TRIBUNMATARAMAN.COM, SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mengapresiasi capaian Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan. Namun ia meminta pemerintah mengevaluasi program prioritas, khususnya Makan Bergizi Gratis [MBG] dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Deni usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim mendengarkan pidato kenegaraan di Gedung DPRD Jatim, Jumat (14/8/2026).

“Secara angka memang luar biasa kalau kita lihat dan saksikan bersama tadi. Tapi kita perlu juga melihat kondisi real di lapangan,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Baca juga: Viral Perusakan Kafe di Kampung Inggris Pare Berakhir Damai, Diselesaikan Lewat Mediasi Desa

Soroti Kasus Keracunan MBG, Minta SPPG Bermasalah Ditutup

Deni menyoroti masih adanya kasus penerima MBG yang mengalami keracunan, termasuk di Jawa Timur. Menurutnya, kejadian itu harus menjadi bahan evaluasi serius.

MBG merupakan program prioritas dengan anggaran besar. Karena itu, kualitas pelaksanaan dan keamanan pangan tidak boleh ditawar.

“Kami berharap memang ada tindakan tegas agar program yang menjadi program prioritas ini bisa berjalan baik, capaian juga maksimal,” ujarnya.

Deni mendorong SPPG atau dapur MBG yang terbukti lalai hingga menyebabkan keracunan ditutup sementara. Jika tidak ada perbaikan setelah evaluasi, izin operasionalnya harus dicabut.

“Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya, dicabut izinnya,” tegas Penasihat Fraksi PDIP DPRD Jatim.

Ia menekankan pengawasan penting karena anggaran MBG menyentuh langsung siswa penerima. “Kalau tidak dimaksimalkan dengan baik, ini ada kerugian negara,” katanya.

KDMP Perlu Data Riil Soal Operasional dan Profit

Selain MBG, Deni juga menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih. Presiden Prabowo menyebut telah mendirikan 10.000 KDMP dan menargetkan 30.000 unit akhir tahun, dengan sekitar 3.300 koperasi beroperasi optimal.

Menurut Deni, angka itu harus diuji dengan data riil. Pertanyaan kuncinya bukan hanya berapa jumlah KDMP yang dibangun, tapi berapa yang benar-benar beroperasi dan menghasilkan keuntungan.

“Berapa sih KDMP yang sudah terbangun, berapa yang kemudian sudah bisa beroperasi? Targetnya kan ada tambahan pendapatan atau profit. Coba dikalkulasi sudah berapa persen yang berjalan,” ujarnya.

Ia mengingatkan KDMP dibangun menggunakan dana desa dengan skema pengangsuran enam tahun. Karena itu transparansi perkembangan dan hasil program penting agar masyarakat tahu manfaat ekonominya.

Minta Evaluasi Berbasis Data BPS

Deni mendorong pemerintah membuka data lebih komprehensif dan membandingkan capaian dengan kondisi faktual di masyarakat. Ia juga menyarankan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik, termasuk hasil sensus ekonomi, untuk mengukur dampak program.

DPRD Jatim, kata Deni, akan terus memantau pelaksanaan program prioritas di lapangan.

“Kita akan coba kembali melihat kondisi real di masyarakat. Bagaimana pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya program-program prioritas. Sehingga masyarakat juga bisa menceritakan dampak yang dirasakan secara langsung,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen melanjutkan MBG untuk menekan stunting dan gizi buruk, dengan perbaikan dan efisiensi. “Saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan. Dengan efisiensi,” ujar Prabowo.

(TribunMataraman.com)