POS-KUPANG.COM - Kementerian UMKM mencatat Realisasi KUR 2026 Tembus Rp180,88 Per 31 Juli 2026 atau 62,24 Persen dari Total Alokasi Rp290,59 Trilun.
Dengan realisasi tersebuy, KUR 2026 telah berhasil menjangkau 2,82 juta debitur UMKM di seluruh Indonesia.
Capaian tersebut membuktikan bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus tumbuh sekaligus menunukkan kekuatannya sebagai tulang punggung utama perekonomian nasional di tengah kondisi gejolak ekonomi global.
Sektor ini menyumbang sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta mampu menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional melalui perluasan akses pembiayaan usaha.
Hingga Juni 2026, pemerintah mendata penambahan debitur baru KUR telah mencapai 1,15 juta pelaku usaha. Capaian tersebut terus mendekati target tahunan yang ditetapkan sebanyak 1,37 juta debitur baru.
Baca juga: Ribuan Peserta Ikuti Sosialisasi KUR, Kolaborasi Bank NTT dan DPD Golkar
Di sisi lain, program ini teah mendorong UMKM naik kelas.
Tercatat ada 528.898 pelaku UMKM berhasil naik kelas hingga 31 Juii 2026. Pemerintah sendiri mematok target graduasi debitur KUR mencapai 1,1 juta pelaku usaha pada periode tahun ini.
Kualitas penyaluran pembiayaan KUR juga tetap terjaga dalam batas aman. Tingkat rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) berada di posisi 2,22 persen per Juni 2026.
Pemerintah menargetkan total plafon penyaluran KUR pada tahun ini sebesar Rp 290 triliun. Dari total realisasi saat ini, sebanyak 1,1 juta merupakan debitur baru yang untuk pertama kalinya memperoleh akses pembiayaan formal, serta 511.000 pengusaha UMKM tercatat berhasil naik kelas.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM sekaligus Juru Bicara Kementerian UMKM, Riza Damanik mengatakan, program KUR dirancang untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui subsidi APBN dengan tingkat suku bunga yang sangat terjangkau.
"KUR adalah salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat dengan memberikan dukungan modal kepada usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan. Melalui subsidi APBN, bunga KUR hanya sebesar 6 persen, jauh lebih rendah dibandingkan bunga kredit komersial yang berkisar antara 10 hingga 14 persen atau bahkan lebih," kata Riza.
Baca juga: NTT jadi Pionir Sosialisasi dan Pemanfaatan KUR untuk UMKM
Menurut Riza, kualitas pembiayaan KUR hingga saat ini tetap terjaga dengan baik, di mana tingkat kredit bermasalah (non-performing loan) berada pada kisaran 2 persen. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan penyaluran kredit pada sektor-sektor riil.
Lebih dari 65 persen penyaluran KUR diarahkan ke sektor produksi, meliputi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, hingga industri pengolahan. Penyaluran ke sektor produktif ini diharapkan dapat memperluas sentra ekonomi unggulan daerah dan menciptakan lapangan kerja baru di seluruh pelosok negeri.
"KUR bukan sekadar program kredit, melainkan tangga bagi masyarakat untuk naik kelas, mengurangi kemiskinan ekstrem, serta membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan," ujar Riza.
Pemerintah mengimbau seluruh pelaku UMKM untuk memanfaatkan sisa alokasi plafon KUR yang masih terbuka lebar tahun ini untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha. Masyarakat bisa melapor jika menemukan adanya permintaan agunan pinjaman KUR hingga 100 juta rupiah atau ada pungutan yang tidak semestinya. (*)
