

"Tadi Anda lihat sendiri begitu banyak asset recovery yang sudah dilaksanakan oleh para penegak hukum. Justru tadi update-nya ya," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat keamanan dalam praktik ribuan tambang timah ilegal di Bangka Belitung.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mempertanyakan fungsi pengawasan aparat terkait masih beroperasinya tambang ilegal dalam jumlah besar di wilayah tersebut.

"Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, usut," tegas Prabowo.

Prabowo juga meminta pimpinan aparat penegak hukum bertindak tegas apabila menemukan bawahannya yang terbukti melanggar hukum.

"Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang yang baru saja kita beri bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa harus kita lakukan," ucapnya.

Prabowo kemudian kembali meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut praktik tambang ilegal tersebut hingga tuntas.

"Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri, usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi," tambahnya.

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya telah mengeksekusi penutupan 1.000 tambang timah ilegal di wilayah Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.

Selain meminta TNI dan Polri mengusut persoalan tersebut, Prabowo juga menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menindak oknum nakal di Bea Cukai.

Prabowo turut memerintahkan Badan Keamanan Laut atau Bakamla memberantas praktik penyelundupan. (*)