BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Persoalan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung penutupan 1.000 tambang timah ilegal dalam pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8/2026).

Pernyataan tersebut mendapat respons dari Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.

Menurut Didit, pernyataan Presiden menunjukkan bahwa persoalan pertimahan di Babel mendapat perhatian serius pemerintah pusat.

Ia mengatakan DPRD Babel bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mendukung kebijakan pemerintah dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang melanggar aturan.

"Pernyataan Presiden RI tentang tambang ilegal itu jelas ada 1.000 ya. Intinya DPRD Babel Forkopimda, mendukung kebijakan presiden tentang hal yang melanggar aturan. Akan tetapi yang perlu kita cari ada solusi juga, artinya apa.? bahwa ternyata pertimahan di Babel menjadi perhatian sangat serius oleh presiden," kata Didit Srigusjaya kepada wartawan, Jumat (14/8/2026) di DPRD Babel.

Ia menambahkan, persoalan tambang ilegal harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, Politisi PDI Perjuangan ini, juga menyinggung terkait dana bagi hasil (DBH) atau royalti timah yang belum sepenuhnya diberikan dari pemerintah pusat ke daerah.

"Maka yang berhak untuk menjawab ini domain Pak Kapolda Babel dan tadi sudah dijawab. Kedua bahwa ada kenaikan keuntungan timah, tapi tolong dong. Dana bagi hasil (DBH) kita bayar. Karena DBH 2025 sampai sekarang juga belum ada kejelasan, apalagi 2026," ujarnya.

Ia mengharapkan, adanya sinkronisasi antara kebijakan yang selama ini didukung oleh Pemprov Babel dengan dana bagi hasil yang diberikan.

"Artinya tidak sinkron dong, satu sisi kita sangat meng backup kebijakan pemerintah pusat. Satu sisi hak-hak kita sebagai masyarakat Babel yang memiliki timah terbesar di Indonesia bahkan dunia. Kok DBH-nya sampai sekarang belum tuntas. Saya minta tolong di momen 17 Agustus ini mudah mudahan Menteri Keuangan mewujudkan agar DBH Babel segera dibayar," harapnya.

Sementara, Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Viktor T. Sihombing, juta turut merespon pidato Presiden Prabowo.

Terkait keberadaan 1.000 tambang timah ilegal yang berhasil ditutup, disebutkan dalam pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen Senayan, pada Jumat (14/8/2026).

Diketahui kapolda juga ikut mendengarkan pidato Presiden Prabowo di DPRD Babel, bersama Anggota DPRD Babel dan unsur Forkopimda Babel.

Ia mengatakan, pesan Presiden Prabowo tersebut merupakan perintah bagi institusinya.

"Presiden itu jadi perintah bagi kami, jadi bagaimana kita merawat apa  yang sudah ada sekarang. Sekaligus juga warning mempertahankan yang sudah baik. Memang masih perlu dilakukan lagi, upaya-upaya termasuk penegakan hukum, belakangan ini kita juga melakukan penegakan hukum," kata Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Viktor T. Sihombing, di DPRD Babel, Jumat (14/8/2026).

Ia memastikan, penegakan hukum bakal terus dilakukan jajaran Polda Babel, terutama berkaitan dengan tambang timah ilegal.

"Nah itu akan kita terus lakukan, tapi yang paling penting sebenarnya. Tambang ini harus juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Polda Babel bersama polres jajaran bakal mengawal pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

"Sehingga rencana IPR yang akan dijalankan pemerintah daerah nanti kami perintahkan para kapolres untuk mengawal itu. Supaya nanti masyarakat bisa merasakan manfaat dari tambang itu," lanjutnya.

Kapolda mengatakan, pihaknya bakal memprioritaskan pada penindakan hukum. Terutama berkaitan dengan aktivitas penyelundupan timah.

"Yang jelas kami akan memprioritaskan penindakan, terhadap upaya-upaya penyelundupan yang dilakukan. Siapa saja dan kita tidak pernah membiarkan, kemudian memilih-milih, siapapun yang menjadi pelaku akan kita tindak ya," tutupnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)