TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Persoalan rumah layak huni di Indonesia tidak hanya berkutat pada fisik bangunan, melainkan juga akses terhadap sanitasi dasar.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sekitar sepertiga rumah tangga di Provinsi Papua Pegunungan masih melakukan praktik buang air besar (BAB) sembarangan.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan persoalan sanitasi masih menjadi tantangan utama dalam pemenuhan indikator rumah layak huni di kawasan Indonesia timur.
Baca juga: 35 Kampung di Kabupaten Jayapura Diklaim Telah Setop Buang Air Besar Sembarangan
"Kalau kita lihat di Papua Pegunungan, sepertiga dari rumah tangga melakukan praktik BAB sembarangan," ujar Amalia saat merilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Berdasarkan data BPS, persentase rumah tangga yang melakukan praktik BAB sembarangan di Papua Pegunungan mencapai 31,61 persen.
Angka ini menempatkan Papua Pegunungan di urutan tertinggi secara nasional.
Di posisi berikutnya, persentase BAB sembarangan juga tergolong tinggi di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) lainnya, yakni Papua Tengah sebesar 18,66 persen dan Papua Selatan sebesar 15,01 persen.
Sementara untuk daerah lain, angkanya tercatat jauh lebih rendah, seperti Sulawesi Tengah (7,76 persen), Sulawesi Barat (5,30 persen), dan Maluku (5,26 persen).
Amalia menjelaskan, BPS mengukur kelayakan perumahan berdasarkan empat komponen utama, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai per kapita, akses air minum layak, serta akses sanitasi yang layak.
"Bangunan yang secara fisik memenuhi standar belum tentu masuk kategori rumah layak huni apabila tidak didukung akses sanitasi yang memenuhi syarat," tegasnya.
Secara nasional, akses masyarakat terhadap rumah layak huni mengalami peningkatan dari 68,4 persen pada 2025 menjadi 70,3 persen pada 2026.
Namun, ketimpangan antarwilayah masih memicu kesenjangan fasilitas dasar seperti sanitasi dan penerangan listrik PLN.
Baca juga: Soroti Kinerja Birokrasi, Koalisi Desak Semua OPD Papua Pegunungan Publikasikan Program ke Media
BPS juga menyoroti lima provinsi di Tanah Papua; Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya—sebagai kawasan yang masih menghadapi keterbatasan akses listrik.
Tantangan perumahan secara nasional pun terbagi dalam dua kategori besar:
Temuan ini menegaskan bahwa fokus pembangunan perumahan pemerintah tidak hanya sebatas menambah jumlah fisik bangunan, tetapi juga memastikan penyediaan fasilitas sanitasi, air bersih, dan pasokan listrik yang memadai. (*)
Sumber: kompas.com
