Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tegas terkait rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang akan digunakan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas global.
Dalam Pidato Kenegaraan dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo menilai Indonesia selama ini terlalu sering berada pada posisi lemah meskipun menjadi produsen utama berbagai komoditas strategis dunia.
Ia menyebut komoditas seperti nikel, timah, emas, batu bara, minyak, dan gas seharusnya memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Indonesia, termasuk dalam penentuan harga.
“Kalau mereka tidak mau harga yang kita pasang, tidak usah beli!” ujar Prabowo di hadapan anggota DPR dan MPR RI.
Prabowo bahkan mengatakan lebih baik sebagian sumber daya alam tersebut tetap berada di dalam negeri daripada dijual dengan harga yang tidak menguntungkan Indonesia.
“Lebih baik komoditas itu—nikel itu, timah itu, emas itu—diam di tanah untuk anak cucu kita,” tegasnya.
Pemerintah berencana mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan OJK. Melalui bursa tersebut, pemerintah ingin membangun Indonesia Reference Price untuk komoditas utama ekspor nasional.
Menurut Prabowo, sistem ini akan menciptakan pasar yang lebih transparan, likuid, dan terawasi, sekaligus mempertemukan produsen, eksportir, pembeli, dan investor dalam satu mekanisme perdagangan resmi.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terus menjadi negara tempat komoditas digali, sementara harga dan keuntungan utamanya ditentukan oleh negara lain. Menurutnya, Indonesia harus mulai mengambil peran sebagai penentu harga komoditas dunia.
