Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama
TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Akademisi Ekonomi Universitas Bengkulu, Prof. Lizar Alfansi, menilai penindakan terhadap kasus korupsi di Bengkulu dapat memberikan dampak berbeda terhadap perekonomian daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Hal tersebut disampaikan Lizar menyusul langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah rumah pejabat publik hingga pihak swasta di Kota Bengkulu.
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati nonaktif Rejang Lebong, Fikri Thobari, yang saat ini menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu.
Menurut Lizar, dalam jangka pendek, penindakan kasus korupsi dapat membuat aparatur pemerintahan maupun pelaksana proyek menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Baca juga: KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Kota Bengkulu, Jadi Lokasi Ketiga Dalam Sehari
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kelancaran pembangunan. Pasalnya, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pemerintah bisa merasa khawatir mengambil keputusan karena takut tersandung persoalan hukum.
"Jadi dalam jangka pendek itu akan membuat dampak terhadap pembangunan di Bengkulu. Di sisi pemerintahan, orang akan hati-hati untuk melaksanakan pekerjaan proyek karena takut hal yang sama akan terjadi," ujar Lizar saat ditemui di Gedung Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bengkulu, Jumat (14/8/2026).
Meski demikian, Lizar menilai dampak tersebut tidak selamanya negatif. Jika dilihat dalam jangka panjang, pemberantasan korupsi justru dapat menjadi modal penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan iklim investasi di Bengkulu.
Menurutnya, kepastian hukum dan kemudahan birokrasi menjadi sejumlah faktor yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal. Daerah dengan tingkat korupsi rendah dan tata kelola pemerintahan yang baik cenderung lebih menarik bagi investor.
"Kalau itu bisa diatasi, seperti Singapura jadinya. Singapura itu banyak investasi yang masuk karena birokrasinya bersih, korupsinya tidak ada," katanya.
Praktik korupsi juga dapat meningkatkan biaya produksi. Akibatnya, kegiatan usaha menjadi tidak efisien dan berpotensi mengurangi volume pekerjaan maupun hasil pembangunan.
Baca juga: Saat KPK Geledah Rumah Sekwan Kota Bengkulu, Terkuak Mobnas BD 19 A Nunggak Pajak
Baca juga: Usai Geledah Berjam-jam, KPK Bawa 4 Koper Dokumen dari Rumah Mantan Pj Wali Kota Bengkulu
Padahal, Bengkulu memiliki peluang untuk meningkatkan investasi. Namun, realisasi investasi di provinsi ini masih relatif rendah dibandingkan sejumlah provinsi lain di Sumatera.
Lizar menyebut rata-rata investasi yang masuk ke Bengkulu berada di kisaran Rp9,8 triliun per tahun.
Angka tersebut masih jauh di bawah sejumlah daerah dengan daya tarik investasi tinggi seperti Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan yang realisasi investasinya disebut telah mencapai lebih dari Rp50 triliun per tahun.
Porsi investasi asing di Bengkulu juga masih terbatas. Dari total investasi yang masuk, investasi asing disebut baru sekitar 16 persen.
"Jadi dari sisi investasi kita nomor sembilan dari 10 provinsi yang ada di Sumatera. Di Indonesia juga kita masuk papan bawah," jelasnya.
Di sisi lain, Lizar menilai Bengkulu memiliki sejumlah sektor potensial yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan investasi. Salah satunya adalah sektor kelautan.
Dengan garis pantai yang panjang serta potensi sumber daya laut yang besar, Bengkulu dinilai memiliki peluang untuk mengembangkan konsep blue economy atau ekonomi biru.
Namun, potensi tersebut belum diikuti dengan kehadiran perusahaan berskala besar maupun menengah yang secara serius menggarap sektor kelautan.
Baca juga: Sprindik Baru Kasus Fikri Thobari, KPK Sita Uang Rp4 Miliar dari Rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu
"Terutama sektor kelautan kita itu sangat luas, tapi belum ada perusahaan yang secara serius, baik dari skala besar maupun menengah, untuk menggarap itu," ujarnya.
Menurutnya, pengembangan ekonomi biru dapat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi sekaligus mengoptimalkan potensi wilayah pesisir Bengkulu.
Selain persoalan tata kelola dan korupsi, Bengkulu juga masih menghadapi tantangan dari sisi infrastruktur dan biaya transportasi.
Letak Bengkulu yang relatif jauh dari sejumlah pusat pasar dan kawasan ekonomi utama di Sumatera membuat biaya transportasi menjadi lebih mahal.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi investor ketika hendak mengembangkan usaha di Bengkulu.
Padahal, dari sisi biaya tenaga kerja, Bengkulu dinilai memiliki keunggulan. Upah minimum di provinsi ini relatif rendah dibandingkan sejumlah daerah lain di Sumatera.
"Kalau dari sisi upah minimum regional, kita paling rendah di Sumatera. Daerah lain sudah di atas Rp3 juta. Tapi dari sisi transportasi kita mahal karena jauh dari pasar," katanya.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat infrastruktur ekonomi dan menyediakan kawasan yang mampu mendukung aktivitas industri maupun investasi.
Salah satu persoalan yang turut disoroti adalah belum adanya kawasan ekonomi khusus di Bengkulu.
"Jadi ada banyak hal. Salah satunya infrastruktur ekonomi dan infrastruktur penunjang, seperti kawasan ekonomi khusus yang kita belum punya. Ini juga menjadi persoalan serius buat kita," ujar Lizar.
Lizar menilai pembenahan birokrasi, pemberantasan korupsi, pembangunan infrastruktur, efisiensi biaya transportasi serta penyediaan kawasan investasi perlu dilakukan secara bersamaan.
Jika berbagai persoalan tersebut dapat dibenahi, Bengkulu dinilai memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan daya saing daerah dan menarik investasi dalam jangka panjang.
